[caption id="attachment_366052" align="aligncenter" width="630" caption="Apapun kata orang, Jokowi sudah menjadi Presiden RI ke 7 dan gambaranya di pasang di kantor-kantor pemerintah, jadi siapa bilang Jokowi buta politik. Sumber:uniqpost.com"][/caption]
Siapa bilang Jokowi buta politik? Kalau memang ada yang berpendapat demikian, ya sah-sah saja, namun bukti menyatakan sebaliknya. Masih ingat istilah “ga mikir-ga mikir” ketika Jokowi ditanya oleh wartawan, ketika masih Gubernur DKI Jakarta untuk mencepreskan diri. Itulah jawaban Jokowi” ga mikir-ga mikir”, dan jikapun didesak oleh wartawan, yang memang keahlian mereka, mengorek berita atau informasi, kalau bisa terdepan dan yang paling pertama, Jokowi bilang “ saya sedang sibuk ngurus Jakarta, urus banjir, macet dan lain sebagainya” intinya Jokowi mengatakan “ingin mebenahi Jakarta terlebih dahulu!
Itu janji “gombal”, ciri khas politkus, tidak pernah memberikan jawaban yang pasti atau selalu di erena “abu-abu” antara “iya” dan “tidak”, ditanya jelas-jelas A, tapi jawabannya bisa “ngelantur” ke mana-mana, bisa ke B, C, D atau bahkan bisa sampai Z, tapi tetap tidak jelas menjawab pertanyaan A, bahkan bisa bertolak belakang, ditanya A, jawabannya Z, ditanya ke Utara, jawabannya ke Selatan. Itulah politikus.
Dan itu ternyata dimiliki juga oleh Jokowi, yang kelihatannya lugu, sederhana atau apa adanya, ternyata Jokowi lihai juga bermanuver dalam politiknya. Dan bukti paling telak adalah ketika Jokowi belum menjadi Presiden RI ke 7, ini bukti tak terbantahkan bahwa Jokowi juga politikus, atau tidak buta politik. Jokowi dengan keahliannya dapat "menggiring" Megawati untuk mencalonkan dirinya, bukan Puan Maharani yang sebagai anak kandung Biologi dan anak kandung Idiologi Megawati. Jadi siapa "menunggangi" siapa, terjawab sudah.
Hebatnya lagi Jokowi bukan ketua partai, tapi bisa dipilih atau dicapreskan oleh PDIP, padahal kita tahu, setiap ketua partai atau ketua Pembina partai punya ambisi yang sama untuk menjadi orang nomor satu di NKRI ini. Dan nyatanya Jokowi bukan pengurus pusat, bukan anggota istimewa di partainya, bahkan dengan tegas Megawati mengatakan bahwa “ Jokowi adalah petugas partai”, tak lebih tak kurang.
Bukti yang lain, ketika kasus KPK vs Polri dimana Jokowi dengan enteng tidak melantik BG menjadi Kapolri, padahal Jokowi juga yang mencalonkannya dan sudah disetujui oleh DPR, ini dilakukan agar suhu poltik mereda atau merendam suhu politik yang memanas, karena sebagian besar orang menolak BG di Kapolrikan, namun dengan berbagai cara akhirnya BG jadi Wakapolri dan masyarakat terdiam, terpaku, tak bisa teriak-teriak lagi.
Jikapun berteriak bisa kriminilasasikan, dan itu bukan omong kosong, buktinya AS dan BW sampai saat ini kasusnya masih berjalan, dan berhasil dinonaktifkan, sehingga KPK seperti separuh tubuhnya lumpuh, karena AS dan BW-lah yang terkenal begitu keras bersuara untuk memberantas koruptor dan itu tak tanggung-tanggung, dua mega kasus akan dibongkar habis, BLBI dan Century.
