Disebuah negara pastinya dibutuhkan sebuah sistem yang mana nantinya memastikan adanya sebuah pemimpin, lembaga yang berhak memberikan perintah ataupun otoritas dan sebagainya. Tanpa hadirnya sistem pemerintahan, sebuah negara memiliki risiko menjadi berantakan dikarenakan negara belum menetapkan siapa yang berhak pemimpin negara tersebut, siapa yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian negara tak mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai perwakilan rakyat, dan lain sebagainya. Dalam suatu negara salah satu aspek untuk melaksanakan fungsi dan mencapai tujuan sebuah negara adalah dengan melaksanakan bagaimana sistem yang akan digunakan dalam negara tersebut.
Pada sistem pemerintahan sebuah negara dalam penerapannya sebenarnya ada bermacam-macam pilihan, mulai dari sistem Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Demokrasi, Sistem Pemerintahan Presidensial, Sistem Pemerintahan Parlementer, Sistem Pemerintahan Semi presidensial, Sistem Pemerintahan Komunis, dan sistem pemerintah lainnya. Salah satu dari sistem pemerintahan yang ada diantaranya ada sistem pemerintahan parlementer yang menarik untuk dibahas.
Sistem pemerintahan parlementer adalah umumnya sistem pemerintahan parlementer memiliki pengertian bahwa sistem pemerintahan parlementer ialah salah satu sistem pemerintahan yang mana para pelaku pemimpin negara atau lembaga eksekutif bekerja serta bertanggung jawab langsung kepada para parlemen. Bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem dimana kekuasaan eksekutif berada di bawah kendali parlemen atau badan legislatif yang dipilih secara demokratis.
Ada pula kelebihan dari sistem pemerintah parlementer yakni, parlemen sendiri ialah lembaga perwakilan rakyat yang anggota dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini memberi kepercayaan bahwa kabinet tersebut bisa mewakili aspirasi rakyat dalam pemerintahan. kemudian ada kelebihan lain diantaranya:
- Sistem pemerintahan parlementer dalam membuat regulasi menjadi lebih praktis.
- Proses pertanggungjawaban dalam pembuatan dan pelaksanaan regulasi serta kebijakan lebih jelas.
- Kabinet sangat berhati-hati serta teliti dalam menjalankan pemerintahan karena diawasi parlemen.
Lain daripada itu dari berbagai kelebihan dari sistem pemerintah parlementer diatas apabila dijalankan tidak sesuai prosedur bisa berakibat fatal, dan fungsi dari negara tidak berjalan sempurna. Akibat yang terjadi dari sistem pemerintahan parlementer diantaranya:
- Ketidakstabilan: Keuntungan fleksibilitas dalam sistem parlementer juga dapat menjadi risiko. Perubahan cepat dalam mayoritas parlemen bisa mengakibatkan perubahan pemerintahan yang sering terjadi. Jika terjadi pergeseran politik yang sering, pemerintahan yang tidak stabil dapat menghambat kebijakan jangka panjang dan menciptakan ketidakpastian politik.
- Dominasi partai politik: Dalam sistem parlementer, partai politik yang dominan memiliki kekuatan yang besar dalam mengendalikan pemerintahan. Jika satu partai memiliki mayoritas yang kuat, hal ini dapat mengarah pada kurangnya kontrol dan keseimbangan kekuasaan. Keunggulan partai dominan ini dapat menghalangi perwakilan yang adil dan inklusif bagi suara-suara minoritas.
- Konflik antara eksekutif dan legislatif: Dalam sistem parlementer, terdapat potensi konflik antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif (parlemen). Kekuasaan parlemen untuk mengawasi dan mengontrol pemerintah dapat menghasilkan perselisihan dan ketegangan antara kedua badan tersebut. Konflik yang berlarut-larut dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan mengganggu stabilitas pemerintahan.
- Kurangnya akuntabilitas langsung: Dalam sistem parlementer, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen, bukan langsung kepada rakyat. Hal ini dapat menghasilkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas langsung kepada publik. Rakyat mungkin merasa sulit untuk mengontrol dan mempengaruhi keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah.
- Pembagian kekuasaan yang tidak jelas: Meskipun sistem parlementer memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif, terkadang batasan antara keduanya dapat menjadi kabur. Hal ini dapat mempersulit pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan yang jelas. Selain itu, terdapat risiko kebijakan yang tidak konsisten atau tidak koheren jika tidak ada keselarasan antara pemerintah dan parlemen.
