Deklarasi Resmi Korea Selatan Sebagai Musuh : Korea Utara Memicu Ketegangan Bagi Stabilitas Kawasan dan Langkah Framing Media Internasional

Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan kembali mencuat setelah Korea Utara, di bawah pemerintahan Kim Jong Un, mengumumkan perubahan konstitusi yang menyatakan Korea Selatan sebagai "negara musuh". Keputusan ini memperdalam jarak antara kedua negara yang selama lebih dari tujuh dekade terpisah akibat ideologi yang bertolak belakang. Pencaplokan status ini diiringi dengan tindakan tegas, termasuk peledakan jalur jalan yang menghubungkan kedua negara di perbatasan utara Garis Demarkasi Militer (MDL).

Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang telah berlangsung sejak Perang Korea 1950-1953, kini memasuki babak baru. Menurut laporan yang dikutip dari AFP, Korea Utara pada awal pekan ini menghancurkan jalan-jalan di daerah Gyeongui dan Donghae, dan mengancam tindakan militer jika Korea Selatan mengirimkan drone atau pesawat nirawak ke wilayah Pyongyang. Kim Jong Un sendiri telah berulang kali mengeluarkan retorika keras terhadap Korea Selatan, termasuk menyatakan pada awal tahun bahwa reunifikasi tidak lagi menjadi agenda pemerintahannya. Tindakan terbaru ini menandai perubahan drastis yang bertentangan dengan upaya perdamaian dan reunifikasi yang dulu pernah dibahas antara kedua negara.

Menurut Robert N. Entman, yang dikenal dengan konsep framing dalam kajian media, pemberitaan ini dapat dianalisis melalui model "Define Problems", "Diagnose Causes", "Make Moral Judgement", dan "Treatment Recommendation". Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana media membingkai isu Korea Utara secara lebih mendalam.

Define Problems: Pemberian label "negara musuh" terhadap Korea Selatan oleh Korea Utara menunjukkan adanya peningkatan dalam pola kebijakan Pyongyang yang lebih agresif dan bersifat konfrontatif. Menurut para pakar, hal ini berpotensi menciptakan eskalasi ketegangan yang lebih serius di Semenanjung Korea. Konflik yang awalnya terbatas pada isu-isu perbatasan dan serangan propaganda kini mulai memasuki ranah strategis, yang memicu kekhawatiran akan risiko konflik bersenjata yang lebih besar.

Diagnose Causes: Akar permasalahan ketegangan ini berawal dari pembagian Semenanjung Korea pasca-Perang Dunia II, di mana Korea Utara di bawah pengaruh Soviet membentuk negara komunis, sementara Korea Selatan mengadopsi sistem demokrasi yang didukung Amerika Serikat. Pembagian ideologi ini melahirkan ketegangan politik yang sulit diselesaikan, terlebih dengan berkembangnya program nuklir dan rudal balistik di Korea Utara yang dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas kawasan. Korea Utara, dalam narasi yang terus dikembangkan, sering kali menganggap tindakan Korea Selatan---bahkan yang sekadar propaganda sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatannya.

Make Moral Judgement: Konflik ini juga memunculkan sejumlah dilema moral, terutama terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara dan dampaknya pada masyarakat internasional. Rezim Kim Jong Un kerap dikritik karena kebijakan represif terhadap warganya sendiri dan perilaku agresif terhadap Korea Selatan. Sementara itu, Korea Selatan, meskipun memiliki aliansi dengan Amerika Serikat yang turut mempengaruhi keputusan militernya, tetap lebih memilih pendekatan diplomatis dibandingkan konfrontasi. Dari perspektif moral, upaya menjaga stabilitas, hak asasi manusia, dan perdamaian menjadi nilai yang diharapkan untuk dikedepankan oleh pihak internasional.

Treatment Recommendation: Untuk mengatasi situasi yang semakin panas, pendekatan diplomasi multilateral yang melibatkan komunitas internasional dan mediasi dari negara ketiga dinilai sebagai langkah terbaik. Meski kesepakatan damai penuh mungkin masih jauh, kerja sama dalam bentuk pembatasan senjata nuklir atau program pengawasan bersama dapat menjadi awal yang penting dalam menurunkan ketegangan. Upaya ini juga membutuhkan komitmen dari aktor-aktor besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Timur.

Dengan pendekatan analisis ala Entman ini, media tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi semata, melainkan sebagai aktor dengan agenda dan logikanya sendiri, yang mengarahkan persepsi publik terhadap isu-isu global. Media di Korea Selatan dan berbagai negara lain terus memantau situasi dengan cermat, mengingat dampak konflik ini tidak hanya terbatas pada kawasan Asia Timur, melainkan juga memiliki potensi untuk memengaruhi dinamika politik internasional yang lebih luas.

Sebagai bagian dari ketegangan yang berkepanjangan, baik Korea Selatan maupun Korea Utara memiliki kepentingan nasional dan ideologi yang membentuk cara pandang mereka terhadap satu sama lain. Bagi Korea Utara, yang menyebut bahwa lebih dari 1,4 juta anak muda telah mendaftar menjadi tentara, tindakan yang lebih keras tampaknya menjadi pilihan tak terhindarkan dalam menghadapi Korea Selatan. Sementara itu, bagi Korea Selatan, dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan hak asasi menjadi faktor krusial dalam melindungi warganya dari ancaman militer yang dapat terjadi kapan saja.

Pada akhirnya, perubahan konstitusi Korea Utara ini memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan hubungan di Semenanjung Korea dan apakah perdamaian yang langgeng dapat dicapai dalam waktu dekat. Perhatian internasional kini tertuju pada perkembangan di kawasan ini, dengan harapan agar ketegangan dapat diredakan melalui jalur diplomatik dan dihindari potensi konflik yang lebih besar di masa mendatang.