Upaya Massa Hentikan Privatisasi Pantai Pede di Manggarai, NTT

Demonstrasi privatisasi pantai pede kembali bergulir di mabar Rabu(29/03/2017). Para demonstrasi tergabung dalam berbagai orgasnisasi seperti aktivis Koalisi Pede, Sekolah Tinggi Pastoral (STIPAS) St. Sirilus, Sekolah tinggi kesehatan St Paulus. Ruteng. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Repoblik Indonesia St. Agustinus Cabang Ruteng dan beberapa elemen masyarakat yang peduli pantai Pede. Aksi dimuai dari Ngorang Kecamatan Komodo menuju kantor bupati, kantor DPR , kepolisian dan pantai Pede.

Dalam Orasinya mereka mengutuk kebijakan Bupati Manggarai Barat dan Gubernur NTT yang sudah mengangkagi perintah Mendagri  No.170/3460/SJ tentang privatisasi pantai Pede. Simbol itupun mereka membuat dan peti jenasah yang melambangkan bahwa demokrasi telah mati dimana Bupati Mabar Agustinus Ch. Dula dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya telah mati karena telah melanggar sumpah jabatan untuk menjadi amanat masyakat. Itho umar dalam orasinya mendesak Bupati Mabar dan DPR Manggarai Barat untuk menindaklanjuti surat Mendagri tersebut. Saat berdemontrasi di kantor Bupati masa diterima oleh Wakil Bupati Manggarai Barat Maria Geong. Menanggapi tuntutan massa aksi, Wabub Maria Geong kepada wartawan mengatakan tuntutan massa aksi akan disampaikan kepada Bupati Mabar,Agustinus Ch Dula. Dirinya belum bisa mengambil keputusan terkait tuntutan massa aksi karena Bupati Mabar masih berada di Makassar, Sulawesi Selatan. “Saya belum bisa mengambil keputusan, tuntutan massa aksi akan disampaikan saat Bupati Mabar usai tiba dari Makassar,” ujarnya. Menurutnya, Pantai Pede adalah aset milik Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTT. Oleh karena itu hak pengelolahan pantai Pede ada ditangan Gubernur NTT. Sehingga, tuntutan massa aksi akan disampaikan kepada Bupati Mabar untuk kemudian Bupati menyampaikan kepada Gubernur NTT,Frans Lebu Raya.

foto-demo-2-58dc90c23193731a112f9a0e.jpg

 Saat berorasi digedung DPR Mabar masa mendesak agar DPR bersama masa untuk mendesak PT. SIM agar menghentikan segala pekerjaan dan aktivitas di pantai Pede. Setelah melakukan perundingan akhirnya DPR Mabar sepakat untuk bersama masa demonstran turun ke pantai Pede. Setelah sampai dipantai Pede para pendemo sempat terjadi baku dorong antara  dengan polisi Pamong praja dan aparat kepolisian. Namun suasana bisa diredahkan saat anggota DPR Mabar Blasius Jeramun menyatakan dengan tegas untuk menghentikan segala pekerjaan dan aktivitas di pantai Pede serta memerintahkan kepada polisi untuk mengunakan police line supaya tidak ada aktivitas  dipantai Pede. Anggota DPR rencananya akan Memanggil Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula Kamis(30/03/2017) untuk mempertanggungjawabkan mengapa PT. SIM melakukan pembangunan di pantai Pede, sementara Mendagri sudah melarang untuk privatisasi Pantai Pede. Rafael Todefela, Ladis Jeharun dan Itho umar sebagai kordinator lapangan dengan keras menegaskan bahwa tidak boleh ada kegiatan dan aktivitas privatiasasi oleh PT. SIM dipantai Pede karena masih dalam sengketa.  Vinsen Patno