Rakyat Sri Lanka marah kepada pemerintah karena krisis ekonomi yang parah di negara itu. Mereka memprotes penanganan krisis ekonomi oleh pemerintah yang berujung pada kegagalan. Sri Lanka tengah mengalami krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaannya yaitu pada tahun 1948.
Ketidakpuasan dan amarah publik dipicu oleh pemadaman listrik berbulan-bulan, rekor inflasi yang sangat tinggi, minimnya suplai makanan dan bahan bakar minyak (BBM). Krisis tersebut memicu protes besar-besaran menuntut Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa untuk mundur dari jabatannya. Akibat protes itu, Presiden Rajapaksa menetapkan darurat negara dan jam malam, dan pemerintah Sri Lanka juga memblokir media sosial untuk meredam demonstrasi.
Sri Langka banyak menghabiskan uang untuk proyek infrastruktur yang dipinjam dari cina yang sudah menggunung. Kemudia ada juga Pelabuhan besar di distrik hambantota yang dari awal beroperasi sudah menjadi beban dan kini dalam enam tahun total kerugiannya mencapai 300 juta dollar AS atau setara dengan Rp 4,4 triliun.
Dalam beberapa waktu ini kondisi ekonomi Sri Langka yang memiliki penduduk sebanyak 22 juta jiwa itu dalam kondisi sangat buruk. Yang menurut bank sentral negaranya angka inflasi tahunan Sri Langka mencapai lebih dari 50% bahkan mencapai 80% pada inflasi pangan.
Rupee, mata uang Sri Langka bahkan jatuh sekali terhadap dollar AS semenjak November 2019 saat Gotabhaya Rajapaksa menjabat sebagai presiden, nilai tukar yang awalnya hanya 179 rupee kini mencapai 360 rupee.
Program Pangan Dunia menyebutkan bahwa lebih dari 6 juta penduduk di Sri Langka terancam tidak mempu memenuhi kebutuhan pangannya untuk sehari-hari.
Sejak Presiden Mahinda Rajapaksa disingkirkan dari jabatannya pada 2015 karna terjerat korupsi. Empat tahun kemudia adik laki-lakinya yaitu Gotabaya Rajapaksa menggantikan yang mana menjanjikan bantuan ekonomi juga menindak keras terorisme setelah serangan Minggu Paskah yang mematikan Sri Langka pada 2019.
Setelah menjabat Mahinda ditunjuk oleh Gotabaya untuk menjadi perdana menteri dan mengumumkan tentang pemotongan pajak yang menjadi pemotongan pajak terbesar dalam sejarah Sri Langka, hingga defisit anggaran yang kronis.
Perang Ukraina juga menjadi pemicu bahan bakar dan juga bahan pangan melonjak tajam. Dimana untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar Sri Langka masih sangat bergantung pada impor, dan sejak awal tahun ini negaranya kesulitan untuk membayar biaya impor bahan bakar tersebut.
      Hal tersebut membuat rakyat marah kepada pemerintah yang mengakibatkan ribuan demonstran menyerbu masuk ke dalam kediaman resmi Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa di Kolombo. Pasukan keamanan melakukan blokade-blokade jalan untuk mencegah para demonstran dari berbagai sudut. Polisi juga sempat melepaskan tembakan ke udara, namun tidak dapat menghentikan massa yang emosinya sudah memuncak di sekitar kediaman presiden. Aparat keamanan juga sudah berusaha mengehentikan pengunjuk rasa yang melintas dan menyerbu gedung kediaman resmi presiden, namun tidak dapat terkendalikan karena mengingat jumlah massa yang sangat banyak.
      Namun, sangat disayangkan karena para demonstran tidak bertemu Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa karena beliau kabur entah ke mana. Penyerbuan ini terjadi ketika puluhan ribu pendemo memadati jalanan Kolombo, aksi tersebut menampilkan demonstrasi terbesar selama periode krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka. Demonstran menuntut klan Rajapaksa yang menguasai negara itu bertanggung jawab penuh atas krisis ekonomi yang ada.
