100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK, Menagih 5 Janji Jokowi untuk Papua

[caption id="attachment_366539" align="aligncenter" width="545" caption="Presiden Joko �Jokowi� Widodo mengunjungi Papua saat kampanye pilpres pada Juni 2014. (www.rappler.com)"][/caption]

28 Januari 2014 usia Pemerintahan Jokowi-JK genap 100 hari. Sebagian kalangan mengatakan, dalam 100 hari pertama, tidak ada tolok ukur rasional yang dapat dipakai untuk menilai sukses atau gagalnya kinerja sebuah Pemerintahan. Artinya, kinerja Jokowi-JK lima tahun ke depan belum bisa tercermin dalam 100 hari pertama.

"Siapapun manusianya, tidak akan mampu memperbaiki negara yang sudah berantakan ini dalam 100 hari bahkan 1.000 hari," komentar seorang pembaca BBC Indonesia melalui akun Facebooknya. http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150127_trensosial_100hari_jokowijk

Politikus PDIP, Rieke Diah Pitaloka juga berkomentar senada. "Mendingan kita berantem, kisruh di 100 hari pertama, tapi setelah itu dilakukan evaluasi. Ini menjadi pijakan yang penting, dipetik pelajaran-pelajaran berharga. Tentu bukan untuk secara tergesa-gesa menyebut pemerintah Jokowi-JK telah gagal, masih jauh,” kata Rieke yang dilansir BBC Indonesia.

Janji Jokowi untuk Papua

Bagaimana dengan masalah Papua? Ini penting mengingat Jokowi mengawali kampanyenya sebagai Capres dari Bumi Cendrawasih ini pada Juni tahun lalu. Jokowi meluncurkan lima janji untuk Papua, jika dia terpilih sebagai presiden. Ini dia lima janji Jokowi tersebut:

Pertama, menyejahterakan tentara dan guru di perbatasan. Prajurit di perbatasan akan mendapatkan intensif khusus dari pemerintah sehingga mendapatkan kesejahteraan yang khusus pula. Alasan perlakuan yang berbeda karena mereka berada di front paling depan. Selain prajurit, guru yang bekerja di kawasan perbatasan juga akan diberikan perlakuan serupa.

Kedua, menangani masalah pengangguran. Jokowi mengaku prihatin sumber daya alam di Papua tidak dikelola dengan baik, bahkan dikelola asing, sehingga rakyat belum menikmati kesejahteraan. “Kita mau agar sumber daya alam dikerjakan dan dikelola di sini, pabriknya dibuat di sini, uangnya mutar di sini, masyarakat Papua sejahtera,” kata Jokowi.

Ketiga, mengentaskan konflik di Papua. “Kuncinya ada pada komunikasi. Kalau pemimpinnya kerap mengunjungi masyarakatnya, maka akan ada dialog,” kata Jokowi. Dia berjanji akan berkunjung ke Papua tiga kali dalam setahun.

Keempat, membangun tol laut sampai ke Papua. “Kalau sekarang semen di Jawa 50 ribu, di Papua bisa satu juta. Kenapa? Karena ongkos angkutnya. Dengan tol laut bisa diatasi,” kata Jokowi.

Kelima, Renegosiasi dengan perusahaan asing di Papua. “Yang namanya kontrak mesti tetap kita hormati, saya tidak sampaikan nama perusahaannya. Sekali kita tidak hormati kontrak kita tidak dipercayai siapapun,” kata Jokowi. Semua tahu jika bicara Papua dan renegosiasi kontrak asing, itu merujuk ke bisnis Freeport Indonesia. Bisnis tambang Newmont di Sumbawa.

Realisasi Janji

Sejauh mana janji-janji itu mulai dilaksanakan dalam 100 hari pertama? Kita bisa mengikuti perkembangannya melalui pemberitaan media. Yang pasti Jokowi sudah datang ke Papua pada akhir Desember lalu dan meresmikan pembangunan dua pasar tradisional. Jokowi sempat blusukan ke Wamena dan berdialog dengan masyarakat setempat. Padahal selama ini Wamena dikenal sebagai basis kelompok yang masih berseberangan dengan Pemerintah.

Jokowi juga blusukan ke perkampungan nelayan di Sorong, sekaligus mau melihat persiapan yang sedang dilakukan dalam rangka meningkatkan Pelabuhan Sorong menjadi deep sea port untuk mendukung visi maritimnya. Pembangunan akses jalan dan rel kereta api untuk membuka isolasi di daerah-daerah pedalaman sedang dikaji serius. Renegosiasi kontrak dengan PT Freeport juga sudah dilakukan. Salah satu hasilnya, Freeport harus membangun smelter di dalam negeri dan Freeport agar memberikan kontribusi lebih besar untuk masyarakat Papua, karena kekayaan tambang di Papua adalah aset Negara.

Untuk mengentaskan konflik, juga sudah ada progress. Wacana dialog semakin intens dibicarakan. Konon, salah seorang tokoh OPM, Lambert Pekikir sudah diundang ke Jakarta bertemu beberapa pejabat kementerian. Mungkin akan ada beberapa tokoh OPM lainnya yang akan diundang. Di bidang pendidikan, sudah ada seribu siswa dan mahasiswa Papua yang setiap tahun yang mendapat beasiswa untuk belajar di luar Papua, termasuk ke luar negeri. Langkah ini akan ditingkatkan lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan perkembangan seperti itu, kami orang Papua patut merasa optimis bahwa dalam lima tahun ke depan ada perubahan luar biasa di Bumi Cendrawasih ini. Namun di sisi lain, kami juga harus bisa memahami bahwa sebagai Presiden, Jokowi tidak hanya mengurusi Papua saja. Masih ada 30-an provinsi lainnya yang perlu mendapat perhatian Jokowi. Mungkin masih banyak warga di Maluku, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Timor, bahkan di Jawa yang kondisinya jauh lebih buruk dari kami. Maka mari kita dukung Pemerintahan Jokowi-JK untuk bekerja lebih giat, karena kita sudah mempercayakan negeri ini dalam Pemerintahannya selama lima tahun ke depan. Semoga.