HUT 392 Kabupaten Tangerang, PMII Gelar Unjuk Rasa Tuntut 16 Persoalan Mulai dari Operasional Truk Tanah Hingga Dugaan Kasus Korupsi Anggaran Wifi

HUT 392 Kabupaten Tangerang, PMII Gelar Unjuk Rasa Tuntut 16 Persoalan Mulai dari Operasional Truk Tanah Hingga Dugaan Kasus Korupsi Anggaran Wifi

TANGERANG I Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Tangerang menggelar unjuk rasa (unras) di depan Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Pada Minggu, (13/10/2024).

Mereka menyampaikan 16 tuntutan diantaranya, mendesak Penjabat (Pj) Bupati untuk tegas menjalankan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2022 tentang jam operasional truk tambang yang menyebabkan banyak kecelakaan.
 
"Maraknya Truk Tanah yang beroperasi di luar jam operasional telah menyebabkan banyak kecelakaan dan mengakibatkan korban mulai dari orang dewasa sampai anak kecil meninggal dunia. Truk tersebut sering melanggar aturan dengan beroperasi di malam hari sebelum pukul 22.00 WIB, membahayakan pengendara lain. Kecelakaan fatal tersebut menjadi dampak serius bagi masyarakat," tulisnya dalam Press Realease yang dikutip awak media.

Kemudian, PMII Cabang Kabupaten Tangerang juga menuntut:
- Perbaikan dan Pemeliharaan Lampu Jalan Yang Rusak Di Kabupaten Tangerang.
- Tegakkan Tata Kelola Tempat Pemerintahan Daerah Sesuai Fungsi dan Kebutuhan Rakyat.
- Pemerintah Harus Segera Bertindak Tegas Melawan Mafia Tanah.
- Menutut Kadisdik Meperbaiki Fasilitas Pendidikan Yang Tidak Memadai di Kabupaten Tangerang.
- Hukum Tuntas Praktik Percaloan di Layanan Publik.
- Mendesak Pemerintah Untuk Segera Mengambil Tindakan Nyata dan Terukur dalam Menurunkan Angka Pengangguran di Kabupaten Tangerang.
- Mendesak DLHK Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah.
- Mendesak Pemeritah Segara Menyediakan Transportasi Umum di Kabupaten Tangerang.
- Mendesak Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur Terminal.
- Menuntut Memperbaiki Jalan Rusak di Kabupaten Tangerang.
- Peningkatan Pengawasan Prostitusi Online dan Pengawalan Kasus HIV Di Kabupaten Tangerang.
- Pemantauan dan Evaluasi Program Stunting Secara Berkala.
- Pengawasan dari Pemerintah dan Lembaga Terkait Kekerasan Seksual dan Bullying di Sekolah dan Pondok Pesantren.
- Tolak Pembangunan PIK .

Dan terakhir, mereka meminta mengusut tuntas kasus dugaan korupsi anggaran Wifi yang mencapai angka 33 Miliar disetiap tahunya. Dari tahun 2021 sampai 2023 menimbulkan kekecewaan mendalam dikalangan masyarakat. Menurutnya Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan akses informasi dan pendidikan bagi warga telah disalahgunakan.

"Kami menuntut agara pihak berwenang segera melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap pelaku dan meminta pertanggung jawaban dalam kasus ini. Penting bagi pemerintah untuk menunjukan komitmen pemberantasan korupsi. penegakan hukum yang tegas dan transparan akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi tempat korupsi di daerah Kabupaten Tangerang."

Selain itu, mereka juga mendesak pencopotan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) yang dinilai gagal dalam menjalankan tugas.

"Jika tuntutan kami tidak segera di respon dan di tindak lanjuti dalam kurun waktu 3x24 jam maka kami akan melakukan Aksi kembali dengan eskalasi massa yang lebih Besar." tutup M. Syaeful Abdi Ketua PC PMII Kabupaten Tangerang.

Diketahui, sempat terjadi kericuhan saat massa menggelar orasi di depan gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Aksi saling dorong antara massa aksi dengan aparat keamanan membuat aksi damai menjadi memanas. (red/virta).