Kesadaran Politik Masyarakat Papua

Kesadaran politik mengacu pada berbagai tingkat pemahaman seseorang atau kelompok masyarakat terhadap berbagai isu-isu politik, keterlibatan dalam proses politik dan juga hak-hak politik. Dalam hal ini mencakup pemahaman akan struktur sosial, partisipasi politik, pengaruh serta konsekuensi dari keputusan politik. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat. Dalam konteks papua, kesadaran politik ini berkaitan dengan pembentukan politik identitas, konflik politik, dan partisipasi aktif dalam proses politik. Oleh karena itu, kesadaran politik memainkan peran penting dalam membentuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik

Kesadaran politik di papua, telah muncul sejak di berlakukanya status Otonomi Khusus Papua. Hal ini termasuk upaya untuk mengalihkan konflik senjata menjadi gerakan politik berpartai, serta pemberian payung hukum bagi partai lokal, hal ini terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2001. Meskipun papua kaya akan sumber daya alam, namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan sadar akan politik yang kuat. Selain itu, ada pula pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dibentuk dan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran politik serta keterlibatan masyarakat papua dalam berbagai institusi, termasuk politik dan ekonomi. Oleh karena itu, kesadaran politik di papua terus berkembang seiiring dengan perubahan konteks politik dan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik

Namun, ada beberapa hal yang menjadi tantangan kesadaran politik di papua, seperti minimnya akses informasi politik, hal ini di sebabkan oleh minimnya infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah terpencil yang ada di papua serta pembatasan akses internet dan media sosial di papua juga menjadi kendala dalam memperoleh informasi politik. Lalu rendahnya tingkat pendidikan di papua, ini menjadi salah satu permasalah yang banyak mempengaruhi berbagai aspek, seperti, kesehatan, konflik dan kemajuan politik. Berdasarkan Data menunjukan bahwa tingkat kemampuan literasi dan numerasi di papua masih di bawah 50%, sementara tingkat normal seharusnya di atas di 80%. Kedua hal tersebut menjadi sebuah tantangan yang cukup besar yang di hadapi oleh pemerintah dan masyarakat di papua, tidak hanya itu ada juga pengaruh dari kepentingan politik tertentu yang dapat mempengaruhi kesadaran politik masyarakat .

Oleh karena itu ada upaya untuk meningkatakan kesadaran politik di papua. Seperti peningkatan akses informasi politik melalui media massa dan sosial media, antara lain melalui program Desa Informasi yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Program ini bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah terpencil di Papua agar masyarakat mudah mendapatkan akses informasi. Selain itu, upaya lainnya adalah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan politik bagi masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik, seperti pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya.Dengan demikian, kesadaran politik di Papua merupakan hal yang penting dan terus-menerus menjadi fokus upaya untuk meningkatkan partisipasi politik dan pemahaman masyarakat akan hak-hak politik mereka.

Kesimpulan kesadaran politik di Papua terkait erat dengan konflik politik, resolusi konflik, dan upaya pembangunan pendidikan politik. Konflik politik di Papua telah berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang. Upaya untuk mentransformasi konflik politik bersenjata menjadi gerakan politik berpartai telah dilakukan melalui pemberian payung hukum bagi partai lokal. Meskipun demikian, rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi politik masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat Papua. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terfokus dan melibatkan partisipasi yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akses informasi politik di Papua.