PENGARUH KEBIJAKAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA ORDE BARU
Masa orde baru diawali dengan pengangkatan Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia atas Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Pada Masa pemerintahan orde baru, bangsa Indonesia memiliki tekad yang besar untuk menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang dimana pada masa ini, sistem pemerintahan yang dijalankan oleh bangsa Indonesia adalah sistem presidensial dan demokrasi pancasila. Selama 32 tahun Soeharto memimpin bangsa Indonesia, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh besar baik itu dalam kebijakan poltik maupun kebijakan ekonomi.
Kebijakan politik yang dijalankan oleh bangsa Indonesia pada masa orde baru ini mencakup dua kebijakan diantaranya kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik luar negeri yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada saat itu adalah politik luar negeri bebas aktif. Yang dimana dalam pelaksanaanya terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses keberhasilan kebijakan politik luar negeri ini, diantataranya; pertama bangsa Indonesia mengakhiri konfrontasi atau konflik dengan Malaysia. Dalam memhakhiri konflik ini, pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan pemerintahan Malaysia melalui pertemuan kedua perdana menteri. Pada saat itu, Indonesia diwakili oleh perdana menteri Adam Malik dan Malaysia diwakili oleh perdana menteri Tun Abdul Razak, yang dimana pertemuan kedua perdana menteri ini mengahasilkan perdamaian atas konflik yang terjadi pada dua negara ini. Kebijakan politik luar negeri yang kedua adalah kembalinya bangsa Indonesia menjadi anggota PBB pada 28 September 1966 dan diangkatnya bangsa Indonesia menjadi dewan keamanan PBB tidak tetap. Kebijakan politik luar negeri yang terakhir adalah Indonesia berhasil menjadi salah satu negara pencetus organisasi ASEAN yang ditandai dengan adanya Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1966.
Selain keberhasilan atas kebijakan politik luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah orde baru, seperti yang dikutip dalam buku “Sistem Politik Indonesia” karya Kartiwa disebutkan bahwa terdapat beberapa kebijakan politik dalam negeri yang berhasil dan memiliki pengaruh besar diantaranya; pertama, Indonesia berhasil melakukan pemilihan umum untuk pertama kalinya pada tahun 1971 dengan 9 partai politik dan satu golongan masyarakat (Golkar). Sistem kepartaian yang dijalankan pada masa ini adalah multipartai. Kedua, kebijakan fusi partai atau penyederhanaan partai poltik yang dimana pada awalnya sistem kepartaian berbentuk multipartai, lalu dirubah menjadi dwipartai yang terdiri dari PPP dan PDI serta satu golongan masyarakat yaitu Golkar. Ketiga, bangsa Indonesia melakukan penyeragaman ideologi Pancasila yang tercantum dalam TAP. MPRS No. 11 Tahun 1978. Pelaksanaan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dilakukan oleh pemerintahan orde baru dari berbagai bidang seperti politik, pendidikan, hingga bidang ekonomi. Terakhir, pemerintahan orde baru berhasil menjalankan dwifungsi ABRI, yang dimana ABRI dapat menjabat sebagai anggota militer dan sebagai anggota parlemen (MPR). Tidak hanya itu, ABRI dalam parlemen pun diberikan keistimewaan berupa fraksi tersendiri yaitu fraksi ABRI.
Sedangkan dari sisi ekonomi, pemerintah orde baru mencanangkan program “Rehabilitasi Ekonomi“ yang berlandaskan pada TAP. MPRS No. XXIII/1966 tentang perbaikan masalah ekonomi rakyat. Kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh bangsa Indonesia dapat kita lihat dari keberhasilan bangsa Indonesia dalam menanggulangi masalah piutang yang menunggak akibat dari pemerintahan sebelumnya yaitu orde lama. Dalam menanggulangi masalah utang piutang, bangsa Indonesia melakukan beberapa cara diantaranya adalah melakukan negosiasi dan diplomasi ekonomi keluar negeri. Yang dimana hasil dari negosiasi dan diplomasi ini adalah keberhasilan pemerintah orde baru dalam mengatur kembali jadwal pembayaran utang yang telah membengkak dan jatuh tempo. Tidak hanya itu, Indonesia juga berhasil melakukan kerja sama dengan IMF yang tujuannya untuk mendapatkan suntikan dana dalam upaya melakukan pembangunanan. Kerja sama dengan IMF pun memberikan dampak yang positif bagi Indonesia, karena dengan ini transaksi bangsa Indonesia akan diakui oleh internasional. Selain itu, bangsa Indonesia pun menetapkan kebijakan mengenai perizinan investasi bagi investor luar dan dalam negeri melalui Undang-undang No. 6 Tahun 1968.
