[caption id="attachment_331225" align="aligncenter" width="300" caption="foto: kompas"][/caption]
Demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai Menko Perekonomian, Hatta Rajasa menerapkan kewajiban pada kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia untuk menggunakan dan membentangkan bendera merah putih. Aturan ini diterapkan dalam rangkat mewujudkan kedaulatan dan wawasan nusantara.
Atas prakarsa yang dilakukannya, Hatta pun didaulat untuk menerima penghargaan dari Indonesian National Shipowners Association (INSA), Kamis 10 April di Hotel Kempenski Jakarta. Hatta dinilai berkontribusi besar dalam menyukseskan asas cabotage di Indonesia. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat INSA Carmelita Hartono, INSA Award merupakan apresiasi atas konsistensi sikap Hatta yang menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Inpres No.5/2005.
Sebagaimana diketahui, asas cabotage adalah kegiatan angkutan laut dalam negeri yang dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia, serta diawaki awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Penjelasan Pasal 8 ayat 1 UU 17 Tahun 2008 Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas cabotage guna melindungi kedaulatan negara (sovereignty) dan mendukung perwujudan wawasan nusantara, serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional. Pada 2009, pelayaran na-sional telah memenuhi kebutuhan armada untuk angkutan laut batu bara dalam negeri dan angkutan migas dalam negeri.
Sebenarnya keberhasilan pelaksanaan asas cabotage di Indonesia melibatkan semua elemen di pemerintahan, mulai dari presiden sampai lembaga/ kementerian. Namun, karena posisi Hatta sebagai Ketua Tim Pelaksana Inpres No.5/2005 sebagai payung pelaksanaan asas cabotage, dan komitmennya untuk terus mengawal Inpres tersebut, membuat menteri berambut putih itu dianggap sebagai pelopor.
Sebagai Ketua Tim Pelaksana Inpres No.5/2005, Hatta berhasil membuat populasi kapal meningkat hingga 119 persen selama sembilan tahun terakhir dengan kapasitas terpasang mencapai 18 juta GT, serta investasi tercatat tidak kurang dari USD 18 miliar. Keberhasilan asas cabotage juga telah meningkatkan rangking kapal niaga nasional dari urutan ke-4 pada 2005 menjadi urutan ke-2 diantara negara-negara di kawasan ASEAN.
Tidak kali ini saja Hatta mendapat penghargaan atas komitmennya memajukan Indonesia. Beberapa waktu lalu, Hatta juga mendapatkan penghargaan sebagai sebagai inisiator entrepreneurship. Hatta juga mendapatkan penghargaan sebagai tokoh islam berprestasi dan tokoh berpengaruh. Semua penghargaan itu menunjukkan bahwa Hatta adalah sosok yang memiliki kinerja dan track record bagus. Sebagai pejabat (menteri), Hatta dikenal bersih dan berkomitmen pada tugas, khususnya dalam memajukan perekonomian Indonesia.
Ketika masih menjadi pengusaha, Hatta juga dikenal sebagai pebisnis yang bersih, tidak suka memanfaatkan celah peraturan untuk kepentingan individu dan perusahaan. Bahkan, jauh sebelum menjadi pengusaha, Hatta juga dikenal sebagai aktivis yang giat memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sementara sebagai Ketua Umum PAN, Hatta juga konsisten dengan cara berpolitik santun dan dikenal sebagai komunitor ulung yang diterima oleh seluruh kader dan elit dari partai politik di luar PAN.
Image personal, integritas, kapasitas dan kapabilitas bagus yang dimiliki Hatta menjadi modal berharga menjelang Pilpres 2014. Tidak heran, jika capres Gerindra Prabowo Subianto dan capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) melakukan komunikasi intensif dengan Hatta, terkait posisi cawapres yang mendampingi keduanya dalam Pilpres, Juli mendatang. (***)