Refleksi HUT RI ke-77 Tahun: Bangsa yang Berkelanjutan dan G20 Indonesia Presidensi

              "There is no delight in owning anything unshared."-- Seneca

Menurut bangsa Jepang tahun ke-77 disebut 'kiju' dimana karakter 'ki' terkait dengan nasib baik sehingga angka 77 diartikan sebagai angka keberuntungan. 

Jika demikian maka tagline HUT RI ke-77 tahun 2022 'Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat' sudah tepat menjelaskan betapa bangsa Indonesia memiliki keberuntungan untuk selalu berusaha dan berpikir positif menghadapi segala persoalan sejak pandemi sampai dengan saat ini dimana resesi global melanda sebagai dampak perang, salah satunya.

Mengapa saya mengambil quote diatas, berkaca pada saat bangsa ini dilanda pandemi maka tergagap-gagaplah seluruh dunia menghadapi dewa maut yang tak kasat mata, ditambah dengan informasi dan pemberitaan yang simpang siur sehingga semakin mengerikanlah dunia ini untuk ditinggali. 

Tapi mau kemana lagi seisi dunia ini, pandemi harus dihadapi dan bangsa ini harus diselamatkan. Pemikiran para pemimpin Indonesia untuk berkolaborasi dengan bangsa lain, memenuhi ketersediaan vaksin menjadi salah satu langkah strategis. 

Memproduksi vaksin tidak semudah membuat kue, perlu sumber daya, perlu waktu dan perlu pengujian, sementara bangsa ini diambang ketakutan dan menghilangkan trust bahkan kepada orang terdekat karena khawatir tertular. 

Dua tahun menjadi masa ujian untuk pemerintah dan bangsa ini, apakah Indonesia akan sustain diterpa badai Covid-19. Di awal 2022 setidaknya kita dapat melihat hasilnya walau kehati-hatian tetap menjadi concern pemerintah, namun trust mulai tumbuh perlahan bagi bangsa ini seiring dengan meningkatnya kesiapan pemerintah dan bangsa ini menangani pandemi.

Mau berleha-leha menarik napas panjang sehabis pandemi dengan PR utama mendorong pertumbuhan ekonomi sepertinya menjadi impian yang terlalu tinggi. Perang Rusia-Ukraina menambah salah satu krisis di bidang energi dan pangan yang dampaknya sampai juga ke bangsa ini. 

Tiba-tiba kita semua tersadar betapa besarnya subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah dan sebagian harus dibayar melalui hutang. Padahal tahun 2018 BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah menyampaikan pendapat kepada pemerintah terkait subsidi BBM. 

Namun karena dalam UU 15 tahun 2006 tidak mengatur mengenai tindak lanjut atas pendapat yang diberikan BPK, sepertinya semua masih bergerak dengan lambat menanggapi pendapat BPK tersebut. Apakah lambat tindak lanjutnya atau tidak terinformasikan kepada publik, sepertinya itu menjadi isu yang kalau dibahas pasti lebih panjang dari isi yang dibolehkan dalam blog ini.

Sore ini saya menonton film tentang Sustainable Nation yang diproduksi tahun 2019, yang bercerita bagaimana masyarakat Uganda harus struggle untuk memperoleh air bersih dan masyarakat India yang harus bergulat dengan banyaknya sampah di lingkungan masyarakat bahkan air yang diminumpun terkontaminasi.