A. Junaedi Karso sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Indramayu
Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar
Negara Penghasil Padi di Dunia
Sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, Cina, India dan Indonesia membutuhkan stok padi lebih banyak dibandingkan negara lain. Maka tak jarang negara--negara tersebut harus melakukan impor guna memenuhi kebutuhan domestiknya.
Sampai saat ini Cina dan India masih menempati peringkat atas sebagai negara penghasil padi terbesar di dunia, produksinya selalu diatas 100 juta ton/tahun.
Area pertanian yang luas serta tanah yang subur menjadi factor yang membuat produksinya selalu tinggi. Posisi selanjutnya diisi oleh Indonesia, Bangladesh dan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina dan Kamboja.
Untuk itu Muhammadiyah Indramayu Mendukung Asta Cita adalah 8 misi yang diusung Prabowo-Gibran untuk mewujudkan visi, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu Asta Cita itu diantaranya "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru".
Program Swasembada Pangan Indonesia yang dilakukan oleh Presiden Indonesia Jenderal TNI H. Prabowo Subianto, merupakan program Prioritas yang akan menjadi fokus utama Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia sebagai salah satu kebijakan prioritasnya. Pemerintah pun menyisihkan anggaran Rp. 139,4 triliun untuk membiayai seluruh program ketahanan pangan pada 2025, naik signifikan hingga 21,9% dari tahun sebelumnya.
Secara rinci, anggaran ketahanan pangan sebesar Rp.139,4 triliun dalam APBN 2025 bersumber dari belanja non-K/L sebesar Rp. 61,08 triliun, belanja K/L sebesar Rp. 42,1 triliun, transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp.36,16 triliun, serta pembiayaan (investasi/pinjaman) Rp. 50 miliar.
Anggaran ketahanan pangan melalui K/L paling besar ada di bawah Kementerian Pertanian sebesar Rp. 22,9 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp. 12,6 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp. 6,2 triliun, dan kementerian lainnya. Sementara alokasi ketahanan pangan terbesar lewat belanja non-K/L bersumber dari anggaran subsidi pupuk (Rp. 44,15 triliun).
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga akan membiayai program ketahanan pangan melalui pembiayaan alias investasi dari International Fund for Agricultural Development (IFAD) atau Dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultural sebesar Rp. 45,3 triliun.
Di luar itu, sumber pendanaan untuk program ketahanan pangan juga berasal dari TKD yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp. 19,18 triliun, Dana Desa Rp 16,25 triliun, DAK Non-Fisik Rp. 516,4 miliar dan Hibah ke Daerah sebesar Rp. 197,8 miliar.
