Ketua Umum LKpIndonesia, Andre Vetronius menyayangkan adanya perangkat desa  di Desa Tanah Merah Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau yang merangkap jabatan semasa bertugas. Dipilih dan atau sengaja dipilih karena faktor x. Yang lebih parahnya  merangkap dua jabatan  pada pemerintahan desa pada waktu yang bersamaan. Ini dinilai sangat berpengaruh terhadap pelayanan di desa nantinya.
"Sangat menyayangkan ada perangkat desa yang merangkap jabatan di desa juga sebagai perangkat desa  yang notabenenya dia telah menjadi perangkat desa juga hingga  merambat menjadi Direktur BumDes, karna tidak mungkin seseorang bekerja dengan kewajiban yang berbeda dengan waktu yang sama hal tersebut membuat terkendala nya pelayanan di desa," ujarnya yang saat ini aktif di kegiatan kemasyarakatan.
Andre menambahkan, jika perangkat desa merangkap dua jabatan, pastikan tidak akan fokus dalam melaksanakan tugasnya, maka yang bersangkutan harus memilih salah satu pekerjaan.
Menurut pasal 51 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa sangat jelas di sampaikan bahwa perangkat desa dilarang :
1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. Menjadi pengurus partai politik;
8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Dalam UU tersebut sangat dilarang, jika masih ada berarti perangkat tersebut sudah melakukan korupsi jabatan," tegasnya.
Ketua Umum LKpIndonesia berharap, BPD selaku Badan Pengawas Desa, pendamping desa atau dinas terkait dapat berkoordinasi nyata untuk menindaklanjuti perihal tersebut.
"ini apa perlu anggota dewan untuk turun langsung kelapangan mengecek perihal tersebut. Karena tak mungkin seseorang menerima anggaran dari anggaran negara yang bersumber dari APBD maupun APBN," ujarnya.
Sementara itu, Tokoh Masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya saat dihubungi via telpon, membenarkan terkait hal tersebut. Dan memang terjadi rangkap jabatan di Pemerintah Desa hal itu malahan berulang kali terjadinya. Â Terakhir rangkap jabatan itu terjadi pada Sekretaris Desa yang juga menjabat sebagai Plt Direktur Bumdes. Bukan itu saja, sepertinya ini sangat perlu ditelusuri lebih lanjut.
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUmdes harus melalui Musyawarah Desa (Musdes). Bukan main angkat atau menempatkan dan atau main tunjuk saja seseorang sebagai Direktur BumDes ataupun Plt. Â Jikapun ada Plt, mekanisme ini harus jelas. Itupun harus melalui Musdes.
