Besarnya Dana Otsus yang dikucurkan setiap tahun ke wilayah Papua, ternyata tidak dengan sendirinya menghentikan keluhan masyarakat terkait masalah kesehatan di daerah ini.Walaupun jumlah penduduknya hanya 2,83 juta jiwa (belum termasuk Papua Barat) namun masalah kesehatan di provinsi paling timur Indonesia ini seakan terus bertambah. Di antaranya adalah masih minimnya fasilitas kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan dan informasi kesehatan yang rendah dimana setiap 1.200 Km2 hanya terdapat satu unit Puskesmas, mahalnya transportasi untuk mendistribusikan obat – obatan, alat kesehatan dan vaksin ke pusat-pusat pelayanan kesehatan di pedalaman, dan masih banyak lagi masalah lainnya.
“Puskesmas yang ada di Kabupaten/Kota sekitar 40 persen belum memiliki tenaga dokter, sekitar 48 persen Kampung yang belum memiliki sarana pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan, sekitar 26,65 persen Pustu yang belum memiliki tenaga kesehatan dan sekitar 41,4 persen Pondok Bersalin di Kampung – Kampung juga belum memiliki tenaga bidan,”. Demikian antara lain isi sambutan Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Syamsul Arief Rivai yang dibacakan Asisten II Setda Provinsi Papua, Drs. Elia I. Loupatty saat membuka Lokakarya Peran Provinsi Dalam Penguatan Sistim Layanan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, yang berlangsung di Aston Hotel Jayapura, Jumat (14/9/2012).
USAID dan Pemerintah Inggris
Kondisi ini telah menggerakan kepedulian banyak pihak untuk ikut turun tangan. Di antaranya tahun 2011 Pemprov Papua telah bermitra dengan USAID bekerjasama untuk mengatasi berbagai persoalan penanganan bidang kesehatan. Tiga isu utama yang menjadi focus kerjasamaadalah penguatan sistim kesehatan untuk kesehatan Ibu dan Anak, penderita TBC dan penderita HIV/AIDS.
[caption id="attachment_213040" align="alignright" width="365" caption="Lokakarya tentang Penguatan Sistim Layanan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, difasilitasi USAID. (Foto : Bintang Papua)."][/caption] USAID telah membantu memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan secara efektif, aman dan berkualitas serta efisien.Kegiatan lokakarya di atas adalah salah satu kegiatan yang difasilitasi USAID. Tujuannya agar para peserta dapat membuat terobosan-terobosan baru yang terbaik bagi daerah di tempat ia mengabdi.
Tahun 2010 USAID telah meneken MoU dengan Bupati Jayawijaya, Mimika, dan Walikota Jayapura untuk mendukung upaya perbaikan layanan publik dalam sektor pendidikan, kesehatan dan usaha. Dengan kerjasama itu, Walikota JAyapura, Drs. Benhur Tommy Mano berani sesumbar, bahwa tahun 2015 Kota Jayapura akan bebas dari HIV/Aids.http://www.bintangpapua.com/port-numbay/26666-walikota--2015-kota-bersih-dari-hivaids
Selain USAID, masalah kesehatan di Papua juga mendapat perhatian dari Pemerintah Kerajaan Inggris. Melalui Duta Besarnya di Indonesia, Pemerintah Inggris telah membangun kerjasama program bidang kesehatan dengan Pemprov Papua selama beberapa tahun terakhir.
Dalam kunjungannya ke Papua Senin (18/9/2012) Dubes Inggris Mr.Mark Canning, MS bertemu Sekda Prov Papua drh. Constant Karma untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program kerjasama dimaksud.
Selain bertemu Sekda, Dubes Inggris juga bertemuaPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Usai pertemuan, Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda, SH mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya telah melaporkan kepada Dubes Inggris kondisi-kondisi, perkembangan-perkembangan politik terkini, seperti persiapan Pemilukada Gubernur, sengketa kewenanngan lembaga penyelenggara Pilgub yang hingga kini masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.
“Pemerintah Inggris sangat kosisten melihat perkembangan Otsus di Papua baik dari kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” kata Yunus Wonda.
Belum semua lembaga asing yang mendukung pembangunan di Papua diangkat dalam tulisan sederhana ini. Namun satu hal yang patut dicatat, bahwa dukungan yang telah diberikan patut diapresiasi.
Dengan pikiran positif kita sambut dukungan dan kerjasama yang telah dibangun antara Pemprov Papua dengan pihak asing yang peduli pada masalah kesejahteraan warga Papua. Dengan harapan tetap waspada agar di balik kerjasama yang ada, tidak tersusupi kegiatan-kegiatan lain yang ujung-ujungnya dapat merusak hubungan diplomatic Indonesia dengan dengan Negara pemberi bantuan.