Lalu, seperti apa dampak dari kebijakan politik dan kebijakan ekonomi yang dijalankan pada masa orde baru ini? Kebijakan politik dan ekonomi yang dijalankan pemerintahan orde baru menghasilkan beberapa dampak bagi bangsa Indonesia, diantaranya yaitu :
- Indonesia berhasil mengurangi angka kemiskinan
- Pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia
- Keberhasilan bangsa Indonesia dalam swasemba beras dan berhasilnya Indonesia untuk mengekspor beras karena hasil dari kebijakan revolusi hijau
- Adanya kebijakan KB dan Kesmas yang hingga sekarang masih dijalankan oleh bangsa Indonesia pada bidang kesehatan.
Pemerintahan orde baru memang memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap bangsa Indonesia. Namun disisi lain, pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Soeharto sangat otoriter. Hal ini dikarenakan pemerintahan yang sentralistik yaitu semua keputusan negara hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Masyarakat pada masa orde baru tidak memiliki peran sama sekali, bahkan pada masa ini masyarakat yang berani berusara dan mengkiritik pemerintah akan hilang atau tidak tahu pergi kemana. Yang dimana dapat dilihat disini bahwa hubungan pemerintah dan masyarakat tidak baik bahkan kebebasan berpendapat dibungkam oleh pemerintah. Selain pemerintahan yang sentralistik dan kebebasan berpendapat dibungkam, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan pemerintah kehilangan kredibilitas dan kepercayaan dari rakyat, diantaranya:
- Fokus pembangunan hanya dilakukan hanya di pulau Jawa saja, sehingga wilayah lain makin tertinggal pembangunannya.
- Masyarakat mengalami depolitisasi, yang dimana hal ini dilakukan pemerintah orde baru untuk merekayasa masyarakat dari dunia politik ke dunia ekonomi. Hal ini dikarenakan ketakutan dari pemerintah orde baru akan adanya masyarakat yang kritis dan melek akan permasalahan yang kompleks di masa ini.
- Pemerintahan dan politik di dominasi oleh partai Golkar, hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang mengikat pegawai negeri untuk memilih partai Golkar saat pemilihan umum berlangsung. Maka hasil dari keterpaksaan tersebut adalah Golkar mendominasi pemerintahan.
- Ruang partisipasi masyarakat dibungkam, karena ketika masyarakat melakukan kritik terhadap pemerintah dikategorikan sebagai upaya penggulingan rezim.
- Adanya pelanggaran HAM terhadap warga sipil dan aktivis politik, terutama pelanggaran HAM yang terjadi pada kelompok minoritas seperti etnis Tionghoa dan Papua.
Hal ini menyebabkan pemerintahan orde baru dinilai tidak demokratis. Namun walaupun demikian, pemerintahan orde baru telah memberikan perubahan-perubahan dalam bidang politik dan ekonomi. Yang dimana Perekonomian bangsa Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela dan tidak terkendali. Melalui beberapa kebijakan politik dan ekonomi, negara Indonesia juga semakin kuat dan maju. Namun kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Yang dimana masyarakat mulai kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Ditambah dengan harga-harga kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak goreng dan kebutuhan lainnya semakin mahal serta susah didapatkan. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin kritis serta tidak percaya pada pemerintahan orde baru.
Ketidakpercayaan masyarakat semakin meningkat setelah terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat umum untuk menggulingkan rezim orde baru. Selain itu, masyarakat menuntut adanya reformasi terhadap pemerintahan orde baru, karena masyarakat menganggap bahwa pemerintahan orde baru tidak mampu membangun kehidupan politik yang demokratis, tidak dapat menegakkan supremasi hukum dan keadilan sosial, serta masyarakat menilai bahwa pemerintahan orde baru ini tidak bisa melaksanakan perekonomian yang memihak pada rakyat. gelombang demokrasi makin meningkat ditambah dengan kondisi politik dan krisis moneter yang dirasakan bangsa Indonesia makin memanas, maka pada 21 Mei 1998 Soerharto resmi mundur dari kursi kepresidenan.
DAFTAR PUSTAKA
