[caption id="attachment_167463" align="aligncenter" width="650" caption="Ilustrasi (earthhopenetwork.net)"][/caption]
Mencermati masalah SOPA, PIPA, Â ACTA, Kebijakan Sensor Twitter, hingga rencana FBI untuk mencari software yang tepat untuk mengawasi media sosial. Â Banyak pengguna media sosial bereaksi keras dan melakukan berbagai aksi. Seolah-olah kebebasan mereka direngut dan hak-hak asasi mereka 'diinjak -injak'. Apa benar demikian ? Tentu ada yang berpendapat lain yang melihat masalah ini dari sudut pandang lain.
Mengutip apa yang dikatakan oleh Twitter bahwa "Pertukaran informasi terbuka dapat memiliki dampak global yang positif ... hampir setiap negara di dunia setuju bahwa kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia. Banyak negara juga setuju bahwa kebebasan berekspresi mengandung tanggung jawab dan memiliki batas. " Beberapa kawan, praktisi dan pemerhati masalah teknologi informasi dapat menerima alasan ini, kemudian beberapa dari mereka bereaksi dan memiliki pandangan tersendiri terhadap apa yang diributkan sekarang ini. Bagi mereka adalah wajar, semua situs apapun saat ini perlu menerapkan sensor yang ketat atas pelanggaran hukum dan hak asasi.
Salah seorang dari mereka mengatakan, ada suatu kebiasaan dan sudah menjadi kecendrungan dewasa ini ketika "hak asasi orang lain dilanggar dengan mengatasnamakan kebebasan dan hak asasinya sendiri." Lalu hak asasi dan kebebasan yang dimaksudkan sebenarnya milik siapa ? Berlaku universal atau hanya dimiliki individu tertentu atau sekelompok orang ? Ada yang menjawab bahwa siapa yang lebih dulu menyulut atau membatasi kebebasan dan hak asasi, pantas dilawan dengan kebebasan dan hak asasi itu sendiri. Akhirnya terjadi perang argument yang tak kunjung selesai.
Apakah salah ketika media sosial melakukan kontrol  atau sensor demi menjaga ketertiban dan kepatuhan pada hukum, serta untuk mengawal kebebasan dan hak asasi  yang lebih baik ? Bukanya dengan kepatuhan terhadap hukum, setiap individu dapat 'dipaksa' untuk  menjaga dan menghormati hak-hak setiap individu/orang untuk bebas berekspresi  secara bertanggung jawab ? Rupanya kebebasan sering digunakan untuk  membalas kebebasan yang lain, mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Berbicara mengenai bisnis media sosial, seperti Twitter dan Facebook tentu menghadapi ancaman dari beberapa Negara di dunia. Katakan saja untuk sensor yang dilakukan Cina. Negara dengan penduduk besar ini, adalah pasar yang baik untuk kedua media sosial ini. Belum lagi India dan Negara-negara eropa yang mulai ketat dalam hal sensor. Adalah wajar ketika mereka mengakomodir peraturan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. "wong kita memanfaatkan secara gratis kok, kalo mau berteriak dan mencaci maki, buat saja web sendiri yang jauh dari jangkauan hukum !" Kata seorang teman.
Salah seorang rekan saya berpendapat, sudah saatnya media sosial mengajarkan hal yang baik termasuk jaminan memberikan pemahaman terhadap kepatuhan hukum. Kebebasan berekspresi harus disikapi secara bijak. Disatu sisi media sosial perlu menyediakan saluran untuk mengekpresikan kebebasan kepada penggunannya, namun disisi lain harus ada jaminan agar penggunanya tidak melanggar kebebasan, hak-hak orang lain dan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Oleh sebab itu, seperti hukum telah berlaku tetap dan tegas di dunia nyata, seharusnya berlaku juga di dunia maya. Pembunuhan yang diartikan secara harafiah sebagai penghilangan nyawa orang lain, dapat diartikan berbeda ketika berada di dunia maya, seperti pembunuhan karatkter seseorang.
Masing-masing negara tentu memiliki aturan hukum yang berbeda, sehingga ketika orang berada di dunia maya, mereka seolah-olah lepas dari ikatan hukum yang berlaku di negaranya bahkan negera lain. Rasanya seperti berada dalam peradaban baru yang super bebas yang tidak tersentuh oleh hukum. Ini pemahaman yang sering kali mewarnai perilaku banyak orang ketika menggunakan media sosial. Mereka akan merasa gerah dan sangat emosional bereaksi ketika ada isu-isu yang menyinggung masalah kebebasan.
Ketika kita ditempatkan sebagai pemilik konten atau sebagai pencipta dan pemilik suatu karya, bagaimana rasanya hak-hak kita dirampas oleh orang lain secara bebas ? Tentu akan bereaksi. Lalu kepada siapa reakasi itu ditujukan, sementara karya kita sudah di plagiat oleh banyak orang banyak di internet ? Mau marah dan berteriak di dunia internet ? Kita akan berhadapan dengan pencinta kebebasan yang mungkin akan diam atau malah tertawa. Di sinilah peran media sosial agar hak-hak ini juga perlu ada jaminan perlindungan.
Reaksi terhadap beberapa rancangan undang-undang dan kebijakan  yang menyinggung soal sensor adalah reakasi yang wajar namun tidak akan menghilangkan esensi dari hukum dan kebijakan itu sendiri. Kalopun direvisi, itupun untuk menghindari presepsi hukum yang berbeda ketika sebuah kasus diperkarakan. Oleh karena itu ada benarnya, praturan dan hukum tersebut harus ditinjau lagi namun tidak berarti bahwa harus dibatalkan.
Memang tidak mudah memberlakukan suatu aturan yang adil untuk media sosial yang bersifat universal. Banyak sekali keterbatasan yang perlu dihadapi oleh para penegak aturan dan hukum tersebut, terutama bagi penyelenggara media sosial. Hukum yang berlaku disetiap Negara dapat berbeda satu dengan lainnya, oleh karena itu mereka akan menunggu laporan sebelum bereaksi. Tidak mungking bereaksi begitu saja tanpa dasar yang pasti, kecuali terjadi pelanggaran terhadap term and condition dapat ditindak secara langsung. Semua itu memang membutuhkan waktu dan akan berproses terus sampai mmenemukan format yang tepat baik untuk kepentingan pengguna maupun penyelenggara.
