[caption id="attachment_153323" align="aligncenter" width="500" caption="Ilustrasi, sumber : http://www.flickr.com/photos/69088003@N02/6598913507/in/photostream"][/caption] Beberapa waktu lalu muncul pernyataan dari sejumlah tokoh Ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) menyatakan keinginan mereka untuk berjihad ke Papua. Awal pekan lalu (23 Desember 2011) sejumlah tokoh FUI menemui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian Pertahanan untuk menyampaikan tekadnya itu.
Tekad untuk berjihad ke Papua itu ternyata tidak ujug-ujug. Tekad itu dikeluarkan untuk menyikapi terus memanasnya situasi di Papua dengan adanya separatis OPM yang menginginkan Papua berpisah dari NKRI, lebih-lebih setelah Pimpinan Gereja-Gereja di Papua menandatangani Surat Terbuka mereka yang ditujukan kepada Presiden SBY tanggal 16 Desember 2011. Menurut FUI, Negara harus tetap mempertahankan Papua dan Maluku dari kemungkinan referendum, dan jika (Negara) tak mampu, FUI akan berjihad ke Papua untuk mempertahankan kedua wilayah ini.
http://www.suara-islam.com/detail.php?kid=3976
Kendati keinginan untuk berjihad ke Papua itu mendapat reaksi negatif dari sejumla tokoh muda di Papua, dan saya juga sangat yakin Negara tidak akan membiarkan hal itu terjadi, namun pernyataan para tokoh FUI itu setidaknya telah membuka mata hati anak bangsa ini, bahwa masalah separatisme di Papua tidak bisa ditangani hanya oleh Pemerintah saja. Pemerintah (baca : Negara) juga membutuhkan dukungan dari rakyatnya.
Pemerintah ‘Dibiarkan’ Berjuang Sendiri
Tulisan sederhana ini tidaklah bermasud mengupas makna jihad dari kacamata rohani, atau mengurai secara mendalam tentang sebab-sebab munculnya separatisme di Papua, tetapi semata-mata ingin mengambil hikmah atau hal positif di balik pernyataan Jihad FUI yang kontroversial itu.
Bahwa sebagaimana halnya perjuangan awal menggagalkan upaya pendudukan kembali Belanda atas wilayah West Papua (Irian Barat) dilakukan bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia (melalui pencanangan operasi Trikora di alun-alun utara Yogyakarta tgl 19 Desember 1961 oleh Presiden Soekarno), demikian pula mempertahankan wilayah ini dari perpecahan yang dilakukan oleh anak bangsa sendiri, sudah semestinya dilakukan bersama-sama dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia.
Mungkin inilah sebabnya mengapa gejolak di Tanah Papua tak kunjung reda. Salah satunya karena Pemerintah dibiarkan berjuang sendirian, sementara rakyatnya bebas memilih : mendukung atau bahkan ikut-ikutan mengecam tindakan Pemerintahnya sendiri. Mungkin ini pulalah celah yang telah dimanfaatkan secara lihai oleh pihak asing dan orang-orang yang telah bersekutu dengan kepentingan asinguntuk memecah-belah persatuan dan kesatuan kita.
Intinya, sebagai bangsa, kita belum satu hati menyikapi masalah Papua. Mungkin kita sepakat untuk menolak “baju FUI” tapi kita bisa menangkap semangat mereka, dengan -tentu saja- tetap mewaspadai kepentingan jangka pendek di balik pernyataan jihad mereka.
Karena pasca penandatanganan Surat Terbuka Pimpinan Gereja-Gereja Papua, masalah Papua telahbergeser dari masalah pembenahan kesejahteraan orang Papua ke persoalan status politik wilayah Papua. Inilah yang harus menjadi fokus perhatian kita sebagai bangsa Indonesia saat ini. Jangan mau terjebak pada kampanye-kampanye tentang pelanggaran HAM di Tanah Papua, pada masalah eksploitasi sumber alam,pada dikotomi : Orang Papua Asli versus Pendatang (amber), pada hembusan isu genosida, pada Otsus yang dinilai gagal…..dll…dll. Itu semua hanya cover belaka, karena sebetulnya missi utama para penghembus isu itu -tak lain tak bukan- adalah INGIN MENDIRIKAN NEGARA BARU di Bumi Cendrawasih.
Sekali lagi, ini masalah KEDAULATAN… titik!
