[caption id="attachment_195697" align="aligncenter" width="517" caption="ilustrasi : Zonadamai@worldpress.com"][/caption]
Sejumlah pejabat Pemerintah yang dipimpin Menkopolhukam, Senin (18/6/2012) tiba di Jayapura, Papua, untukbertemu dan berdialog dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Pertemuan dengan para tokoh Papua itu, digelar di Hotel Swisbel Jayapura, kemarin.
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan kepada wartawan, bahwa saat ini pemerintah terus melakukan pendekatan dengan kelompok separatis di Papua yang dikenal dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka).
Menurutnya, pendekatan dengan kelompok OPM oleh Pemerintah sudah dilaksanakan sejak Desember 2011, dengan mengirim delegasi untuk melakukan pendekatan, agar merekamau dengan sukarela turun gunung dan hidup berdampingan dengan warga lainnya.
Wacana Dialog
Apa yang disampaikan oleh Menkopolhukam di atas mengingatkan kita akan wacana dialog Jakarta-Papua yang digagas oleh Jaringan Damai Papua (JDP) di aula Universitas Cenderawasih bulan Juli 2011 lalu. Konperensi JDP itu merekomendasiskan agar dialog melibatkan juru runding dari luar negeri.
Hemat saya, substansi dialog dimaksud justru saat ini sedang terjadi antara Pemerintah Pusat dengan tokoh-tokoh Papua.Pemerintah sendiri yang turun tangan, datang ke Papua, mengirim delegasi untuk mengajak kelompok OPM membangun Papua, mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, mengevaluasi berbagai kekurangan Otsus dan membenahinya.
http://www.bintangpapua.com/headline/23932-sejumlah-persoalan-papua-terungkap
Masukan-masukan itu antara lain dari kelompok OPM, dari DPRP, MRP, dari aparat pemda juga dari aparat keamanan (TNI/Polri) yang bertugas di sana. Itu semua akan menjadi masukan berharga untuk perbaikan kebijakan ke depan, demi Tanah Papua yang semakin maju, sejahtera dan damai.
Kalau dialog melibatkan juru runding luar negeri,justru yang muncul di permukaan adalah seakan-akan masalah papua adalah masalah internasional. Padahal ini murni permasalahan internal yang bisa kita selesaikan sendiri dengan melibatkan semua kemampuan dari dalam negeri.
Melibatkan juru runding dalam dialog dimaksud, dikhawatirkan yang menonjol adalah bobot politik internasionalnya, bukan perbaikan kinerja Pemerintah (pusat dan daerah) untuk kesejahteraan orang Papua. Maka, janganlah kita membuka pintu bagi masuknya intervensi asing ke dalam rumah tangga kita. Semoga...!!!