Jalur Independen dalam Politik

[caption caption="Leaflet kampanye salah satu calon anggota legislatif di salah satu kota di Jerman (sumber: doc. pribadi)"][/caption]Jika Ahok jadi maju dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta lewat jalur independen, maka kemungkinan Ahok adalah orang pertama yang mengikuti pilkada lewat jalur tsb. Pilkada serentak akan diadakan pada 15 Februari 2017. Terdapat 101 daerah yang akan mengikuti pilkada serentak, yang terdiri dari 7 propinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.

 Berdasarkan peraturan KPU No. 09 tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, individu yang mencalonkan diri lewat jalur independen diwajibkan untuk membuktikan bahwa ybs didukung oleh masyarakat yang terwujud dalam bentuk fotokopi KTP. Aturan tsb mensyaratkan calon independen yang akan mengajukan diri di daerah yang berpenduduk antara 6 hingga 12 juta untuk mengumpulkan dukungan minimal 7,5% dari total jumlah penduduk. Karena Ahok akan mencalonkan diri sebagai kepala propinsi, berdasarkan peraturan KPU tsb, jumlah dukungan pada level propinsi harus berasal dari sebaran lebih dari 50% jumlah kabupaten atau kota yang terdapat dalam propinsi tsb.

Pemimpin negara atau wakil rakyat yang maju secara independen bukanlah hal yang baru didunia politik. Amerika pernah memiliki presiden lewat jalur independen pada tahun 1789, yakni George Washington. Presiden pertama Amerika tsb bahkan tetap maju lewat jalur independen pada periode kedua masa pemerintahannya. Presiden Jerman saat ini, yakni Joachim Gauck, juga merupakan politisi yang tidak berafiliasi dengan partai manapun alias independen. Dalam hal wakil rakyat, tidak jauh-jauh, Malaysia dan Filipina memiliki wakil rakyat yang terpilih lewat jalur independen.

Deparpolisasi?

Mekanisme dan peraturan tentang pencalonan kepala daerah lewat jalur independen telah disahkan oleh pemerintah dan juga DPR. Artinya mekanisme ini adalah hal yang legal selama berada dalam koridor aturan yang telah ditetapkan. Masalahnya kemudian, legowokah partai jika kepala daerah yang terpilih tidak terafiliasi dengan parpol manapun?

Jelas sumber dana untuk calon independen lebih seret dibandingkan dengan calon yang didukung parpol. Selain mesin dana, parpol juga sumbernya mesin manusia. Kemungkinan untuk peluang kampanye secara bombastis calon dari partailah yang berpeluang melakukannya dibandingkan calon independen.

Jika pun calon independen nanti terpilih, kemungkinan dijegal kebijakan dan program oleh wakil rakyat yang notabenenya berasal dari parpol amatlah besar. Sehingga, kemungkinan gagal dalam pemerintahan juga besar.

Namun demikian jelas bahwa pencalonan dari jalur independen diharapkan akan terbebas dari politik dagang sapi, kongkalikong, ketebelece, dan pembisik politik yang hanya mengutamakan kesejahteraan golongan atau pribadi dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat. Dapatkah Ahok maju sebagai calon independen? 

Selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI saat ini pun Ahok tidak berafiliasi dengan partai manapun. Sebagai pihak yang independen, telah terlihat bagaimana cara Ahok menghadapi mitra kerjanya di legislatif. Perlahan tapi pasti, banyak program pembangunan yang telah dan sedang dikerjakan oleh Ahok. Politik tidak pernah lepas dari pro dan kontra. 

Terlepas dari pro dan kontra yang menghinggapi Ahok, pemilik suara pilkada DKI dapat memperkirakan pencapaian Ahok untuk periode mendatang berdasarkan pencapaian Ahok saat ini. Pihak parpol tidak perlu was-was jika ada kandidat lewat jalur independen, karena toh untuk maju lewat jalur independen bukanlah hal yang mudah. Selamat gonjang-ganjing pemilu. Indonesia butuh pemimpin seperti Ahok, Emil, Risma, dan Yoyok.