Presiden Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Pada era Soeharto, Â politik luar negerinya terbagi dalam dua periode, yaitu periode politik luar negeri Soeharto sangat kuat karena kecenderungan dan ketergantungannya pada elit politik dan ekonomi negara, hal ini terjadi sebelum Pemilu 1982. Ia memiliki pengalaman dalam urusan internasional, sehingga ia tidak berpartisipasi penuh dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri. Kedua, setelah Pemilu 1982. Dalam pemilu tersebut, Soeharto menjadi pemenang mutlak sebagai Presiden. Alhasil, ia semakin percaya diri dan mulai berperan aktif dalam perumusan politik luar negeri. Keputusannya tidak lagi mengandalkan persetujuan elit politik yaitu militer yang mendukungnya saat itu .
Tahap awal konsolidasi kekuasaan manajemen dan politik Soeharto di Indonesia terjadi pada tahun 1966. Soeharto memiliki mendapatkan dukungan dari militer dan hal tersebut menjadi dukungannya dalam merumuskan kebijakan. Tahun ini juga mulai terlihat fokus pemerintah bergeser ke isu pembangunan ekonomi, dan pemerintah biasanya fokus pada isu pembangunan nasional. Perubahan fokus ini tentunya tidak hanya merambah persoalan dalam negeri, tetapi juga mencakup kebijakan luar negeri yang sedang dijalankan saat itu. Pemerintah sudah mulai menjalin hubungan dengan pihak Barat, dan investasi asing juga mulai meningkat, karena diyakini negara-negara Barat akan dapat membantu kelesuan ekonomi Indonesia. Karenanya, pada beberapa tahun pertama era Orde Baru, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Jepang memang lebih penting daripada hubungan Indonesia dengan China dan Uni Soviet.
Selain itu, Indonesia mulai memperbaiki citra dan hubungannya dengan negara lain, terbukti dengan bergabungnya kembali dengan forum PBB dan mengakhiri konfrontasinya dengan Malaysia (1967) serta mulai memperhatikan regionalisme di Asia Tenggara. Didirikan pada 8 Agustus 1967. Bagi Indonesia, tindakan kerja sama tersebut sangat penting bagi terciptanya stabilitas kawasan dan internasional serta perdamaian lingkungan, yang keduanya merupakan prasyarat mutlak untuk keluar dari krisis yang melanda negara. Saat itu, Soeharto menggunakan stabilitas politik dan kebijakan anti komunis untuk menarik simpati dari negara-negara Barat dan memberikan bantuan finansial dan investasi kepada Indonesia, selain itu ia juga menggunakan kebijakan anti komunis untuk menghabisi lawan-lawan politiknya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan di San Francisco, AS pada 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Meskipun demikian, konferensi pertama diadakan di Gereja London pada 10 Januari 1946. Perwakilan dari 51 negara menghadiri konferensi tersebut.
Sejak berdirinya pada tahun 1945, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berkomitmen penuh untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, memajukan pembangunan sosial, dan meningkatkan standar hidup yang layak dan hak asasi manusia.
PBB memiliki banyak peran berupa menjadi peacekeeper, membantu mencegah konflik, dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menangani berbagai masalah dasar seperti pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan pengungsi, bantuan bencana, terorisme, perlucutan senjata dan non-proliferasi, promosi demokrasi, hak asasi manusia dll. Untuk mencapai tujuan dan mengkoordinasikan upaya untuk menciptakan dunia yang lebih aman bagi generasi sekarang dan masa depan.
Tepatnya, pada 28 September, Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1950. Indonesia secara resmi menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan suara bulat dari negara-negara anggotanya. Ini adalah sejarah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum memahami alasan mengapa Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menarik diri darinya.
Indonesia menyatakan bahwa jika Malaysia masuk menjadi anggota PBB, Indonesia akan mengundurkan diri dari keanggotaan PBB. Maka, ketika Malaysia akhirnya terpilih pada 7 Januari 1965, basis anti asing Presiden Soekarno di Jakarta bangkit kembali dan mengumumkan bahwa Indonesia telah keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan tersebut secara resmi dilaksanakan melalui surat Menteri Luar Negeri Soebandrio kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa U Thant pada tanggal 20 Januari 1965. U Thant menyampaikan dengan surat, menyatakan penyesalan atas keputusan Indonesia, dan berharap suatu saat Indonesia kembali lagi.
Di era Soeharto, dengan gaya kebijakan Di luar negeri, akhirnya Indonesia memutuskan kembali Itu menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 28 September 1966. Indonesia kembali ke Sidang Umum PBB Dipimpin Menteri Luar Negeri Adam Malik didampingi Roeslan Abdulgani Orang yang baru saja diangkat sebagai Pimpinan PTRI Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York York. Latar belakang masuknya Indonesia adalah Jepang Memberikan syarat bagi Indonesia untuk bergabung kembali sebagai anggota Jika Perserikatan Bangsa-Bangsa menghentikan konfrontasinya dengan Malaysia Ingin mendapat bantuan finansial. Ternyata akan kembali Tidak mudah, karena beberapa pihak tidak menginginkannya Indonesia kembali ke jalurnya.
Namun, selama kepergiannya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia sebenarnya berada Tidak pernah benar-benar meninggalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memutuskan Pengunduran diri Presiden Soekarno belum diumumkan sebelumnya Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Tanpa sepengetahuan Soekarno, Menteri Luar Negeri Soebandrio mengizinkan banyak pegawai untuk bekerja di bawah kepemimpinan E.H. Lawrence tetap tinggal Tinggal di New York. Ini dilakukan untuk menjaga Hubungan dengan Sekretariat PBB dan fasilitasi untuk Indonesia Jika mereka masuk kembali ke Perserikatan Bangsa-Bangsa di masa depan. Komposisi diplomat Penarikan Indonesia dari PBB seperti penundaan Batalkan keanggotaan untuk sementara dan berhenti bekerja Sama seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan prediksi itu suatu hari nanti Indonesia niscaya akan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali.
