Kota Seribu Sungai adalah julukan yang kerap ditujukan untuk ibukota dari Provinsi Kalimantan Selatan ini, yaitu Banjarmasin. Mengapa disebut “Kota Seribu Sungai”? Hal ini karena sebagian besar sungai mengalir di sana, yang diantaranya adalah sungai Martapura, sungai Kuin, sungai Andai, sungai Alalak, dan lain – lain. Kota Banjarmasin memiliki wilayah seluas 72 km² atau sekitar 0,19% dari luas Pulau Kalimantan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin tahun 2015, Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 675.440 jiwa dengan kepadatan 9.381 jiwa per km² dari 666.223 jiwa pada tahun sebelumnya.
Dengan bertambahnya jumlah penduduk di suatu perkotaan, tidak memungkiri bahwa satu persatu masalah pun akan bertambah. Salah satu contoh permasalahan yang sekarang sedang dihadapi oleh Kota Seribu Sungai ini adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai tingkat rendah standar hidup, yaitu tingkat kekurangan materi dalam jumlah atau sekelompok orang dibandingkan dengan standar hidup yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan ,1993). Mengapa hal ini bisa terjadi? Banyak faktor – faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, yaitu tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, pola pikir masyarakat setempat yang umumnya masih tradisional dan tidak mau menerima hal – hal baru, kurangnya keterampilan, serta lapangan kerja yang sedikit dibanding dengan banyaknya jumlah penduduk di perkotaan.
Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2015 tercatat sebesar 65.958 orang atau dengan presentase 3,91%. Sedangkan pada September 2015 naik menjadi 72.481 orang atau dengan presentase 4,27%. Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan ini naik sebesar 0,36 poin. Sedangkan di daerah perdesaan pada Maret 2015 tercatat sebesar 5,78% turun 0,72 poin pada September 2015 menjadi 5,06%. Sedangkan, pada tahun 2016 terjadi perubahan yang cukup signifikan. Tingkat kemiskinan daerah perkotaan di Kalimantan Selatan keadaan Maret 2016 sebesar 3,48% dengan jumlah penduduk sebanyak 60.826 orang, Hal ini telah terjadi penurunan sebesar 0,79 poin dibandingkan dengan September 2015 yang sebesar 4,27%. Sedangkan di daerah perdesaan di Kalimantan Selatan keadaan Maret 2016 sebesar 5,89%, mengalami kenaikan sebesar 0,83 poin, dibandingkan September 2015 sebesar 5,06%.
Dari data di atas cukup jelas bahwa jumlah penduduk miskin di Banjarmasin pada tahun 2016 mengalami penurunan, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila terjadi kenaikan di tahun depan. Lalu, bagaimanakah solusi untuk mengantisipasi permasalahan tersebut? Hal ini tentu perlu peran andil dari pemerintah pusat maupun daerah. Seperti yang terlansir pada liputan6.com, pemerintah Jokowi sudah memiliki beberapa program untuk mengatasi masalah kemiskinan di negeri ini, seperti program mengurangi beban penduduk miskin, bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH), serta penyediaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selain program – program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, kiranya pemerintah juga perlu membuka lapangan kerja lebih banyak khususnya bagi warga-warga miskin, dan juga melibatkan warga-warga miskin tersebut dalam melaksanakan pembangunan di kotanya. Hal ini diharapkan agar masyarakat miskin di perkotaan dapat menambah keterampilan dan pengetahuan serta dapat meminimalisir angka pengangguran dan tingkat kriminalitas di suatu wilayah. Selain itu, kiranya masyarakat setempat dapat menerima hal – hal baru yang telah difasilitasi pemerintah melewati berbagai program maupun kegiatan lainnya.