[caption caption="sumber gambar : voaindonesia.com"][/caption]Belakangan ini sedang gencar gencarnya berita mengenai kereta api cepat atau biasa disebut high speed railway. Tentu saja ini termasuk dalam peristiwa globalisasi dikarenakan Indonesia akan bekerja sama dengan Jepang dalam pengerjaan proyek ini. Jalur yang akan dihubungkan oleh kereta api ini adalah Bandung-Jakarta. Menurut Pemerintah Indonesia dengan keterlibatan Pemerintah Jepang akan membuat proyek ini berjalan dengan mulus. Untuk harga tiket Jakarta-Bandung dikenakan sebesar Rp 200.000 untuk jarak 140 km dengan waktu tempuh yang singkat yakni 36 menit dan itu sudah dihitung secara teliti. Diperkirakan pada tahun pertama akan ada 40.000 penumpang per hari dan dalam 10 tahun kemudian, penumpang akan bertambah menjadi 68.000 per hari. Harga tiket tentunya akan berganti sesuai dengan naik turunnya nilai rupiah.
               Ketika sudah direncanakan dengan matang, ternyata dilansir juga berita jika proyek Kereta Api Cepat telah jatuh ke tangan Perintahan China. Seperti telah dikutip pada kompas.com bahwa hal ini sebelumnya sudah diprediksi akan jatuh kepada China, setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan proyek itu kepada Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menyatakan kalau proyek itu harus dikerjakan secara bussiness to business yaitu tanpa menggunakan anggaran negara serta tidak mendapat jaminan dari pemerintah. Akhirnya proyek Kereta Api Cepat Indonesia dan Jepang yang rencananya akan diberi nama Shindokansen terpaksa gagal karena proyek ini telah jatuh ke tangan Jepang. Proyek ini tetap akan dilaksanakan hanya saja berganti kerjasama dengan Jepang.
               Masalahnya bukan terletak pada Indonesia bekerja sama dengan siapa. Tapi kenapa Pemerintah kita sangat tidak peka terhadap kebutuhan yang sangat sederhana. Coba kita tengok ke daerah pelosok yang akses transportasinya sangan sulit. Mengapa Pemerintah kita terlalu terburu-buru melaksakan proyek transportasi di kota kota besar?. Apakah hanya karena ingin bersaing dengan Negara Negara maju lainnya sehingga kebutuhan rakyat kecil khususnya fasilitas transportasi menjadi diabakan. Banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak bisa menikmati fasilitas itu.
               [caption caption="sumber gambar : Klikpositif.com"]
              Â
Â
Sebenarnya banyak kasus sarana transportasi yang akses jalannya ke daerah pelosok pelosok yang rusak parah bahkan ada juga jalan yang masih berbatu dan jalanan masih terbuat dari tanah yang cenderung berbahaya bagi para pengguna jalan (khusus untuk transportasi darat). Jika daerah di Kalimantan yaitu jalan ke Sanggau, Putu Sibau, Melawai, Sintang yang jalannya sangat berbahaya untuk pengguna jalan dan sering kali ditemui jembatan penghubung antara dua desa yang rusak dan hanya berbantukan alat seadanya untuk menghubungkan antar daerah yang dipisahkan oleh sungai. Namun apakah pemerintah peduli akan hal itu? Apakah pemerintah hanya mementingkan kepentingan kota kota besar saja.?. Seharusnya pemerintah mampu memanages kebutuhan. Dan baiknya jika antara pembangunan wilayah kota dengan wilayah pelosok seimbang. Sehingga kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indinesia dapat menikmati sesuatu yang harus kita dapatkan sebagai wujud pelayanan pemerinth kepada warganya. Tetapi kita sebagai masyarakat juga harus mendukung dan memberikan kontribusi kita kepada Negara , misalkan sadar akan membayar pajak dan merawat segala fasilitas yang telah diberikan kepada kita. Pesan untuk Pemerintah, JANGAN EGOIS!!!!. Masih banyak rakyatmu yang kesulitan dan membutuhkan pelayananmu.
Â
Salam satu suara sebagai Warga Negara Republik Indonesia!.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H