Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah menjadi topik panas yang memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Proyek ambisius ini, yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, awalnya dianggap sebagai terobosan besar dalam upaya membangun Indonesia yang lebih maju dan modern. Namun, seiring berjalannya waktu, sejumlah kekhawatiran dan kritik mulai bermunculan, menggugat kelayakan dan keberlanjutan proyek tersebut.Â
Salah satu aspek yang paling dikritik adalah minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah tampaknya terburu-buru dalam merancang dan melaksanakan proyek ini, tanpa melibatkan masyarakat secara terbuka dan transparan. Kajian yang dilakukan pemerintah atas rencana pemindahan ibu kota tidak pernah diungkapkan secara luas, sementara penjelasan mengenai pemilihan Penajam Paser Utara sebagai lokasi baru juga terkesan samar dan kurang meyakinkan.
Selain itu, pembentukan undang-undang yang menjadi payung hukum pembangunan IKN berlangsung dengan kilat dan tertutup. Meski ada upaya konsultasi publik, seperti yang digelar di Universitas Mulawarman Samarinda, pelaksanaannya terkesan sembunyi-sembunyi dan hanya dilakukan untuk memenuhi proses formal saja. Tidak tampak adanya niat untuk benar-benar menerima masukan dari masyarakat.
Aspek lain yang mengundang kritik adalah kekhawatiran mengenai kelayakan lokasi IKN dari segi geologi. Laporan menunjukkan bahwa di bawah permukaan tanah calon ibu kota mengendap batu bara yang dapat menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pasokan air tanah. Sebagian wilayah juga berpotensi menyemburkan gas dangkal dan mudah terbakar, seperti yang terjadi pada sejumlah tambang batu bara ilegal di sekitar wilayah tersebut.
Selain itu, keputusan untuk terus mempercepat pembangunan IKN pada tahun 2024, di tengah situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, juga menuai kritik pedas. Meskipun kondisi kesehatan sudah berangsur membaik, namun dampak ekonomi dari pandemi masih dirasakan secara luas. Mengalokasikan anggaran yang besar untuk proyek IKN dianggap kurang tepat oleh sebagian pihak, karena dapat menghambat upaya pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hingga bulan ini, Presiden Jokowi telah menghabiskan 1,8 triliun dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun fasilitas seperti istana negara, kantor presiden, kantor pemerintahan, rumah menteri, rumah susun untuk aparatur sipil negara, serta sejumlah infrastruktur dasar. Padahal, awalnya Jokowi menjanjikan bahwa pembangunan IKN tidak akan menggunakan uang negara.
Lebih lanjut, pendanaan proyek ini juga menjadi sorotan. Meski awalnya Jokowi mengalokasikan 90,4 triliun dari APBN atau sekitar 14% dari total kebutuhan pembangunan IKN yang mencapai 466 triliun, dengan sisanya diharapkan akan didanai oleh investasi swasta dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, nyatanya dana swasta seret masuk. Meskipun Jokowi telah menggelar karpet merah bagi investor asing, namun minat mereka masih rendah dan baru dalam bentuk komitmen.
Berbagai kekacauan tersebut dipandang sebagai buah dari buruknya manajemen proyek, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Target yang terlalu muluk disertai waktu pengerjaan yang terbatas membuat pelaksana pembangunan kewalahan. Masalah lain muncul terkait anggaran pembangunan Otorita IKN yang menempel di instansi lain, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Hal ini menyebabkan pegawai Otorita tidak digaji selama beberapa bulan.
Â
Menghadapi kenyataan bahwa berbagai fasilitas di IKN belum selesai dibangun menjelang 17 Agustus 2024, pemerintah terpaksa menggelar upacara kemerdekaan secara hibrida, dengan sebagian dilangsungkan di IKN dan sebagian di Jakarta. Ini jelas merupakan tamparan bagi pemerintah yang sebelumnya menargetkan agar upacara kemerdekaan tahun ini dapat diselenggarakan sepenuhnya di ibu kota negara yang baru.
