Indonesia juga dapat memanfaatkan posisi di G20 untuk mendorong negara-negara maju memenuhi janji pendanaan iklim dan menghapus subsidi bahan bakar fosil secara global. Langkah ini tidak hanya memperjuangkan kepentingan nasional, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kerja sama iklim internasional.
Tantangan Domestik: Infrastruktur Hijau dan Reformasi Kebijakan
Tantangan domestik terbesar bagi Indonesia adalah ketergantungan pada energi berbasis batu bara dan birokrasi yang rumit. Tanpa reformasi kebijakan serius, terutama dalam pengembangan energi terbarukan, target nol emisi pada tahun 2060 sulit dicapai.Â
Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendukung energi hijau, seperti insentif untuk investasi energi terbarukan dan pajak karbon, guna mempercepat transisi menuju energi bersih dan menjadikan Indonesia mitra investasi menarik dalam energi hijau global.
Rekomendasi Kebijakan: Strategi Mendapatkan Manfaat Optimal dari Diplomasi Iklim
Untuk memaksimalkan keuntungan dari ketegangan Amerika Serikat-Tiongkok, Indonesia dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut:
- Memperoleh Teknologi Hijau: Indonesia perlu bernegosiasi untuk mendapatkan teknologi bersih dari Amerika Serikat dan Tiongkok disertai transfer teknologi dan pelatihan tenaga kerja.
- Mengamankan Pendanaan Iklim Berkeadilan: Pendanaan harus berfokus pada mitigasi dan adaptasi, terutama bagi wilayah rentan perubahan iklim.
- Memperkuat Peran Regional di ASEAN dan G20: Menggalang dukungan bagi negara berkembang dan menjaga keseimbangan pengaruh Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan.
- Reformasi Kebijakan Energi Terbarukan: Mempercepat reformasi regulasi dan mendukung energi terbarukan agar Indonesia lebih kompetitif dalam menarik investasi hijau.
Kesimpulan: Memimpin Diplomasi Iklim Global melalui Peran Seimbang
Dengan berperan sebagai mediator netral di tengah persaingan Amerika Serikat-Tiongkok, Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin diplomasi iklim global. Memanfaatkan ketegangan geopolitik dapat membantu Indonesia mengamankan dukungan menuju target nol emisi, sekaligus mempertahankan kemandirian kebijakan luar negeri.
Di era perubahan iklim yang membutuhkan aksi kolektif, Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang solusi tetapi juga mengarahkannya menuju masa depan berkelanjutan dan berkeadilan.
Referensi:
Bappenas. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
