Pentingnya Pendidikan Politik bagi Masyarakat Mosun Raya di Kabupaten Maybrat

Tensi politik di Indonesia meningkat menjelang penyelenggaraan Pilkada 2024. Efek dari tensi yang tinggi itu turut mempengaruhi situasi politik di Kabupaten Maybrat, khususnya di desa Mosun Raya. Persaingan politik yang kuat di antara masyarakat, bahkan antar sesama anggota keluarga, mengakibatkan timbulnya konflik yang kurang mengenakan. Sikap fanatik terhadap calon kepala daerah idaman membuat hubungan tetangga yang tadinya erat dan terjalin kedekatan, kini dipisahkan oleh tembok persaingan politik yang kurang bijaksana. Artikel ini akan membahas tentang situasi politik di daerah Maybrat selama rentan waktu pilkada.

Berdasarkan informasi yang banyak beredar di media sosial khususnya tiktok, ditemukan macam-macam persoalan yang terjadi di sekitar area pemungutan suara di TPS 001, desa Mosun. Masyarakat yang berbeda pilihan calon kepala daerah menunjukan sikap dingin terhadap sesama warga desa yang berbeda pilihan. Tentunya kondisi ini sangat disayangkan karena pendidikan politik nampak sangat rendah dan belum menyentuh kedalaman hati masyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan politik bagi masyarakat Mosun Raya yang  relatif masih rendah dan belum memadai perlu diperhatikan. Kebanyakan masyarakat cenderung memilih untuk bermusuhan karena alasan perbedaan pilihan, daripada bersukacita dalam kebersamaan untuk merayakan pesta demokrasi yang pada dasarnya menggembirakan. Cara pandang masyarakat terhadap politik perlu diarahkan pada kedewasaan berpikir dan bertindak dalam konteks berpolitik, agar politik yang sehat dan memadai dapat dicapai.

Melihat situasi perselisihan semacam itu, para politisi berupaya memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan cara yang tidak sehat. Para kandidat tidak mau memikirkan tentang persoalan dan konflik yang terjadi di antara masyarakat, sebab yang terpenting adalah mendapatatkan suara yang banyak untuk menjadi pemenang.

Indonesia yang memiliki bentuk pemerintahan republik dan menganut sistem demokrasi, telah menempatkan rakyat berdaulat penuh dan berpartisipasi aktif dalam alam demokrasi itu sendiri. Baik itu implikasi dalam pemilihan umum (pemilu), pengambilan keputusan maupun penentuan kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya yang mengemban kedaulatan rakyat di parlemen. Sebagai warga negara Indonesia sudah seyogyanya terlibat langsung dalam pemilihan umum secara sadar dan demokratis. Dalam konteks ini, semua elektor tentunya mempunyai keleluasaan dan privilese untuk menentukan pilihannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) serta Jujur dan adil (JURDIL)

Setelah adanya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dalam wujud otonomi daerah sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 telah memberikan desentralisasi dan dekonsentrasi kepada daerah bawahan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Oleh karenanya setiap masyarakat punya hak untuk ikut-serta dalam suksesi pemilihan kepala daerah. Hal ini secara tidak langsung masyarakat sudah terlibat dalam kegiatan politik praktis pada taraf politik lokal di daerah.

Kabupaten Maybrat merupakan salah satu daerah otonomi baru di provinsi Papua Barat, hasil pemekaran dari kabupaten Sorong berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2009. Daerah ini amat rawan konflik, dan lebih spesifik masyarakat Mosun Raya yang selalu terlibat langsung dalam pemilihan umum di kabupaten Maybrat untuk menentukan calon pemimpin daerah, entah gubernur dan wakil gubernur, walikota, maupun bupati. Oleh karena pendidikan dan pemahaman tentang politik yang belum memadai dan baik sehingga selalu terjadi konflik horizontal antar personal, keluarga dan kelompok yang berkesinambungan dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh sentimen antar pribadi, sentimen antar kelompok, gengsi antar identitas (marga dan garis keturunan), serta kecemburuan sosial dan amarah dari elit-elit, stakeholder, birokrat dan politisi serta senior-senior yang ingin berkuasa dan mendapatkan dukungan  politik dari elektor dengan mempengaruhi masyarakat mosun raya dengan cara menghasut elektor aktif dan pasif untuk memperoleh dukungan. Dan masyarakat Mosun Raya secara spesifik yang saat ini masih terbelenggu dalam tradisi utang moril kepada orang yang memberikan mereka uang atau barang lainnya sehingga efeknya ialah pemberi akan memberikan mereka sesuatu baik itu uang maupun barang lainnya dengan garansi tertentu, dalam konteks ini mereka mesti ikut kehendak pemberi dengan cara memberikan dukungan politik kepada kandidat yang didukung oleh pemberi sebagai bentuk manifestasi dari ganjaran atas pemberian dari si pemberi.

situasi ini menghasilkan interaksi yang ekstrem di mana masyarakat Mosun Raya yang tadinya hidup dalam kerukunan, persatuan dan harmoni menjadi tercerai-berai, disintegrasi dan perbedaan dalam waktu yang cukup lama. Terjadi polarisasi dalam berbagai aspek yang  mengimplikasikan anak-anak terjerumus pada situasi ini. dan upaya untuk kembali pada keadaan awal yang masih harmoni akan terlihat dalam acara tertentu semisal adat, keagamaan dan gotong royong disitulah  tampak sedikit adanya harmoni dari masyarakat Mosun Raya yang tadinya hidup dalam konflik horizontal. dan dengan Seiring berjalannya waktu, secara perlahan-lahan akan mengarah pada proses rekonsiliasi atau islah yang akan menyatukan mereka kembali pada kehidupan yang harmoni seperti biasanya. Di sini tidak ada elit-elit, stakeholder dan senior-senior yang berperan penting dalam proses rekonsiliasi ini.

Dengan demikian dari variabel permasalahan di atas dan juga aktor yang menyebabkannya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik bagi masyarakat Mosun Raya relatif masih rendah dan terbelenggu pada tradisi utang moril. Hal inilah yang  menyebabkan mereka menilai kandidat dalam konteks pemilihan umum dari aspek pemberiannya bukan kapasitas maupun kapabilitasnya dan juga karena alasan terbeban pada utang moril pemberi, sehingga masyarakat mudah untuk dimanfaatkan atau dijadikan kroni-kroni oleh politisi yang ingin melanggengkan kekuasaannya.

Jadi, pemberian edukasi dan pemahaman politik yang memadai dan bermutu kepada masyarakat Mosun Raya sangatlah penting untuk meredakan konflik politik bahkan menghapusnya bila perlu. Hal ini sangatlah signifikan agar dapat menumbuhkan kultur demokrasi pada tataran yang paling awal dan masyarakat Mosun Raya dapat berpartisipasi dalam politik praktis dengan santun, bermartabat dan terhindar dari konflik horizontal yang disebabkan oleh efek dari kegiatan politik praktis.