Sistem Pendidikan Zaman Demokasi Liberal dan Terpimpin

Sebelum mengetahui bagaimana sistem pendidikan pada zaman demokrasi liberal dan terpimpin, maka kita harus mengetahui tujuan pendidikannya terlebih dahulu. Tujuan pendidikan dan pengajaran didasarkan pada UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang berlaku di Republik Indonesia, melalui UU No. 12 Tahun 1954 berlaku untuk seluruh Indonesia pada tanggal 18 Maret 1954. Tujuan pendidikan dan pengajaran tertuang pada pasal 3, yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dasar pendidikan Indonesia tertuang pada pasal 4 UU No. 4 Tahun 1950.Pada tanggal 5 April 1950 secara formal pemerintah mengeluarkan UU nomor 4 tahun 1950 mengenai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Salah satunya pada bab II pasal 3 disebutkan, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pada tahun 1959 -- 1965 dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin dan dikenal juga sebagai era Orde Lama. 

Pendidikan Demokrasi Liberal (1950-1959)

 Berkaitan dengan pendidikan, produk hukum yang dapat dirumuskan adalah Pengumuman Bersama Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) RIS dan Republik Indonesia (RI) pada 30 Juni 1950. Pihak RIS diwakili J. Leimena dan RI diwakili Sarmidi Mangunsarkoro. Substansi pengumuman tersebut adalah upaya awal integrasi sistem dan sekolah-sekolah RIS ke dalam sistem RI mengenai susunan sekolah- sekolah negeri dan swasta. Berikutnya adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Jawatan Inspeksi Pengajaran, Kementerian PP dan K pada 25 Agustus 1950 mengeluarkan ketentuan perubahan sekolah- sekolah yang awalnya mengikuti model Belanda terutama di wilayah di bekas RIS diubah mengikuti sistem pendidikan nasional.
Secara ideologis, pengembangan pendidikan pada masa demokrasi liberal dipengaruhi oleh ideologi dan praktik demokrasi liberal. Mengacu pada uraian Suradi Hp. et al. (1986: 103) demokrasi liberal berwujud sistem multi partai berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan ketidakstabilan politik dalam negeri. Sebab empirisnya bermacam-macam, namun sistem multi partai yang merupakan wujud demokrasi liberal tersebut menjadikan pengembangan pendidikan seolah-olah kehilangan arah dan pijakan ideologisnya. Terlebih UUD yang dipakai dalam kurun waktu 1950 hingga 1959 adalah UUDS kompromi RIS dan RI.

Kelebihan dan Kekurangan Pendidikan Zaman Demokrasi Liberal

Kebebasan Individu yang Dijunjung Tinggi
Adanya kebebasan pada tiap diri individu penghuni negara tentunya dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi pada negara tersebut. Selain harus melindungi kebebasan individu, negara juga harus mengakomodasi kepentingan warga negara tersebut. Kreativitas dan inovasi tersebut dapat memajukan berbagai sektor dari suatu negara.

Kekuasaan Pemerintah yang Dibatasi
Sejarah mengajarkan kita bahwa pada masa lalu terdapat banyak kesewenangan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Hal tersebut membatasi gerak masyarakat dalam hidupnya. Kekuasaan pemerintah yang dibatasi dalam demokrasi liberal menjadikan pemerintah tidak bisa sewenang-wenang.

Tingkat Pendapatan Penduduk yang Tinggi
Dalam negara liberal, umumnya pendapat penduduk per kapita cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pada negara liberal pendapatan negara diperuntukkan bagi kepentingan rakyat dan karena sebab lain, yaitu majunya sektor industri swasta dengan pendapatan yang tinggi.

Timbul Persaingan untuk Maju
Kebanyakan negara yang menganut demokrasi liberal memiliki tingkat perekonomian yang maju. Hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi yang diserahkan kepada warga negara sehingga di antara mereka saling berusaha untuk memajukan usaha yang dimilikinya. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya perbaikan mutu pada produk atau komoditi negara sehingga meningkatkan pendapatan negara dengan cara ekspor produk.

Selain mengetahui kelebihan, kita juga harus mengetahui kekurangannya. Berikut ini merupakan kekurangan demokrasi liberal:

Tingkat Individualitas yang Tinggi
Dengan dijunjungnya kebebasan individu, ternyata hal tersebut menyebabkan meningkatnya ketidakpekaan sosial. Orang saling tidak mempedulikan satu sama lain selama orang tersebut tidak mengganggu dirinya.

Besarnya Kesenjangan Sosial
Dalam suatu negara demokrasi liberal, bukanlah suatu yang mengherankan ketika terjadi kesenjangan sosial terutama antara si kaya dan si miskin. Hal tersebut terjadi karena kaum kapitalis yang menguasai modal mengeksploitasi para pekerja.