Pemindahan Ibu Kota untuk Pemerataan Pembangunan

Sekitar 57% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 58,49%, banyak terjadi konversi lahan, krisis ketersediaan air, terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur, Pulau Jawa rawan terhadap gempa dan tsunami. 

"Jakarta ini kan pusat segalanya, semuanya ada disini campur aduk. Sangat baik bila beban Jakarta dikurangi sejak sekarang dengan cara pemindahan ibukota" ujar Sutiyoso, Gubernur DKI Jakarta Ke-12. 

Dengan pindahnya Ibu Kota dari Jakarta akan berpeluang untuk perbaikan terus dilakukan sehingga beban DKI Jakarta dan Pulau Jawa berkurang, agar pembangunan lebih cepat merata, tinggalkan Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.

Pemerintah telah melakukan studi mendalam. Lokasi Ibu Kotabaru yang paling ideal adalah  di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur letaknya berada di tenggah Indonesia. Luas awal lokasi Ibu Kota Baru adalah 40 Ribu Ha, yang nantinya dapat diperluas menjadi 180 Ribu Ha. 

Pulau Kalimantan sangat terkenal akan hutan yang berlimpah, apakah dengan adanya rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan akan merusak hutan? Jawabannya tidak, karena pemindahan Ibu Kota tidak mengganggu lingkungan hidup, tidak mengurangi luas hutan lindung, dan konsep pembangunan Ibu Kota baru dengan ruang terbuka hijau(RTH) minimal 50%. 

Pemindahan Ibu Kota Negara tidak menggunakan anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Pemindahan akan dibiayai oleh swasta, KPBU, PNBP, jadi tidak akan mengganggu pembangunan SDM, peningkatan daya saing SDM, atau prioritas lain.

Indonesia akan mencontohi pemindahan ibu kota seperti yang dilakukan oleh Negara Brazil. Bappenas juga mengatakan kesamaan  dengan Brazil mulai dari persamaan ekonomi,selain itu keberhasilan Brazil menggurangi ketimpangan ekonomi dengan memindahkan ibu kotanya dengan lokasi yang dekan dengan daerah tertinggal sehingga adanya pemerataan , disebutkan Bambang perlu juga ditiru oleh Indonesia.

Pulau Kalimantan memiliki kelebihan yakni aktivitas gempa yang paling rendah karena Kalimantan punya struktur sesar aktif yang jauh lebih sedikit dari pulau lain di Indonesia, lokasi jauh dari megathrust, dan dibeberapa wilayah Kalimantan struktur sesar sudah tidak aktif memicu gempa.Indonesia berkomitmen pengurangan resiko bencana merupakan prioritas nasional dalam rencana pebangunan.

Pemindahan Ibu Kota adalah bagian dari Grand Strategy Pemerintah dalam rangka mengurangi kesenjangan Jawa dan Luar Jawa. Tahun 2020 akan menjadi fase persiapan. Diharapkan, di akhir  tahun 2020 sudah dapat dimulai pembangunan infrastruktur. Paling lambat di tahun 2024, proses pemindahan sudah bias dilakukan.

Pemerintah pusat tetap turut mengatasi permasalahan Jakarta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 dengan dana sebesar Rp 571 Triliun untuk pengelolaan transportasi massal, air bersih, air limbah, sampah, pengendalian banjir, pasokan air dan penyediaan permukiman.

Penyediaan permukiman dengan penigkatan sarana prasarana perumahan rakyat, penyediaan rumah bebas DP, penyediaan permukiman hingga 600.000 unit yang dibiayai oleh APBN. 

Pengelolaan transportasi massal dengan pengembangan Transjakarta, kereta elevated loopline, pembangunan MRT, LRT, flyover, underpass, jalur pejalan kaki,pengoperasian electronic road pricing (ERP), dan revitalisasi angkot, yang dibiayai oleh APBN. Pengelolaan air bersih, air limbah, dan sampah dengan penigkatan cakupan layanan air bersih hingga 100% penduduk DKI Jakarta dan peningkatan cakupan air limbah hingga 81%. Pengelolaan sampah melalui 4 intermediate treatment facility, yang dibiayai oleh APBN. Pengendalian banjir dan pasokan air dengan pembangunan 28 waduk, tanggul laut 3.338 meter, dan tata kelola air, yang dibiayai oleh APBN. (Ditinjau dari Bappenas)

Dana yang dibutuhkan untuk perbaikan kualitas sarana dan prasarana Jakarta lebih besar dibandingakan dengan biaya pemindahan ibu kota dengan selisih Rp 105 Triliun, Jakarta masih merupakan prioritas bagi Indonesia sedangkan Jakarta merupakan sebagian kecil wilayah dari Indonesia. Dibandingkan wilayah bagian Timur Indonesia masih sangat membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana dan lebih butuh perhatian yang lebih secara merata sehingga tidak terciptanya ketimpangan antar pulau.