Jokowi benarkah meminjam tangan KPK untuk kasus BG? Jokowi seperti sedang makan buah simalakama. Sumber gambar: panjimas.com
Ini baru berita, ini berita baru! Asik juga mengikuti berita bakal calon (Balon) KAPOLRI. Terlepas dari yang pro dan yang kontra terhadap Jokowi yang mencalonkan Budi Gunawan, selanjutnya BG, menjadi Balon KAPOLRI, barita ini telah membuat media cetak maupun elektronik menghangat lagi dan sorotannya fokus pada Jokowi, Sang Presiden, pilihan rakyat. Tindakan Jokowi yang telah mencalonkan BG jadi Balon Kapolri, yang dijadikan tersangka oleh KPK membuat masyarakat terkaget-kaget, bahkan  Jokowi-JK pun dibuat terkejut. Kaget benaran?
Iya semua terkaget-kaget, ketika BG dicalonkan oleh Jokowi untuk menjadi orang nomor satu di Polri, lebih kaget lagi ketika BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, ingat baru tersangka, tapi hebohnya luar biasa. Yang kaget pun, ini menjadi pertanyaan, kaget beneran atau pura-pura kaget! Masa orang yang punya jejak record di Kepolisian tidak diketahui pasti, aneh kan? Masa pihak-pihak yang berkaitan dengan pencalonan tersebut tak tahu atau pura-pura tak tahu, inilah yang membuat saya ikut meramaikan atau ikut menulis tentang polisi, yang selama ini tak satu artikel pun saya menulis tentang Kepolisian.
Ya mari sama-sama kita bahas. Jadi siapa yang salah? Pihak kompolnas yang memberikan masukan kepada Jokowi, Bareskrim yang menilai tak ada masalah pada BG, Jokowi yang mengusulkan, PDIP yang punya aset ke Jokowi, Megawati pinisepuhnya PDIP, DPR yang menyetujui atau yang lainnya, yang sepertinya berantai. Tentu saja akan semua mengatakan tak ada yang salah, maka jangan dicari kesalahannya, cari kebaikannya. Kalau memang BG baik, ya katakan baik, kalau memang BG ada kesalahannya dan record-nya tak baik untuk menjadi Kapolri, ya katakan saja.
Tapi memang repot kalau semuanya dikaitkan dengan masalah politik, coba aja kenapa tiba-tiba anggota komisi III DPR datang ke rumahnya BG ketika besoknya akan diadakan fit and proper test diDPR? Seperti berkejaran dengan waktu, ada apa ini? Kalau tak salah, orang yang akan di-fit and proper test yang datang ke DPR dan tak ada yang didatangi oleh DPR, ada apa ini? Dan uniknya Komisi III DPR akhirnya meloloskan BG menjadi Balon Kapolri, sehingga Jokowi menjadi tersandera. Dari 10 fraksi, 9 setuju dan satu fraksi tidak. Rupanya ada dendam PD dengan PDIP, terlihat sekali di acara ILC 13 Januari 2014.
Memang asik jadinya, DPR sedang menjebak Presiden? Presiden sedang meminjam tangan KPK untuk "menampar" orang-orang yang mencalonkan BG? KPK yang sedang "menampar" Presiden? PDIP yang yang sedang disindir Presiden? Atau Megawati yang sedang bermain-main dengan "petugas partainya" alias Jokowi. Seperti lingkaran setang yang tak berujung. Lalu siapa yang "sedang bertepuk tangan" dalam kasus ini?
Jokowi dalam posisi serbasalah dalam kasus BG ini, bila BG tetap dilantik Jokowi rakyat akan turun ke jalan dan pasukan relawan dua jari akan demo besar-besaran, salam dua jari berubah menjadi salam gigit jari, karena Jokowi dinilai jauh dari harapan semula. Bila BG tak dilantik, berarti Jokowi mempermainkan DPR yang sudah menyetujui BG menjadi Kapolri. Jokowi terjepit! Terlihat sekali posisi Jokowi yang "maju kena, mudur kena!"
Jika BG tetap dilantik terlihat benar tekanan dari dari Megawati dan PDIP, dan herannya kenapa PDIP yang ngotot agar BG segera dilantik oleh Jokowi? Atau Jokowi itu memang petugas partainya PDIP!? Padahal Jokowi adalah Presiden RI, milik semua rakyat Indonesia, bukan miliknya PDIP lagi. PDIP harus rela membiarkan Jokowi menjadi dirinya sendiri, tidak di bawah bayang-bayang PDIP atau Megawati! Jadi jika PDIP tetap ngotot dan menekan Jokowi agar segera melantik BG jadi kapolri, ini jadi tanda tanya besar, ada apa?
Ini benar-benar kasus yang membuat perpolitikan Indonesia gonjang-ganjing lagi, di jaman SBY menterinya yang dijadikan tersangka, disuruh mundur dari jabatan menteri, ingat Surya Darma Ali mantan Menag, Jero Wecik mantan menteri SDM, dan Andi Malarangeng mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Loh Jokowi ini bagaimana, BG dijadikan tersangka malahan dicalonkan menjadi kapolri, aneh bin ajaib! Mengapa aneh, karena yang dicalonkan tunggal, hanya BG, padahal kalau tak salah ada 5 Balon Kapolri yang bagus-bagus, lalu kenapa yang dicalonkan hanya satu, seperti jaman Orba saja, apa-apa serba tunggal, seperti tak ada pilihan lain.
Jokowi memang tetap harus dikawal, agar tidak terjebak oleh pembisik-pembisik dari orang di lingkaran Jokowi, terutama dari PDIP dan Megawati. Kita sudah terima kasih Jokowi dicalonkan menjadi Presiden RI oleh Megawati dan sudah kita acungkan jempol buat Megawati yang "mengalah", tak mencalonkan lagi, justru Jokowi yang dimajukan, ini sudah bagus. Tapi jangan sampai Jokowi tetap menjadi bayang-bayang Megawati, biarkan Jokowi mandiri! Jokowi sudah "terima kasih" menjadikan anaknya Megawati, Puan Maharani, dijadikan menteri, yang kata orang, tak ada apa-apanya, kalah jauh dengan sang menteri kelautan, Ibu Susi.
Kembali ke Jokowi, semoga Jokowi segera mendapat solusi yang terbaik, jangan sampai terjadi huru-hara lagi seperti tahun 1998. Para politikus agar menahan diri, tidak haus kekuasaan, biarkan Jokowi bekerja sampai 2019 nanti, sesuai dengan amanat UUD 45. Jangan diturunkan di tengah jalan, tak baik buat rakyat semua. Kalau diturunkan di tengah jalan biayanya mahal, biaya buat pemilu lagi lebih baik buat membangun atau menyejahterakan rakyat. Jangan biarkan Jokowi diturunkan di tengah jalan, ini akan menjadi preseden buruk lagi nantinya.
Terlepas cara Jokowi meminjam tangan KPK untuk "menampar" pihak-pihak yang mengusulkan BG menjadi Kapolri, ini sudah menjadi kasus baru, yang juga "menampar" wajah republik ini. Bayangkan bakal calon kapolri dijadikan tersangka oleh KPK, untuk pertama kali dalam sejarah Kepolisian, dan biasanya KPK tak main-main, bila menjadikan seseorang tersangka, walaupun ada beberapa kasus yang terlihat "lelet" oleh KPK. Orang sudah dijadikan tersangka, tapi belum juga "diapa-apakan" seperti "digantung" saja, lihat kasusnya menteri agama, SDA, sebagai contoh.