Kebijakan Pemerintah di Papua Selalu Ditolak, Kecuali Menyangkut Uang

Meskipun Pemerintah Indonesia sudah memberlakukan kebijakan khusus dan istimewa bagi orang dan wilayah Papua, namun gejolak di wilayah itu masih saja terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat. Gejolak timbul karena adanya penolakan sebagian pejuang kemerdekaan Papua terhadap hampir semua kebijakan Pemerintah yang diberlakukan di wilayah itu. Seperti  Otsus yang dikampanyekan sebagai “proyek GAGAL”, UP4B dinilai tidak aspiratif, pemekaran wilayah dihalang-halangi, Pos TNI-Polri diserang, dan masih banyak lagi… Apakah karena kebijakan-kebijakan itu memang SALAH ? TIDAK ada yang SALAH….!!! Lantas? Karena mereka dari awal memang sudah memiliki ideologi lain, yaitu mau MENDIRIKAN NEGARA SENDIRI, Pemerintahan sendiri, tentara sendiri, wilayah sendiri, DPR sendiri. Semuanya harus serba SENDIRI. Apakah perjuangan Papua Merdeka itu salah ? Jelas SALAH. Sudah SALAH, ngotot pula…! Pokoknya MERDEKA, titik!Itulah warisan sikap yang “berhasil” ditanamkan oleh kolonial Belanda ke dalam otak sebagian pejuang kemerdekaan Papua. Kenapa SALAH ? Karena Papua sudah MERDEKA dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi mereka menganggap Papua belum merdeka, masih bertuan sama penjajah Belanda. Makanya sampai sekarang sebagian orang Papua terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan yang dijanjikan Belanda sejak tahun 1961 itu. Waktu itu sebagian besar orang Papua belum sekolah, belum banyak tahu tentang politik. Mereka tidak tahu bahwa kemerdekaan yang dijanjikan itu hanya akal-akalan Belanda saja. Belanda hanya mau menjadikan Papua Negara bonekanya saja. Apa yang dilakukan oleh Indonesia guna menyatukan semua bekas jajahan Belanda ke dalam satu atap? Presiden Soekarno yang sudah sangat paham tentang sepak terjang politik kolonial, lalu mengambil langkah-langkah politik dan militer untuk membersihkan semua wilayah NKRI dari kekuasaan penjajah. Wilayah terakhir yang “dibersihkan” adalah Irian Barat. Dan hanya satu-satunya wilayah Irian Barat yang proses integrasinya ke dalam NKRI tergolong paling istimewa karena melibatkan dunia internasional (melalui PBB) dan plebisit peduduknya (PEPERA 1969). Baru setelah itu dibawa ke Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969 dan dikukuhkan dengan Resolusi PBB No. 2504 yang intinya bahwa Act of Free Choice 1969 di Papua itu SAH. Lalu kenapa masih ada tuntutan Referendum di Papua ? Referendum hanyalah upaya dari kelompok elit Papua untuk menarik kembali riwayat sejarah integrasi Irian Barat ke titik Nol. Saat ini kelompok elit itu juga terwakilkan dalam institusi gereja lokal. Harapan mereka, perlahan tapi pasti PBB akan menoleh ke Papua dan akan menerima gugatan ILWP untuk meninjau ulang Pepera 1969. Sebuah upaya penyangkalan sejarah yang boleh dibilang bakal sia-sia. Tidak hanya referendum, tapi masih ada upaya lainnya yang dimainkan oleh kaki-tangan Belanda yang hingga kini belum ikhlas melihat Papua sejahtera dalam NKRI. Dia punya banyak kader yang adalah orang-orang Papua sendiri yang sudah terlatih melakukan agitasi, baik melalui Taktik hit and run terhadap pos-pos TNI dan Polri, yang tak jarang nyerempet pula ke warga sipil asli Papua maupun warga pendatang. Taktik ini“dilengkapi” dengan upaya agitasi melalui media massa, serta jalur diplomatik luar negeri, misalnya melalui seminar International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford. Apa target mereka ?

Target mereka yang sebenarnya adalah dampak dari peristiwa-peristiwa itu. Melalui agitasi di media massa, kalangan internasional akan melihat bahwa yang terjadi di Papua adalah penindasan dan pelanggaran HAM. Tentunya, agitasi ini akan memiliki daya hancur yang mematikan dengan ditambahnya suara-suara LSM di luar negeri yang meng-hiperbolikkan kondisi sebenarnya di Papua.

Kaitannya dengan upaya mendirikan Negara sendiri ? Itu tujuan akhir mereka. Makanya semua kebijakan Pemerintah Indonesia yang diberlakukan di Tanah Papua, pasti selalu ditolak dengan berbagai argumen klasik yang sudah tak rasional lagi. Kecuali tentang UANG. Berapapun besarnya kucuran dana Otsus dan dana APBD pasti diterima dengan senang hati. Soal pengolahannya amburadul, itu nomor dua. Dana itu dipakai untuk membangun Papua sesuai alokasi sesungguhnya. Namun tidak sedikit pula yang ditilep alias dikorupsi. Hasil korupsi itu terindikasi “nyasar” ke faksi-faksi pejuang kemerdekaan Papua untuk terus menyuarakan Papua merdeka. Agar, semakin lantang teriakan MERDEKA, semakin besar dana yang didapat, baik dari Pemerintah Indonesia maupun dari sumber-sumber rahasia mereka di luar negeri.