Pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pentasharufan Zakat, Ditunggangi Yess

Pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pentasharufan Zakat, Diduga Ada Kepentingan

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pentasharufan Zakat di kecamatan Lamongan, tepatnya di Desa Tanjung hari ini jumat tanggal 21 juni 2024, di duga ada kepentingan lain. Hal itu tidak terlepas atas kehadiran Pak Yuhronur selaku bupati Kabupaten Lamongan, yang juga ikut maju dalam Pilbup Kabupaten Lamongan tahun 2024 dan merupakan calon kuat dari petahana.

Kehadiran beliau di nilai salah seorang warga Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, tak pantes karena ada unsur kampanye dini dari calon bupati petahana. Selain itu, di duga adanya unsur pelanggaran Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 547.

Tivian Tanjung

"Pemberian bantuanya juga bagus bagi masyarakat tapi kehadirannya dan ikut sambutan ini yang tak etis seperti kampanye saja. Padahal kan belum masa nya" terang salah satu warga bernama Budi Rudianto.

Baca juga: Tindak Tegas Manipulasi Data Bantuan Pangan Non Tunai

Moch Tivian

Lebih lanjut, Budi Rudianto yang melihat acara pembagian di balai desa Tanjung itu menilai jika kehadiran Pak yurohnur atau yang di sapa Pak Yess tidak perlu, cukup pihak yang terlibat saja karena terkesan bantuan ini punya kepentingan pribadi dan menyalahi aturan pilkada.

Images Tivian 1

"Ya saya rasa tak perlu hadir, toh juga kan sudah ada lembaga terkait yang terlibat dalam pemberian bantuan. Kesannya ada kepentingan" imbuhnya.

Sedangkan menurut ahli Mas Zakaria selaku pengurus KESAN menilai kedatangan Pak Yess ini, sah saja karena beliau bupati tapi momentnya ini menjelang pilkada yang tidak pas sehingga menimbulkan asumsi berbeda dari masyarakat.

Baca juga: Rapat Bersama Menanggapi Rencana Pembangunan Makam Mbah Lamong oleh Pemkab Lamongan

Moch tivian 2

"Bantuannya bagus, kehadiran Pak Yess sah saja menurutku tapi momentnya kan politik, mau Pilbup jadi menimbulkan asumsi berbeda di masyarakat nantinya" terangnya.

Pemberian bantuan kepada masyarakat merupakan hak setiap warga yang berhak mendapatkannya. Tak seharusnya di jadikan lahan promosi diri bagi calon petahana yang jelas undang-undang melarang itu.

Baca juga: Waktu dan Tempat yang Tidak Tepat, Kegiatan KPU Terindikasi Mengganggu Kekhusyukan Jamaah Masjid Agung Lamongan