Demokrasi Indonesia dinilai mundur oleh para pengamat politik tanah air dalam waktu beberapa bulan belakangan ini. Tak ada lagi suara lantang protes aktivis yang disorot ke media massa.
Seolah-olah dibungkam, bahkan tampak begitu nyata peran media masa mendiamkan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak diprotes oleh masyarakat.
Seketika, mengingatkan saya akan peran Susilo Bambang Yudhyono (SBY) saat menjabat sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia.
Di saat SBY bersama Partai Demokrat berkuasa selama 10 tahun, partai oposisi kala itu seperti tampak berkawan dengan awak media. Pemberitaan menyerang Presiden SBY seperti tak pernah usai. Â Terutama atas kebijakan yang dikeluarkan oleh SBY dan Partai Demokrat (PD). Bahkan, selalu tesorot pihak lawan seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ketika itu masih jadi oposisi garis keras selalu menyoroti kebijakan tersebut.
Saya masih ingat, di saat era SBY menjabat, tidak ada pembatasan terhadap oposisi. Siapapun boleh menyampaikan aspirasi mereka. Tak ada pemberedelan dan ancaman terhadap perusahaan media seperti masa orde baru. Namun kini kembali terulang di era Jokowi.
Banyak anggapan bahwa praktik demokrasi Indonesia pasca reformasi, belum ada partai yang benar-benar bertindak sebagai oposisi. Hal ini terbantahkan di saat Partai Demokrat berada sebagai oposisi. Partai ini memilih untuk tidak merapat ke pemerintah. Tentu alasannya sudah pasti untuk menjaga marwah demokrasi. Terutama agar prinsip chek and balance bisa terlaksana.
Buktinya, Partai Demokrat gencar membantu masyarakat lewat beberapa kali gerakan nasional melawan Covid-19. Alhasil, rakyat merasakan manfaat atas gerakan nasional yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hingga akhirnya, gerakan nasional ini diikuti dan diklaim oleh pemerintah sebagai kebijakan baru  untuk membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19. Seperti memasang wifi gratis dan memberi bantuan berupa uang tunai kepada pelaku UMKM di tiap kecamatan yang terdapat di 34 provinsi seluruh Indonesia. Masyarakat yang terkena dampak covid kini sedikit terbantu dalam hal segi ekonomi,sosial dan kesehatan.
Setelah 6 tahun masa kekuasaan Jokowi, Partai Demokrat melalui kadernya di Legislative dan eksekutif berjuang mati-matian bela rakyat.
Demokrat tidak hanya asal beda dari partai oposisi lainya.
Melalui kebijakan legislative, kader PD berjuang dan bahkan sangat mendukung pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang baru yang berkaitan dengan kesehatan, terutama melawan penyebaran virus corona Covid-19.