Nah ketika mega kasus ini begitu akan dibongkar, yang akan menyeret orang-orang atau tokoh-tokoh yang bukan sembarangan, maka mulailah AS dan BW dicari-cari kesalahannya, dicari-cari kasusnya, yang sudah terjadi sebelum AS dan BW belum menjadi komisaris KPK.Karena dicari, ya ketemu, walau kasusnya hanya “ecek-ecek” kasus “recehan” yang tidak merugikan negara dalam dana, bukan kasus korupsi, tapi hanya masalah kecil, KTP, atau masaalah saksi, jadilah AS dan BW tersangka.
Kita kembali ke Jokowi, walau banyak tokoh yang mengecilkannya atau banyak pengamat meremehkannya, Jokowi sampai saat ini Presiden ke 7, dan susah untuk dilengeserkan oleh politikus manapun, karena Jokowi dipilih langsung oleh rakyat, dan hanya rakyat yang bisa melengserkannya. Selama Jokowi tak melanggar konstitusi atau UUD 45, maka selama itu pula Jokowi susah diturunkan dan akan tetap menjadi Presiden 2019 nanti, kecuali kalau ada kejadian yang luar biasa, di luar jangkauan pikiran manusia.
Isu-isu pergantian menteripun sudah ditepis oleh Jokowi, Jokowi sudah punya kekuatan penyeimbang, karena berhasil merangkul KMP, Koalisi Merah Putih, sedangkan KIH, Koalisi Indonesia Hebat, sudah “dikantongi” Jokowi. Dan Partai Demokrat hasil kongresnya yang baru lalu, yang sudah mengangkat kembali secara aklamasi SBY sebagai ketuanya, telah menyatakan “Partai Demokrat mendukung pemerintah!”Dan Jokowi sebagai presiden berhasil didatangkan dalam Kongres PD tersebut dengan guyonan, karena terornya Luhut, si juburnya PD.
Lengkap sudah dukungan Jokowi dari KMP, KIH dan PD, Jokowi sudah aman dari gempuran di DPR. KMP sebagai partai oposisi sudah menyatakan dukungannya, KIH sudah dikantongi Jokowi, dan sekarang PD yang menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang, bukan lagi partai penyeimbang, karena dengan tegas sudah menyatakan dukungan pada pemerintah! Jadi mau bukti apa lagi, kalau Jokowi adalah bukan buta politik? Dan dengan kesederhanaan yang ditampilkan dalam keseharian Jokowi sudah membuktikan dirinya juga politikus.
Mau bukti lagi? Lihat si jubirnya PD, yang saat kampanye, Jokowi “dibantai” habis dengan kata-kata” mana bisa tukang kayu jadi Presiden!” dan sekarang dengan secara terang-terangan dan selalu berkata sebagai “ team kemenangan “ Jokowi! Dan sekarang selalu teriak mendukung Jokowi. Ya kita maklum saja, politikus “kutu loncat” semacam itu, apapun caranya tak penting, yang penting dapat jabatan dan tetap dudukdi DPR.
Jadi sekali lagi, siapa bilang Jokowi buta politik? Siapa bilang Jokowi tak tahu politik, kalau Jokowi Politik Jokowi tidak akan menjadi presiden RI ke 7 yang menjadi inceran politikus manapun, yang menjadi inceren ketua partai manapun! Bukankah politik itu cara bagaimana meraih kekuasaan, dan bila kekuasaan itu sudah didapat lalu bagaimana cara mempertahankan selamanya. Dan Jokowi sebagai politikus sudah masuk dalam criteria tersebut. Kalau Jokowi bukan politikus, Jokowi akan segera mundur karena sudah menyalahi janji-janji saat kampanye.
Dan seandainya politikus lain menyerangnya untuk segera mundur, Jokowi bisa bilang dengan mudah" ga mikir-ga mikir", dan jika masih ada juga yang mendesaknya mundur, Jokowi masih punya jawaban lain" itu bukan urusan saya!" Masih tidak mempan juga, Jokowi akan bilang" yang bisa melengserkan saya adalah rakyat, karena rakyatlah yang memilih saya, bukan DPR!" Kalaupun rakyat bergerak, Jokowi masih punya kekuatan sebagai Panglima tertinggi TNI. Nah kalau sudah TNI dibenturkan dengan rakyat ini bahaya untuk NKRI, semoga tidak akan terjadi.
