Konsep manusia sebagai hewan politik menunjukkan bahwa pemikiran politik tentang peran dan akibat tindakan politik dalam sistem politik yang disebut pemerintahan didasarkan pada hakikat manusia. Artinya manusia adalah tolak ukur, ukuran dan tujuan. Dalam politik, kita bisa meremehkan sifat manusia, namun kekuasaan tidak digunakan dengan baik melainkan disalahgunakan dimana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu masyarakat berusaha melawan penyalahgunaan kekuasaan, terutama mereka yang memegang kekuasaan politik.
Pada akhirnya, etika merupakan sebuah konsep yang lahir dari munculnya kesadaran akan tragedi berupa kekacauan (anarkisme), yang terjadi di berbagai tingkatan: individu, kelompok, dunia dan internasional. Etika berbeda dengan disiplin ilmu filsafat yang mengkaji persoalan-persoalan berdasarkan prinsip benar dan salah. Etika juga tidak bisa disamakan dengan estetika, yang berkaitan dengan hal-hal yang indah dan tanpa cela. Namun etika itu soal baik dan buruk, artinya politik.
Etika diungkap agar kepentingan-kepentingan yang berbeda dan mungkin bertentangan tidak hanya dapat didamaikan, namun juga mempertimbangkan bagaimana proses perdamaian dapat memenuhi standar keadilan dan kemanusiaan. Etika pada tataran makro atau mikro ingin membantu mempersatukan manusia dengan ilmu pengetahuan (pengetahuan) dan estetika (seni) sehingga dapat mencapai apa yang disebut Aristoteles sebagai Eudaemonia atau kebahagiaan
Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial, yaitu yang membahas tentang norma-norma moral yang harus menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia, karena hampir semua tugas manusia berkaitan dengan menjadi makhluk sosial. Etika politik tidak memberikan sistem normatif bagi berdirinya suatu negara.
Etika bersifat reflektif, yaitu memberikan gagasan tentang bagaimana memandang permasalahan hidup, namun tidak menawarkan gagasan untuk menyelesaikannya.
Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban orang sebagai manusia, bukan warga negara, terhadap negara, undang-undang yang ada, dan lain-lain demi kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga negara. negara-negara tidak identik.
Tugas etika politik hanya sebatas memberikan pemikiran teoretis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, obyektif, dan beralasan.
Oleh karena itu, tugas etika politik sekunder adalah membantu dalam arti agar pembahasan isu-isu ideologis dapat dilakukan secara objektif, yaitu dengan cara yang objektif. berdasarkan argumentasi yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang memahami permasalahan tersebut. Etika politik dapat memberikan norma, arahan dan pedoman normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas ketertiban dan ketertiban.
Politik menunjukkan bahwa pemahaman politik terhadap peran dan akibat tindakan politik dalam sistem pemerintahan didasarkan pada (kodrat) diri seseorang. Artinya manusia adalah metrik, metrik, dan tujuan.
Dalam politik, Anda bisa saja meremehkan sifat manusia, namun kekuasaan tidak digunakan dengan baik, digunakan secara buruk di mana pun dan kapan pun. Oleh karena itu, sejak dahulu kala, masyarakat telah berupaya melawan penyalahgunaan kekuasaan, terutama yang dilakukan oleh mereka yang memegang kekuasaan politik.
