Konsep Membangun Infrastruktur Ekonomi Kerakyatan didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, filosofi dasar negara Indonesia. Pendekatan ini menekankan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan keadilan sosial, dan penciptaan struktur ekonomi yang seimbang. Tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua orang, sejalan dengan prinsip Pancasila.
Implementasi konsep ini melibatkan berbagai aspek, antara lain pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi, peningkatan industri berkelanjutan, dorongan inovasi, pengurangan kesenjangan, dan penciptaan kawasan perkotaan yang aman dan berkelanjutan.Â
Hal ini juga memerlukan pembentukan sistem tata kelola ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bagian dari visi yang lebih luas untuk mencapai Indonesia maju pada tahun 2045, yang dituangkan dalam agenda pembangunan pemerintah. Hal ini mencerminkan komitmen untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil, dimana semua warga negara dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi negara.
Implementasi konsep ini memerlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Hal ini juga memerlukan pengembangan kebijakan dan peraturan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan mendorong pengembangan perekonomian masyarakat. Membangun Infrastruktur Ekonomi Kerakyatan merupakan pendekatan holistik terhadap pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan berkontribusi terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
