Partisipasi dan Pengelolaan Kota

Sungguh keliru apabila memahami politik semata-mata dari hingar bingarnya politik nasional dan mengabaikan proses-proses pengelolaan pemerintahan di tingkat lokal. Zaman bergerak dengan cepat dan dinamis, mentransformasikan kesadaran dan realitas sosial. Pada masa lalu, negara-bangsa telah menjalankan perannya sebagai poros utama aktivitas sosial dan politik, maka seiring dengan era globalisasi terjadi hal yang paradoks, semakin fleksibel dan elastis lintas batas antara negara-bangsa, semakin penting hubungan antara kota-kota di tingkat lokal.

Itulah sebabnya kita menyaksikan di banyak tempat, betapa pemimpin di tingkat nasional dan pengelolaan kehidupan bernegara di tingkat pusat begitu stagnan dan kerap mengecewakan, sementara pada dimensi yang lain kita menyaksikan begitu dinamiknya kemajuan sosial dan pertumbuhan ekonomi bergerak di beberapa kota-kota yang siap menghadapi dinamiknya zaman.

Seiring dengan transformasi dalam perkembangan zaman yang semakin kosmopolit, gerak demokrasi juga menghadapi tantangan baru. Tantangan tersebut bukan dalam pengertian pemahaman demokrasi yang terbatas yakni memilih pemimpin melalui proses yang bebas. Namun lebih dari itu, bagaimana menempatkan pendalaman demokrasi yang melibatkan publik di tingkat lokal, dan mengembangkan kapasitas kekuasaan dari warganya untuk terlibat dalam pengelolaan hidup bernegara mulai dari skala terkecil. Untuk itu kita tidak dapat menyandarkan soal partisipasi politik pada tingkat nasional, semata-mata dilakukan oleh pemerintah. Mengingat bahwa pemerintahan pusat dan negara sendiri menjadi begitu besar dan lembam untuk merespon tantangan-tantangan global yang saat ini membawa trenn relasi antara kota-kota antar negara.

Sehubungan dengan gerak dinamis dan tren globalisasi yang mempertautkan fenomena kosmopolit dan lokalitas di tingkat kota, ada baiknya kita mengelaborasi beberapa contoh yang berlangsung di tingkat kota seperti Makassar.

Salah satu contohnya adalah inovasi dari Walikota Danny Pomanto yang melontarkan ide untuk melayani masyarakat melalui teknologi informasi. Melalui program yang disebut dengan ‘smart city’, Makassar merespon kebutuhan dari warga masyarakat melalui koneksi teknologi informasi, mulai dari pengaduan masyarakat sampai berbagai bentuk pelayanan publik lainnya. Apa yang berlangsung di Makassar adalah contoh bagaimana inovasi dari pemerintah paling efektif apabila dilaksanakan pada tingkat local. Kesadaran untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan hidup bernegara di tingkat lokal, dapat dikembangkan lebih maju sampai pada taraf membangun kemampuan warga kota untuk melakukan kontrol dan berpartisipasi dalam pengelolaan kota. Terobosan partisipasi politik melalui media teknologi informasi ini menjadi penting, untuk menjadi alternatif dari problem utama bernegara saat ini, yakni ketika aktivitas berpolitik dianggap begitu terpisah dan terpisah dari kesadaran sosial, aspirasi dan kepentingan dari warganya.