[caption id="attachment_134601" align="aligncenter" width="400" caption="foto : Kompas.com"][/caption] Masih ingat “nyanyian” Nazaruddin?
Mantan buronan Interpol ini pernah membeberkan dari tempat persembunyiannya bahwa Anas Urbaningrum telah memakai teknik money politic untuk memenangkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Setelah menjadi tahanan KPK, mantan bendahara umum Partai Demokrat itujuga mengakui adanya dana sekitar Rp 50 miliar dan 7 juta dollar AS untuk Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 lalu. http://nasional.kompas.com/read/2011/09/14/21505964/Usut.Sumber.Dana.Kongres.Partai.Demokrat
“Nyanyian” Nazaruddin itu lantas dibalas oleh bekas anak buahnya sendiri, Yulianis, Wakil Direktur Permai Grup. Yulianis membeberkan bahwa Nazaruddin telah meraup untung dalam pelaksanaan Kongres Partai Demokrat di Bandung itu. Dari miliaran uang yang dibawa hanya sedikit yang terpakai. Nazaruddin malah dapat uang lebih, dari sisa sumbangan sponsor yang tak terpakai. Menurut Yulianis, dari 19 kardus uang yang dibawanya itu hanya sebagian kecil saja yang terpakai. Dari Rp 30 miliar hanya terpakai Rp 600 juta. Dari sumbangan sponsor, 3 juta dolar AS, hanya terpakai 1,8 juta dolar. Sisa uang dari sponsor sebesar 1,2 juta dolar masuk kantong pribadi Nazaruddin. http://id.berita.yahoo.com/kongres-partai-demokrat-bikin-nazaruddin-untung-2-231036790.html
Masih seputar Kongres, tanggal 16-19 Oktober 2011 di wilayah paling timur Indonesia akan di digelar sebuah kongres besar, yakni Kongres Rakyat Papua-III (KRP-III) yang mengusung thema: “Mari kita menegakkan hak-hak dasar orang asli Papua di masa kini dan masa depan”. Menurut pihak penyelenggaranya, kongres ini adalah keinginan SELURUH Rakyat Papua yang didukung mayoritas elemen masyarakat dalam dan luar negeri.
Karenanya adalah wajib hukumnya bagi Presiden RI untuk hadir dan membuka kongres tersebut, sebagaimana pernah dilakukan Presiden Gus Dur pada Kongres Papua ke -II di Jayapura tgl 29 Mei s/d 4 Juni 2000. Untuk mendukung Kongres itu, Presiden Gus Dur mengucurkan dana Rp 1 Milyar.
Sementara Kongres kali ini, penyelenggaranya adalah kelompoknya Selphius Bobii yang menamakan dirinya Kepemimpinan Kolektif Nasional Bangsa Papua Barat (KNPB). Para penggagas kongres tersebut di antaranya adalah Edison Waromi, SH, Pdt. Herman Awom, S.Th, Forkorus Yaboisembut, S.Pd, Eliazar Awom, Drs. Alberth Kaliela dan Drs. Septinus Paiki. Selphius Bobbii ditunjuk menjadi Ketua Panitia.
Apa Hubungannya dengan Nazaruddin?
Sudah menjadi rahasia umum bahwa KONGRES memang bisa dijadikan “lahan” untuk mengumpulkan uang bagi sebuah organisasi, bahkan untuk kantong pribadi. Tak bisa dipungkiri, bahwa setiap peserta kongres yang datang memiliki motivasi “uang” . Mereka juga ingin mendapatkan cipratan dana dari para sponsor. Kehadiran pejabat Negara dalam sebuah kongres menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan “honor” para peserta kongres. Semakin tinggi jabatan pejabat Negara yang hadir, semakin berbobot pula kongres itu, yang berarti pula semakin besar dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan termasuk "upah" para peserta, dan lebih-lebih bagi penyelenggara. Ini terjadi lantaran “suara” dalam sebuah kongres sudah dianggap sebagai “komoditi”. One man one vote menjadi one vote one million. Bagi penyelenggara kongres, rumusannya lain lagi : one man one million menjadi one man one billion.
Memang kongres ini tidak ada hubungannya secara langsung dengan mantan Bendahara Partai Demokra, Nazaruddin. Tapi sangat mungkin, gara-gara “nyanyian” Nazaruddin terkait penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat di Bandung itu, utusan panitia KRP-III dari Papua itu tidak berhasil menemui Presiden SBY. Mereka hanya bertemu Sekretaris Presiden dan Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam. Apakah Presiden SBY masih trauma dengan “nyanyian” Nazaruddin? wallahualam....
Belajar dari kelihaian Nazaruddin “mengelola” dana Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu, menjadi penting bagi orang Papua untuk mewaspadai gerak-langkah Selphius Bobii cs. Persiapan KRP-III ini sendiri masih terkesan carut marut, tetapi mereka sudah berani mengirim utusan ke Istana untuk mengundang Presiden RI. Ada apa di balik ini semua? Kalau motivasi mereka ke Istana itu “hanya” untuk mendapatkan dana, itu terserah mereka, karena toh nantinya merekalah yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana itu ke Jakarta.
Tetapi yang lebih penting dari itu, adalah menyangkut keselamatan jiwa bapak Presiden SBY, mengingat hingga sekarang masih ada pro kontra terkait penyelenggaraan kongres ini di antara faksi-faksi pro “M”. Situasi saat ini, baik internal maupun eksternal, masing-masing faksi masih membentuk polarisasi dengan agenda politik yang tidak tentu arahnya. Kalau kongres ini jadi digelar, dan terjadi perlawanan secara fisik dari faksi-faksi pro “M”, siapa yang harus bertanggung jawab?
Saya tidak yakin, selphius dan kawan-kawannya mau bertanggung jawab. Karena sudah menjadi rahasia umum di Tanah Papua bahwa kelompok Selphius itu sudah mendapat cap sebagai volunteer politik oleh para pejuang senior. Atau lebih tepatnya disebut petualangan politik yang ingin menjadi pahlawan.
Para pejuang senior mau mengingat orang Papua untuk tidak terkecoh pada manuver politik kelompok Selphius. Cara kerja mereka memang cukup lihai, seolah-olah ingin berjuang untuk papua merdeka, tetapi bisa saja mereka bekerja untuk kepentingan Pemilukada untuk mencari dukungan massa bagi kandidat gubernur/bupati tertentu.
Salam damai
