Dalam era pemerintahan Prabowo-Gibran, isu efisiensi dan transparansi anggaran pemerintah pusat dan daerah menjadi prioritas yang diupayakan dengan serius. Keduanya merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan dana publik digunakan seoptimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi dalam mencapai target ini cukup kompleks, mengingat masalah tata kelola keuangan telah berlangsung lama dan membutuhkan reformasi struktural serta budaya birokrasi.
Pemerintahan ini berkomitmen untuk melakukan reformasi anggaran yang bertujuan mengeliminasi praktik pemborosan dan korupsi. Salah satu pendekatan utama yang dicanangkan adalah dengan meningkatkan keterbukaan informasi anggaran, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik secara langsung. Dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi transparansi anggaran, pemerintah diharapkan mampu menyediakan data anggaran yang lebih akurat dan mudah diakses oleh publik.
Di sisi lain, langkah menuju efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan memperbaiki perencanaan dan pengawasan anggaran. Selama ini, seringkali anggaran daerah tidak terserap maksimal atau bahkan dialokasikan pada program-program yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas anggaran setiap program akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak pengeluaran pemerintah pada masyarakat.
Langkah penting lainnya yang perlu dicermati adalah reformasi dalam birokrasi. Efisiensi anggaran hanya bisa tercapai jika proses birokrasi diperbaiki sehingga aliran dana lebih cepat dan tepat sasaran. Penyederhanaan birokrasi, pemangkasan aturan yang tidak relevan, dan pencegahan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) perlu terus digalakkan.
Dukungan masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif sangat penting dalam upaya ini. Partisipasi publik yang baik, baik melalui pengawasan maupun keterlibatan dalam perencanaan anggaran, akan mendorong pemerintah untuk bekerja lebih terbuka dan bertanggung jawab.
Jika pemerintah Prabowo-Gibran mampu merealisasikan komitmen ini, bukan hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, tetapi juga akan mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang lebih sehat. Tantangan tentu tidak mudah, namun komitmen untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi anggaran ini layak diapresiasi sebagai langkah awal menuju tata kelola yang lebih baik.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H