[caption id="attachment_184513" align="aligncenter" width="448" caption="Foto : knpbsentanidotorg.wordpress.com"][/caption]
Selasa, 29 Mei 2012 di Tanah Papua terjadi dua insiden penembakan. Insiden pertama terjadi di lokasi wisata Pantai Base G, Jayapura. Korbannya adalah seorang warga Jerman bernama Dietmar Pieper (55), pemilik paspor No.C1WVZVXNL. Korban saat ini sedang dirawat di RSUD Dok II Jayapura. Kondisi korban saat ini dilaporkan sudah stabil setelah tadi malam tim dokter berhasil melakukan operasi untuk mengeluarkan serpihan peluru dari tubuh korban.
Insiden kedua terjadi pada malam harinya sekitar pukul 19.00 waktu setempat di Distrik Mulia. Anton Arung Tambila (36), tewas ditembak di kiosnya. Korbannya adalah seorang guru SD asal Toraja yang juga membuka usaha sampingan kios. Dalam dua insiden itu pelakunya hingga kini masih ber-”status” OTK alias orang tak dikenal.
Mengapa Warga Jerman?
Yang menarik adalah, insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah Sidang Dewan HAM PBB di Genewa, Swiss. Dalam sidang itu dikhabarkan Indonesia mendapat banyak sorotan dari sejumlah negara anggota Dewan HAM PBB, antara lain terkait isu pelanggaran HAM di Tanah Papua.
Uniknya lagi, salah satu negara yang menyuarakan isu itu adalah Jerman yang secara spesifik meminta dengan sangat, agar Indonesia meratifikasi Rome Statute ICC, dan membebaskan segera tahanan politik Filep Karma. Jerman juga meminta Penyelesaian konflik di Papua harus dilaksanakan secara serius dan menempuh jalur dialog.
http://politik.kompasiana.com/2012/05/28/indonesia-terima-mayoritas-rekomendasi-dewan-ham-pbb/
Kampanye ‘Papua Zona Darurat’
Saya meyakini bahwa kedua insiden tersebut bukan sekadar kasus kekerasan yang memang sudah biasa terjadi di Tanah Papua. Ia adalah bagian dari agenda setting kelompok kepentingan tertentu yang memang sudah lama mengkampanyekan ‘Papua Zona Darurat’.Foto-foto di bawah ini memperkuat keyakinan saya itu :
[caption id="attachment_184514" align="aligncenter" width="448" caption="foto :knpbsentanidotorg.wordpress.com"]
[caption id="attachment_184515" align="aligncenter" width="408" caption="Foto : KNPB timika.blogspot"]
Pertanyaannya, kelompok kepentingan manakah mereka itu?
Tanpa harus berasumsi macam-macam, dengan mudah dapat dijawab bahwa mereka adalah kelompok pendukung Papua merdeka (Pro-M), dimana KNPB (Komite Nasional Papua Barat) adalah salah satu motornya. Sayap politik Pro-M ini sudah sangat sering membuat ulah. Selain aksi-aksi unjuk rasa yang berujung aksi anarkis, kelompok ini sangat getol mengkampanyekan penolakan Otsus dan UP4B.
Rekomendasi Sidang Dewan HAM PBB terkait kasus-kasus kekerasan di Papua seakan telah memberi angin bagi misi mereka yang menghendaki intervensi PBB ke Papua. Demi misi itu, maka Papua harus dikondisikan rawan terus berkonflik agar cukup alasan bagi PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaiannya ke Papua.
Akankah misi mereka berhasil? Ini tergantung sikap aparat keamanan kita yang bertugas di wilayah Papua. Mudah-mudahan mereka tidak terpancing ke dalam scenario kelompok Pro-M ini. Kita berharap aparat TNI dan Polri tetap mengedepankan profesionalisme dalam bertugas. Selain itu, penegakan hukum agar tetap menjadi agenda prioritas. Karena bagaimanapun juga, intervensi asing tidak bisa terjadi apabila aparat keamanan kita mampu mengendalikan situasi di Tanah Papua agar tetap kondusif bagi warga Papua dan warga asing. Semoga !!!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H