[caption id="attachment_348810" align="aligncenter" width="560" caption="Jokowi diantara pompinan KPK dan Polri serta pejabat negara lainnya. Komplik KPK vs Polri semoga segera berakhir, sehingga Fokus Jokowi untuk mensejahterakan rakyat segera terwujud. Sumber: poskotanews.com"][/caption]
Loh mengapa jadi begini jagat politik Indonesia? Mungkin banyak pertanyaan yang sama diantara sekian banyak orang. Jagat politik jadi terbelah dua, sumber masalahnya masih tentang KPK dan Polri. Saling tangkap antara KPK dan Kapolri yang dipicu oleh pencalonana BG menjadi Kapolri yang dijadikan tersangka oleh KPK menjelang satu hari BG akan Fit and Proper Tes di DPR. Semua kaget dan terhenyak, termasuk Jokowi yang menyodorkan BG ke DPR, dan DPR meloloskannya, namun dengan dijadikannnya BG tersangka oleh KPK, semuanya seperti terkaget-kaget.
Konon BG salah satu calon menteri yang mendapat stabilo merah oleh KPK, dapat stabilo merah pada pencalonan menteri, kok malah dicalonkan menjadi Kapolri, terlepas dari benar tidaknya berita tentang BG menjadi calon menteri yang batal, ini menjadi sesuatu yang menarik. Maka ketika KPK menjadikan BG tersangka, Polri seperti "belas dendam" pada KPK, walau dibantah oleh Kadivhumas Polri, bahwa penangkapan BW adalah persoalan pribadi, bukan institusi, tapi penangkapan tersebut terlalu dekat dengan dijadikan BG tersangka oleh KPK, maka tidak heran banyak yang mengkaitkan dengan "balas dendam"
Maka makin riuslah jagat politik Indonesia, energi bangsa terkuras lagi dalam hal komplik KPK VS Polri. Padahal baru reda setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2014 lalu. Komplik KPK vs Polri ada yang mengkaitkan dengan pengalihan isu, tapi yang jelas dunia politik Indonesia terbelah dua, bahkan untuk Jokowi menjadi serba salah, dilema, maju mundur kena! Yang lebih repot lagi Jokowi sudah ditempatkan di atas "ring" Â dengan sebuah kalimat sederhana" Jokowi diantara kita dan mereka" .
Waduh, kalau sudah bicara diantara kita dan mereka, maka sudah terbentuk garis demarkasi yang jelas, tegas dan lugas, "tembok Berlin" sudah terbentuk dalam menyikapi Jokowi, ini bisa bahaya, bisa juga tidak, tergantung bagaimana Jokowi mengelola komplik ini. Jokowi akan menjadi kita, kalau tidak melantik BG dan Jokowi akan menjadi mereka kalau "nekad" melantik BG. Jokowi benar-benar berada diantara kata, kita dan mereka!
Kita di sini adalah orang-orang atau kelompok yang pro pada pemberantasan korupsi, termasuk team 9 yang dibentuk Jokowi, dengan demikian sikapnya jelas, menyarankan kepada Jokowi untuk tidak melantik BG, karena KPK jelas-jelas sudah menjadikannya tersangka. Sedangkan mereka adalah orang-orang atau kelompok mendukung BG dijadikan Kapolri, karena sudah diusulkan oleh Jokowi sebagai Presiden dan sudah diloloskan oleh DPR dalam fit and proper tes, dengan demikian tak ada alasan Jokowi untuk tidak melantik BG, bahkan menurut mereka bila Jokowi tidak melantik BG, Jokowi dianggap melanggar UU.
Dimana saya? Saya tidak ada diantara kita dan mereka, saya hanya ingin KPK tetap ada, dan Polri tetap terjaga, itu sudah saya katakan pada tulisan sebelumnya, "Siapa Suka Ada Komplik KPK vs Polri". Karena saya dan masyarakat banyak tidak mengharapkan terjadinya komplik tersebut, karena merugikan bangsa dan negara, dan energi terkuras, sedangkan rakyat banyak perlu kesejahteraan yang lebih cepat, bukan komplik yang dibesar-besarkan, untuk apa? Makanya pada tulisan terdahulu, saya katakan ternyata ada yang suka dengan adanya komplik KPK VS Polri, paling tidak ada 4 kelompok, silahkan anda baca tulisan saya sebelumnya.
Dengan adanya komplik KPK vs Polri, sekali lagi Jokowi sudah didudukan pada posisi yang serba salah, serba tidak nyaman, karena mendukung salah satunya, dibenci oleh yang lainnya. Mendukung KPK akan menjadi lawan kelompok mereka, mendukung Polri akan menjadi lawan kelompok kita, rumit jadinya. Maka Jokowi sampai-sampai harus mencari dukungan dari pihak yang dalam Pilpres 2014 lawan politiknya, Prabowo. Nah sebagaimana sudah lazim dalam politik, yang ada adalah kepentingan, maka amat wajar yang tadinya lawan politik, sekarang dicoba untuk digandengan menjadi teman politik, agar kekuatan bertambah dalam kasus KPK vs Polri ini.
Siapa yang benar dan siapa yang salah, dalam politik selalu abu-abu! Namun sekali lagi untuk rakyat banyak tak menginginkan adanya komplik diantara dua lembaga tersebut, KPK dan Polri, keinginan rakyat sederhana saja, KPK dan Polri tetap bekerja dijalurnya masing-masing dan rakyat tetap aman, tentram dan segera sejahtera. Bagi rakyat tak penting apakan bersama kita atau bersama mereka? Yang penting harga-harga murah dan terjangkau, harapan hidup meningkat, kesehatan terjamin, mencari pekerjaan mudah dan lain sebagainya.
Komplik KPK vs Polri itu hanya "mainan" orang-orang di atas, orang-orang yang mungkin saja tak mendapat jabatan pada pemerintahan Jokowi atau kecewa terhadap Jokowi. Dan ini bukan mengada-ada, ternyata para pengkritik Jokowi datangnya justru dari partai pendukungnya, yang langsung dijawab oleh Ruhut, bahwa Simbolon bersuara keras pada Jokowi karena tak dapat kursi di pemerintahan Jokowi. Nah loh... ternyata yang mengkrtik Jokowi ada "maunya". Mana yang benar, Ruhut atau Simbolon? Bukan wewenang saya untuk menjawab, karena saya tak mau terjebak diantara keduanya.
Kembali ke Jokowi yang berada diantara kita dan mereka, jangan lupa batasan kata "kita" dan "mereka" dalam tulisan ini, walau dalam tata bahasa, kalau bicara "kita" sipembicara atau yang menulis berada di dalamnya, tapi saya tegaskan dalam hal ini, saya tak ada dalam kata" kita" dan "mereka" pada tulisan ini. Saya tetap netral, tidak berpihak pada" kita" dan " mereka", karena kalau dalam politik, kata "kita" dan " mereka" bisa dibolak balik, dalam sekejap, tergantung kepentingannya apa.
