Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memutuskan untuk berutang karena pemasukan negara yang tidak sebanding dengan keperluan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan menyediakan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, juga perlindungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam. Definisi utang luar negeri menurut Bank Indonesia adalah posisi kewajiban aktual penduduk Indonesia kepada bukan penduduk pada suatu waktu, tidak termasuk kontinjen, yang membutuhkan pembayaran kembali bunga dan/atau pokok pada waktu yang akan datang.
 Sedangkan, tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Kemenkeu menjelaskan bahwa jumlah utang Indonesia per Februari 2018 secara total adalah sebesar Rp6.310,36 T, utang pemerintah kian meningkat dalam periode 2015-2017. Angka tersebut dinilai besar oleh masyarakat sehingga beberapa mulai mempertanyakan dampak positif utang tersebut bagi kesejahteraan negara. Pemerintah Indonesia pada dasarnya tidak akan memutuskan untuk berutang tanpa memikirkan dampaknya dalam jangka panjang. Walaupun utang negara lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi itu juga diikuti dengan kenaikan produktivitas dalam segi infrastruktur dan pendidikan.
Jika periode 2015-2017 dan periode 2012- 2014 dibandingkan, belanja infrastruktur naik 200% dari Rp456,1 triliun menjadi Rp921,9 triliun. Infrastruktur di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat salah satu contohnya adalah pembangunan jalan tol. Tercatat per 2022, sepanjang 2.578 km jalan tol telah beroperasi, sedangkan panjang jalan tol yang sedang dalam tahapan konstruksi mencapai 729 km. Menurut Laman Resmi Republik Indonesia, terdapat penambahan jalan tol sebanyak tiga kali lipat dalam delapan tahun terakhir. Di sisi lain, ada juga peningkatan pelayanan transportasi dengan cara penambahan sebanyak 14 bandara di Indonesia yang telah membantu 40 juta penumpang per tahunnya. Adanya pembangunan infrastruktur tentunya dapat meningkatkan mobilitas dan produktivitas masyarakat. Dikutip dari Sukwika, T. (2018), peranan infrastruktur sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai efek pengganda dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi.
Kemenkeu menyatakan bahwa belanja pendidikan naik 120% dari Rp983,2 triliun menjadi Rp1.176,6 triliun dalam periode 2015-2017 dibandingkan dengan periode 2012- 2014. Berdasarkan pendapat (Herlambang et al., n.d.) yang telah dimodifikasi oleh Safitri (2022), pendidikan merupakan sebuah sektor esensial pada kehidupan manusia terutama di Indonesia yang menjadi salah satu syarat untuk membangun bangsa. Pemerintah Indonesia pun telah membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan dan memeratakan akses pendidikan di seluruh Nusantara. Beberapa contoh programnya adalah program SATAP (Satu Atap), program SM3T (Sarjana Mendidik di wilayah terdepan terluar tertinggal, dan program Indonesia mengajar Calistung (baca, tulis, hitung). Selain itu, terdapat juga peningkatan anggaran program KIP Kuliah pada tahun 2021 dari sebesar Rp1,3 triliun di 2020 menjadi Rp2,5 triliun. Beasiswa yang diberikan melalui KIP Kuliah dapat meningkatkan akses agar orang tidak mampu dapat memperoleh pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Amin, A., Sasongko, R., & Yuneti, A. (2022) menunjukkan bahwa dengan adanya KIP kuliah, mahasiswa merasa terbantu sehingga prestasinya meningkat dan pendidikan yang meningkat nantinya akan berdampak positif pada kesejahteraan.
Tingginya utang negara tidak selalu berarti bahwa pemerintah tidak dapat menanggulangi kesejahteraan. Pemerintah justru berutang agar anggaran dana memadai untuk memenuhi kebutuhan negara kita yang pastinya digunakan demi kemajuan negara. Dua contoh sektor yang mengalami kemajuan adalah infrastruktur dan pendidikan yang tentunya bisa dirasakan oleh publik.
Referensi
Amin, A., Sasongko, R., & Yuneti, A. (2022). Kebijakan Kartu Indonesia Pintar untuk Memerdekakan Mahasiswa Kurang Mampu. Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT), 5(1), 98-107. https://doi.org/https://doi.org/10.31539/alignment.v5i1.3803
https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/453/5/118220017_file5.pdf
Indonesia.go.id - Capaian Pembangunan Infrastruktur Strategis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Anggaran KIP Kuliah Meningkat Jadi Rp2,5 Triliun pada 2021. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/03/anggaran-kip-kuliah-meningkat-jadi-rp25-triliun-pada-2021
Maryaningsih, N., Hermansyah, O., & Savitri, M. (2014). PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 17(1), 62-98. https://doi.org/10.21098/bemp.v17i1.44
