Demokrasi? Ya, sebuah kata yang selalu dielu-elukan di setiap sudut ruang publik. Namun, apa hakikat dari demokrasi tersebut, tak banyak yang tahu.
Sebuah kata yang berarti besar.
Istilah demokrasi, sejatinya nampak dalam penerapannya setelah peristiwa turunnya Soeharto dari kursi jabatan presiden pada tahun 1998. Demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sesungguhnya jika kita dengan benar memahami kalimat tersebut, ada makna besar yang terselip di dalamnya. Bagaimana tidak, sistem yang saya nilai paling baik jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya ini mampu merubah sistem pemerintahan negara, dari yang semula otoriter menjadi konstitusionil. Rakyat diberi kekuasaan untuk ikut serta dalam pemerintahan dan memilih secara langsung calon presiden sesuai pilihan mereka melalui pemilu. Pemerintahan pun kini dijalankan berdasarkan aturan-aturan agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter. Namun, walaupun demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, rakyat harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kebaikan bersama.
Krisis Demokrasi
Sebagai seorang warga negara Indonesia tentulah pemahaman kita mengenai hakikat demokrasi dapat dikatakan baik. Pada setiap tingkat dan jenjang pendidikan atau di tempat kita menghabiskan banyak waktu untuk melakukan kegiatan, pastilah secara langsung maupun tidak langsung kita mendapatkan pendidikan demokrasi. Namun demokrasi, begitu lekatnya dalam keseharian kita sampai-sampai kata tersebut menjadi semakin hilang makna. Banyak orang berlomba-lomba mengaku cerdas dan berpendidikan tinggi tapi tak jelas jika diminta mendeskripsikan makna demokrasi. Contohnya, money politic yang kini seakan menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia. Demokrasi seolah-olah menjadi “barang” yang mudah dibeli dan ditawar saat menjelang pemilu. Pejabat dan para pemangku kekuasaan, juga semakin kehilangan pengendalian diri dalam menjalankan pemerintahan negara. Coba lihat, tak sedikit dari mereka yang terjerat berbagai kasus yang mencoreng nama pemerintahan Indonesia dimata luar negeri. Pejabat, sebagai pelaksana aspirasi dari rakyat. Pada pundak merekalah sistem demokrasi kita akan berjalan atau tidak.
Demokrasi janganlah dijadikan sebagai media untuk mememuhi kepentingan pribadi. Demokrasi harus dijadikan sesuatu yang sakral, dimana semua rakyat harus benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.