Jelang kontestasi Pemilu, kampanye adalah hal yang wajar dilakukan oleh para calon pemimpin yang ikut kontestasi dalam pemilihan dengan menyampaikan visi misi, program dan citra diri sekaligus memikat hati para calon pemilihnya.
Terkadang dan tak sedikit pula para calon pemimpin ini memberikan janji-janji manis kepada calon pemilihnya saat melakukan kampanye sebagai strategi politik untuk memberikan keyakinan sekaligus memberikan citra yang baik dan memihak kepada mereka.
Namun kemudian, persoalannya adalah bagaimana ketika janji-janji saat kampanye tersebut belum terlaksana atau tidak terlaksana saat mereka sudah menjadi pemimpin?
Memang dunia ini penuh dengan janji. namun tidak sedikit orang-orang berpikir mereka bisa menjanjikan apa saja agar orang lain percaya begitu saja apapun yang menjamin masa depan yang lebih baik. Begitupun dengan orang-orang yang memberi janji tapi tak dapat menepati hingga akhirnya merasa tak berdaya dan frustasi. Nasib yang sama juga menanti orang-orang yang percaya akan janji-janji seperti itu.
Janji manis yang dilontarkan para calon bakal pemimpin sering kali diingkari. Sebagai pemilih jangan mau menjadi obyek yang diperdaya, tetapi sebagai pemilih yang cerdas harus bisa memastikan apa yang diucapkan peserta pemilu adalah suatu yang realistis.
Begitu banyak janji manis partai politik (Parpol) diberikan agar menarik simpati masyarakat sebagai pemilih. Masyarakat diminta agar cerdas menyikapi tawaran dari partai politik yang mencari massa untuk kepentingan sendiri. Muncul politikus-politikus yang suka menebar janji. Mereka ini tersebar dari partai nasionalis hingga agamais. Hal lain yang terjadi karena lemahnya kaderisasi yang terjadi pada partai politik.
Berkali-kali para calon pemimpin mendatangi masyarakat memberikan janji-janji manis ingin mensejahterakan rakyat. Namun saat terpilih, semua janji itu melayang seakan tidak ada janji-janji sebelumnya yang telah mereka ucap. Pada saat ada calon pemimpin berkampanye meminta agar dipilih masyarakat mengangkat suara agar janji dipenuhi dahulu sebelum pemilihan dilaksanakan untuk menghindari kejadian-kejadian sebelumnya yang melupakan akan janji ketika mereka sudah terpilih.
Menghadapi janji politik seperti itu masyarakat semestinya sadar bahwa tidak seharusnya percaya akan janji-janji tersebut karena bisa saja hal tersebut hanya berkekuatan moral semata. Artinya kita hanya bisa menunggu bukti dari janji tanpa bisa menuntut kepengadilan atas hak yang telah mereka ucap sebagai janji.
Dilain pihak, pemimpin yang memiliki hati nurani tentu berpikir seribu kali sebelum mengucap janji apakah mereka bisa menepati ketika mereka sudah duduk diatas. Mereka juga akan rugi karena kehilangan kepercayaan dari masyarakat, sekaligus dihantui perasaan gagal.
Pemilu 2024 sudah di depan mata. Seluruh instrumen pemilu telah dipersiapkan dengan matang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rakyat sebagai pemberi hak pilih memiliki tanggung jawab moral untuk ikut terlibat dalam demokrasi politik. Agar pemilu 2024 benar-benar melahirkan pemimpin yang bersih dan berpihak pada rakyat kecil
