Kemarin lusa, tepatnya tanggal 18 Juni 2014, merupakan hari yang bersejarah bagi kota Surabaya. Dolly yang dinobatkan sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara “resmi” ditutup. Tidak tanggung-tanggung acara deklarasi penutupan dimeriahkan dengan kehadiran orang-orang penting sekaliber Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini.
Saya yakin, mayoritas warga Surabaya yang masih memiliki moral dan hati nurani pasti menghendaki dan mengapresiasi langkah pemerintah kota tersebut. Hanya saja, saya pribadi merasa penutupan kali ini terkesan tidak terlalu memperhatikan efek jangka panjang, terutama bagi para pelaku bisnis yang sehari-hari mencari nafkah di lokasi tersebut. Bayangkan, kompensasi yang diberikan oleh Kementrian Sosial dan Pemerintah Kota Surabaya hanya sebesar Rp 5.000.000 untuk mucikari dan 5.050.000 untuk PSK (regional.kompas.com 19/6/2014). Saya tidak terlalu mempermasalahkan nominal angka yang diberikan. Bahkan bila angka itu melonjak menjadi sepuluh kali lipat pun saya masih akan tetap menulis artikel ini. Kenapa? Karena langkah ini menurut saya sangat tidak mendidik.
Bagi anda kalangan terdidik, yang sudah memiliki pengetahuan soal bisnis, relasi, dan pengalaman dalam berbisnis, uang lima juta mungkin dapat diberdayakan. Tapi bagi mereka para mucikari dan PSK, uang lima juta itu bisa jadi habis dalam waktu semalam. Parahnya, uang tersebut besar kemungkinan dihabiskan untuk hal-hal yang konsumtif, yang tidak memberikan nilai tambah dan tidak dapat memberikan efek jangka panjang. Tidak heran jika kemudian penutupan ini masih menimbulkan resistensi dari sebagian besar penghuni gang Dolly.
Oleh karena itu, ada baiknya jika Pemerintah Kota Surabaya melibatkan instansi-instansi yang memiliki program dan sudah berpengalaman dalam hal pemberdayaan. Tujuannya agar kompensasi yang diberikan tersebut dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat tidak hanya dalam jangka pendek tapi juga jangka panjang.
Kenapa Lembaga Amil Zakat?
Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat menjadi pilihan tepat bagi permasalahan tersebut karena LAZ sudah banyak memperlihatkan bukti nyata keberhasilan menjadikan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) sebagai instrumen pemberdayaan. Saat ini ZIS tidak hanya difungsikan sebagai donasi yang bersifat konsumtif namun juga dapat memiliki manfaat jangka panjang. LAZ-LAZ inilah yang membuat program-program yang kreatif sehingga ZIS dapat menjadi produktif.
Berbagai program diantaranya menyentuh sektor pendidikan, bisnis, dan kesehatan disasar untuk menjadikan ZIS instrumen yang produktif. Fakir miskin yang tadinya tidak memiliki pekerjaan, yang hanya meminta-minta saja, melalui program yang dicanangkan LAZ dapat dientaskan menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses, atau minimal mampu menghasilkan pendapatan dengan menjadi karyawan.
Dengan melibatkan LAZ, pemerintah kota tidak harus pusing-pusing memikirkan bagaimana program yang tepat dalam memberdayakan para mucikari dan PSK ini. Cukup hanya dengan mendelegasikannya pada LAZ yang menjadi partner pemerintah agar membuat program khusus pemberdayaan PSK. Atau jika pemerintah tetap ingin terlibat dalam pembuatan program ini, LAZ harusnya tetap dilibatkan agar program ini nantinya lebih aplikatif dan sempurna. Bahkan jika LAZ juga dilibatkan dalam penggalangan dana, maka dana yang didonasikan bisa jadi tidak hanya bersumber dari Kementrian Sosial dan Pemerintah Kota, melainkan bisa juga dari seluruh warga Surabaya atau bahkan masyarakat Indonesia yang menghendaki Dolly ditutup. Ini disebabkan LAZ merupakan lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana dari mereka para muzakki (orang yang berzakat) kepada para mustahik (orang yang menerima zakat).
Apakah PSK berhak memperoleh dana Zakat?
Pertanyaan ini sebenarnya masuk dalam ranah ijtihad para ulama. Namun jika saya boleh melakukan ijtihad, maka jawabannya adalah PSK berhak mendapatkan dana zakat. Dasarnya tetap bersandar pada firman Allah di Surat Al-Baqarah ayat 60 yang menerangkan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat di mana salah satunya adalah hamba sahaya atau budak. Lokalisasi dapat disebut sebagai tempat perbudakan modern. Di sana orang diperjual- belikan layaknya budak. Oleh karena itu dengan meng-qiyas-kan (menganalogikan) PSK dengan budak maka kita peroleh jawaban bahwa PSK berhak memperoleh dana Zakat.
Kesimpulan
Melibatkan Lembaga Amil Zakat dalam penutupan sebuah lokalisasi seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tidak hanya melibatkan ketika membagi donasi, namun juga dalam membuat rancangan program dan memobiliasasi dana. Harapannya PSK dan mucikari dapat merasakan manfaat donasi tersebut tidak hanya dalam jangka pendek melainkan juga dalam jangka panjang.
Tapi bagaimanapun kita semua tetap harus mengapresiasi langkah yang telah ditempuh Bu Risma. Keberanian menutup Dolly terbukti menuai banyak simpati dari berbagai kalangan masyarakat. Dan saya yakin, entah itu dengan tindakan paksaan ataupun halus, dengan perencanaan matang ataupun tidak, penutupan dolly akan memberikan lebih banyak manfaat daripada membiarkannya tetap eksis.
