Pengantar
Membahas demokrasi tampaknya tidak pernah jengah di segala zaman. Dari zaman Yunani Kuno, sampai masa modern seperti sekarang. Namun, demokrasi apa yang dimaksud? Apakah demokrasi itu seperti aspirasi, hak, dan kewajiban? Lalu, bagaimana implementasi dari demokrasi itu sendiri? Efektif? Atau justru mengalami kebiri dalam pelaksanaannya.
Demokrasi merupakan manifestasi dari pembangunan yang partisipatif. Artinya, melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Tulisan ini mencoba melihat peran demokrasi di negara Filipina yang sempat mengalami kemunduran dan bagaimana keterkaitannya dengan demokrasi di Indonesia.
Dalam penayangan film dokumenter A Thousand Cut karya Ramona Diaz di acara Your Silence Will Not Protect You oleh Kurawal, film ini telah menceritakan tentang demokrasi masa kepresidenan Rodrigo Duterte yang telah mengalami kemunduran akibat kesewenang-wenangan yang dilakukannya. Duterte menikam demokrasi dengan dua cara: (1) membungkam kerja pers dan (2) melakukan praktik pembunuhan di luar hukum melalui aparat atas nama "pemberantasan narkoba".
Dalam membungkam kerja pers, Duterte menyerang Maria Ressa, jurnalis perempuan, dengan cara memenjarakannya, menteror, dan menyerang situs berita daring yang dibuatnya, yaitu Rappler---sempat secara konsisten mengkritisi kebijakan Duterte. Beliau mengkambinghitamkan Rappler dengan narasi palsunya melalui akun palsu atau buzzer dengan mengklaim "dimiliki sepenuhnya oleh Amerika" dan "pekerja di Rappler adalah orang Filipina palsu", sehingga izin usaha media tersebut dicabut sesaat di Januari 2018.
Duterte juga menyaringkan kampanye antinarkobanya melalui tindakan tidak manusiawinya kepada pemakai atau bandar dengan cara membunuhnya melalui aparat. Tindakan tersebut dilakukan tanpa tawar-menawar dengan dalih perang melawan narkoba yang sampai praktiknya pun dilakukan di pemukiman penduduk pada malam hari. Hal ini tentunya mendapat kecaman dari berbagai pihak seperti Pia Ranada sebagai jurnalis senior Rappler, Samira Gutoc sebagai aktivis sekaligus politisi Filipina, masyarakat Filipina, dan berbagai negara lainnya karena pembunuhan di luar hukum dan melanggar HAM.
Penyimpangan demokrasi di Filipina akan menjadi refleksi yang sempurna dengan yang terjadi di Indonesia. Berkaca bahwa Indonesia telah mengalami beberapa kemunduran demokrasi seperti momentum UU Omnibus Cipta Kerja (merampas dan menghancurkan ruang hidup masyarakat), Revisi UU KPK (melemahkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi), dan sebagainya. Hal ini menandakan bahwa pelemahan demokrasi bukan hanya perihal aspirasi di UU ITE saja, melainkan perampasan hak dan kewajiban sebuah lembaga tertentu atau masyakarat sipil.
Dalam upaya mengatasi permasalahan demokrasi di Indonesia, terdapat sebuah organisasi atau yayasan yang berjuang melawan penindasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat dan pemerintahan. Salah satunya adalah Kurawal Foundation yang berupaya membantu masyakat sipil dengan advokasi sosial dan hukum, maupun upaya khususnya seperti peluncuran dana cepat tanggap.
Dana Cepat Tanggap Darurat
      Indonesia telah berhasil mendapatkan prestasi memalukan yaitu kemunduran demokrasi dengan beberapa kasus seperti UU DOB Papua, Revisi UU PPP, UU IKN, UU Omnibus Cipta Kerja, Revisi KUHP, PERPPU Cipta Kerja, dan masih banyak lagi. Hal yang ini yang menjadi urgensi untuk memperjuangkan hak demokrasi di Indonesia.
Kurawal Foundation merupakan sebuah Yayasan di Indonesia yang bergerak di bidang sosial-politik sejak 2019. Dalam lamannya, Kurawal memiliki tujuan untuk mempromosikan nilai-nilai, institusi, dan praktik demokrasi di Indonesia dan luar negeri. Dengan kata lain, Kurawal merupakan filantropi keadilan sosial yang mendukung gagasan, inisiatif, dan upaya untuk memperkuat demokrasi.
