MUI pun juga telah mengatur tentang bagaimana asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, keluarlah fatwa dewan syariah No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah yang juga menjadi pedoman bagi peradilan agama dalam memutuskan kasus asuransi syariah yang baru saja menjadi salah satu kewenangan lembaga Peradilan Agama. Meskipun demikian, asuransi syariah dari kalangan ulama masih menuai pro kontra, terutama pada produk asuransi jiwa.
b. Alasan mengapa memilih skripsi ini
Asuransi, khususnya pada asuransi syariah merupakan isu yang sangat relevan dalam konteks eknomi modern. Memahami pandangan ulama dan fatwa DSN MUI tentang hal ini sangat membantu menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam praktik asuransi. Pada penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur akademis mengenai ekonomi syariah dan hukum islam. Pada industri asuransi syariah terus berkembang dan membutuhkan kajian-kajian yang mendalam untuk memastikann kesesuaiannya dengan prinsip syariah, oleh karena itu fatwa DSN MUI No.21 tahun 2001 diimplementasikan agar dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan dan menghadapi adanya kendala dalam menerapkan prinsip syaria di sektor keuangan.
Kajian ini akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti prinsip syariah dalam berasuransi, sehingga dapat mendukung pertumbuhan asuransi syariah yang lebih sehat dan sesuai dengan nilai-nilai islam. Dalam hal ini pun juga akan memberikan perbandingan antara pandang berbagai ulama dan bagaimana fatwa tersebut diinterpretasikan di berbagai konteks, baik dalam negeri maupun di negara-negara lain yang memiliki sistem asuransi syariah. Dalam penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi pelaku industri asuransi syariah.
c. Pembahasan hasil review
Pada dasarnya asuransi konvensional dan asuransi syariah hanya memiliki perbedaan sangat sedikit. Pada kedua asuransi tersebut memiliki persamaan pada akadnya, yakni akad asuransi syariah dan akad asuransi konvensional berdasarkan pada keridhaan masing-masing pihak, serta keduanya memberika jaminan keamanan bagi para anggota. Kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifat terus menerus atau mustamir. Namun perbedaan utama antara kedua asuransi tersebut terletak pada konsep dan landasan hukum yang dimiliki masing-masing oleh asuransi syariah dan asuransi konvensional. Dasar hukum asuransi syariah diambil dari Al-Qur'an, Al-Hadits, dan ijtihad para ulama. Sedangakan dasar hukum pada asuransi konvensional semata-mata mengambil landasan hukumnya dari pemahaman manusia. Kemudian konsep yang digunakan dalam asuransi syariah berdasarkan konsep takaful yaitu untuk saling tolong menolong sebagaimana yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan pada asuransi konvensional memiliki konsep jual beli yang hanya berdasarkan kepada konsep komersial belaka.
Begitu pula dengan uang premi yang terkumpul dari peserta. Â Dalam perjanjian asuransi konvensional, dana premi akan menjadi milik perusahaan asuransi. Tentu saja, keputusan untuk berinvestasi dimana pun berada di tangan perusahaan tersebut. Mengenai asuransi syariah, peserta tetap memiliki kepemilikan dana. Perusahaan hanya diberi tugas mengawasi saja. Cara memperlakukan keuntungan berubah sebagai akibat dari gagasan ini. Dalam asuransi konvensional, keuntungan akan menjadi milik perusahaan sedangkan dalam asuransi syariah, keuntungan dibagi antara perusahaan dengan perusahaan.
Satu hal yang sangat ditekankan dalam asuransi syariah adalah tidak ada tiga unsur ketidakpastian, untung-untungan, dan bunga (riba). Dalam hal ini tentu saja perusahaan yang bergerak dengan sistem takaful ini tidak melupakan unsur keuntungan yang bisa diperoleh oleh nasabah. Dan yang paling penting dalam perusahaan asuransi syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah. Tugas dari Dewan Pengawas Syariah ini untuk mengawasi manajemen serta kebijakan-kebijakan yang ada dalam perusahaan asuransi syariah agar senantiasa sejalan dengan syariat islam.
Dalam pandangan Yusuf al Qardhawi, asuransi dilarang oleh hukum islam. Baik dari segi asuransi jiwa maupun asuransi kecelakaan. Namun, pada hakikatnya, ia tidak sepenuhnya menolak bahwa asuransi itu dilarang. Pada pandangannya mengenai asuransi didasarkan pada pengharaman ketika adanya transaksi asuransi konvensional yang tidak sejalan dengan urusan bisnis dan kerjasama. Hal ini disebabkan karena perusahaan asuransi konvensional memutar uang dalam bentuk ribawi. Meskipun menentang tentang adanya asuransi, beliau tidak menolak secara mutlak dengan ide asuransi itu. Menurut beliau, asuransi kecelakaan bisa diubah menjadi asuransi yang lebih dekat dengan syariat islam. Sedangkan asuransi jiwa menurut beliau benar-benar jauh dari transaksi yang dibenarkan oleh syariat islam. Namun jika asuransi kecelakaan bisa dirubah maka begitu juga dengan asuransi jiwa, melihat asuransi jiwa sangat besar manfaatnya untuk keturanan atau ahli waris sebagai pegangan.
Selain itu, menurut Yusuf Qardhawi perjanjian dalalm asuransi merupakan perjanjian yang rusak. Karena apabila nasabah tidak mematuhi aturan perusahaan dan tidak mampu membayar premi berikutnya, maka premi yang telah dibayarkan akan hilang atau berkurang. Adanya alasan bahwa kedua belah pihak saling merelakan dan saling memahami juga tidak bisa diterima. Karena dalam riba dan perjudian kedua belah pihak juga sama-sama rela. Dari keterangan tersebut dipahami dan disepakati dengan alasan-alasan pengharaman tersebut, karena dalam syariat islam tidak dibenarkan perjanjian yang menguntungkan bagi satu pihak dan merugikan pihak lain. Hal ini berarti bahwa asuransi mengandung usnur eksploitasi.
Lebih lanjut Yusuf Qardhawi mengemukakan beberapa alasan dalam pengaharaman asurasi. Bahwasanya asuransi tidak bisa diidentikkan dengan lembaga kerjasama, terutama pada asurasni jiwa. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan perbedaan asuransi dengan lembaga kerjsama, yaitu :
- Ketika membayar premi, para nasabah tidak berniat utuk menyumbang.
- Perusahaan-perusahaan asuransi memutar kekayaannya dalam berbagai usaha ribawi yang diharamkan.
- Nasabah mengambil seluruh uang premi yang telah dibayarkan dengan beberapa tambahan (jika masa yang disepakati telah tiba).
- Bila nasabah telah membatalkan perjanjian, dana yang disetorkan otomatis akan hilang.
