Sampai saat ini, Indonesia menduduki peringkat ke-114 negara korup sedunia berdasarkan hasil survei Transparansi Internasional (TI) dengan indeks persepsi 32. Entah apa yang kurang dari negara yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) ini. Seharusnya, negara Indonesia itu kaya jika saja pengelolaan SDA mengikuti prosedur dan aturan yang tepat. Prestasi swasembada pangan yang pernah diperoleh Indonesia pada tahun 1984 serasa sulit untuk dicapai kembali.
Birokrasi kini sudah berbeda?
Akhir pemerintahan masa orde baru yang otoriter ternyata meninggalkan bekas beban yang dalam bagi Indonesia saat ini. Namun, sektor ekonomi pada masa orba sangat maju dan rakyat bisa menjangkau harga barang kebutuhan pokok. Kepala negara yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto, memang terkenal tegas dan otoriter dalam beberapa periode kepemerintahannya. Korupsi hampr sangat sulit ditemui dan di ungkap ke media public, karena pada saat itu pers belum menemukan kebebasannya.
Berbeda dengan sekarang, adanya pergantian bentuk pemerintahan dari otoriter ke demokrasi ternyata tidak sepenuhnya berpihak dan menyejahterakan rakyat. Demokrasi, semakin hari hanya tampak sebagai sistem yang mempersubur budaya money politic di Indonesia. Pejabat-pejabat pemerintahan yang katanya berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat justru malah menghalalkan serangan fajar atau money politic untuk membeli suara rakyat saat mereka menjadi caleg. Dari mana uang-uang untuk money politic itu? Entahlah. Yang bisa ditebak hanyalah akan adanya harga pantas yang harus dibayar rakyat sesudah itu.
Hampir setiap hari, media dipenuhi oleh berita pejabat pemerintahan yang terlibat korupsi. Seolah-olah korupsi sudah menjadi jamur yang merebak di musim hujan. Ngeri rasanya jika melihat realita euphoria pesta uang rakyat oleh pejabat pemerintah. Sedangkan masih ada sebagian besar dari rakyat kita yang sulit untuk menjangkau harga makanan pokok. Percuma rasanya jika para wajaib pajakselalu on time membayar pajak jika uang yang terkumpul tidak dapat menyejahterakan rakyat seluruhnya. Dana APBN maupun APBD yang disusun dan dirinci oleh pemerintahseakan mandeg di tengah dan tak sampai menjangkau rakyat. “mereka” tanpa rasa malu menyalahgunakan uang untuk kesejahteraan rakyat demi kepentingan mere sendiri.
Ironis sekali bukan? Negara yang kaya akan SDA dan sumber pendapatan pajak yang besar, tetapi ditengahnya masih ada rakyat yang kekurangan pangan.