Kuda-kudaan Dalam Dunia Pendidikan
:Pendidikan Sebagai Kendaraan Politik?
Oleh: Vedia
Kuda-kudaan adalah mainan dari kayu yang ketika dinaiki ia akan bergoyang-goyang ke depan dan ke belakang. Namun judul dalam tulisan ini bukan tentang kuda-kudaan mainan seperti itu. Bukan pula kuda-kudaan yang banyak dimainkan anak SMA. Seperti yang baru saja terjadi di kelas penulis yang menyebabkan lutut seorang anak luka sampai harus dijahit karena ketika tersungkur terkena lantai kelas yang pecah sejak lama dan belum juga diperbaiki.
Tulisan ini menyoroti tentang masih adanya praktik kuda-kudaan dalam dunia pendidikan. Hal ini terjadi karena masih masifnya perilaku tunggang-menunggangi dalam dunia pendidikan. Peristiwa tunggang-menunggangi sering kali terjadi dan terus saja terjadi berulang kali ketika penerimaan siswa baru. Lihat saja berita yang belum lama ada di Instagram https://www.instagram.com/p/C-B1JxNyca_/?igsh=MWpqcG9rcndrbWU3aA== Berita di Instagram ini menyebutkan adanya praktik pungli saat penerimaan siswa baru.
Hal yang menyedihkan dari 1.493 komentar yang diberikan 98% mengakui adanya praktik kotor di sekolah-sekolah. Tentu saja berita ini hanya salah satu dari sekian banyak berita tentang praktik kotor menjelang tahun ajaran baru.
Berdasarkan informasi yang penulis dapat, banyak praktik kuda-kudaan yang menyebabkan hal ini terjadi. Namun masing-masing selalu merasa menjadi yang ditunggangi. Lantas siapa sesungguhnya yang menunggangi? Wallahu a’lam bishawab. Ada banyak pihak yang sering disebut-sebut sebagai joki mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai yang berhubungan dengan partai politik yang sudah menjadi wakil rakyat. Lagi-lagi hal ini sulit untuk diusut karena semua punya kepentingan sendiri-sendiri. Wakil rakyat, LSM, atau yang lainnya konon melakukan praktik “kuda-kudaan” baik secara langsung maupun melalui perantara.
Para pelaku praktik kotor ini seharusnya sadar kalau tindakan mereka yang katanya “menolong” justru merugikan pihak lain yang sebenarnya lebih berhak. Ini sama saja merampas hak orang lain karena tindakan memaksakan kehendak apalagi dengan iming-iming uang.
Dalam hal peningkatan karir bagi guru pun sering kali terjadi “kuda-kudaan”. Baru-baru ini Prov. Banten menyelenggarakan pelantikan dengan judul “PJ Gubernur Al Muktabar lantik 73 Kepala Sekolah” berita ini dimuat pada https://www.bantenraya.com/daerah/12713373594/pj-gubernur-banten-al-muktabar-lantik-73-kepala-sekolah Berita ini memuat tentang pelantikan 73 kepala sekolah dan pengawas. Jumlah ini jelas masih kurang dari yang dibutuhkan. Masih banyak sekolah-sekolah yang hingga kini hanya dijabat oleh PLT kepala sekolah. Kondisi kekosongan kepala sekolah bukan terjadi hanya hitungan bulan, melainkan tahunan.
Padahal posisi kepala sekolah sangat penting sebagai pemimpin yang bisa menggerakkan arah kebijakan dan mewujudkan visi dan misi sekolah. Kepala sekolah juga menjadi kunci roda untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Tidak adanya kepala sekolah secara definitif sudah pasti akan menghilangkan beberapa peran yang sangat penting. PLT tidak akan bisa maksimal melaksanakan tugas karena kelebihan beban kerja.
