Indonesia adalah Negara Agraris
Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Hal ini terjadi jika terdapat dukungan dari lahan dan faktor alam yang baik. Karena pertanian bergantung pada tanah, kondisi alam, dan cuaca suatu daerah tertentu. Salah satu negara agraris yaitu negara Indonesia
Sebagai agraris, pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam komoditas ekspor antara lain padi, jagung, kedelai, sayuran, cabai, ubi, dan aneka rempah. Sebab Indonesia memiliki tanah yang sangat subur sehingga cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman pangan. Di samping itu, Indonesia memiliki persediaan air yang cukup melimpah misalnya dari sungai, danau, atau air hujan.
Secara geografis, semua mengakui Indonesia masih layak disebut negara agraris terbukti masih mampu menghasilkan bahan pangan. Secara kondisi geografisnya, kepulauan Indonesia berada diantara 2 benua dan 2 samudra sehingga wilayah Indonesia memiliki peran penting dalam sektor perekonomian. Hal ini sangat memungkinkan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia.
Pentingnya kesejahteraan bagi petani seperti mencari subsidi pengadaan benih padi, pupuk hingga masa panen. Subsidi benih dan pupuk dimaksudkan untuk meringankan beban petani, sehingga petani dapat menggunakan benih unggul dan pemupukan yang terjangkau. Pemerintah hanya memberi jatah pupuk subsidi rata-rata sebanyak 10 kilo per 0,1 hektar. Dalam 2 tahun terakhir, produksi beras dan jagung mengalami peningkatan lebih dari 11% dan 21%. Peningkatan produksi pangan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
Tanpa usaha serius dari pemerintah, dapat dipastikan, kurang dari 20 tahun ke depan tak akan ada lagi lahan sawah di negeri ini. Semakin banyaknya jumlah manusia tentu membutuhkan lahan untuk tempat tinggal maupun ketersediaan makanan. Saat ini sudah banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan sebagai perumahan, pabrik, dan lain sebagainya. Dampak konversi lahan sawah antara lain menurunkan produksi padi nasional, dan menurunnya kesempatan kerja dalam bidang pertanian. Oleh sebab itu. pemerintah harus mengambil kebijakan khusus yang diperlukan dalam menangani masalah ini.
