Menteri Keuangan RI Sri Mulyani baru saja selesai menyampaikan pidato terkait Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 dihadapan anggota dewan pada Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini, 4 Juli 2019.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018, pemerintah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan tersebut. Predikat ini kali ketiga berturut-turut sekaligus hatrick bagi pemerintah sebagai penilaian atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam tiga tahun terkahir.
Dengan predikat itu, artinya pemerintahan Jokowi-JK telah mengelola APBN secara efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini sekaligus meberikan harapan terhadap capain kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menjelang akhir masa jabatan Jokowi-Jk yang tak lama lagi, lompatan-lompatan kemajuan dalam berbagai bidang bukan lagi sekedar isapan jempol belaka. Predikat tadi salah satu wujud nyata komitmen pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang berefek domino terhadap kesejahteraan warga negara.
Perekonomian Indonesia hari ini trendnya terus membaik, di mana pada tahun 2018 pertumbuhannya mencapai 5,17 persen. Capain itu lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang mencapai 5,07 persen. Artinya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 ini merupakan tertinggi dalam empat tahun terakhir.
Persis empat tahun pemerintaahan ini dipimpin Jokowi-JK, dalam kurun ini pula Indonesia mampu mengcounter efek negatif dari perang dagang dan pertarungan geopolitik antara Amerika Serikat dengan Tiongkok (China). Hal ini beriringan dengan perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat melalui kepemimpinan Donald Trump.
Dalam kesempatan itu Sri Mulyani menyampaikan bahwa dampak negatif perang dagang itu tidak sampai berefek buruk bagi Indonesia. Tamengnya adalah soliditas antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan yang tiada henti berkoordinasi merespons setiap perkembangan sehingga dampak resiko global itu bisa diminimalisir.
Atas kondisi itu, sangat wajar bila kemudian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia diera pemerintahan Jokowi-JK mendapatkan pujian dari berbagai negara sahabat. Lebih dari itu, Indonesia digadang-gadang akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia pada tahun 2030.
Penulis kira, segala ikhtiar pemerintah dalam merespons dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi selama ini membuahkan hasil, keberhasilan tersebut patur diapresiasi seluruh kompenen bangsa. Karena menjaga stabilitas ekonomi tatkala mengalami tekanan global bukan perkara mudah, ini menyangkut hajat hidup seluruh warga negara Indonesia.
APBN dan Kemakmuran
Bagaimana depresinya bangsa ini ketika nilai tukar rupiah terdepresiasi tajam oleh nilai tukar dolar Amerika. Atas sinergi yang dibangun tadi, tingkat depresi warga kembali pulih tatkala tingkat depresiasinya terbilang masih rendah. Bandingkan dengan mata uang negara berkembang lain seperti: Brasil, Argentina dan Turki.
Penulis kira, APBN merupakan instrumen penting dan mendasar dalam ikhtiar meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan daya saing warga negara Indonesia. Tata kelola yang baik dan benar atasnya sangat berefrk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur kemajuan sebuah negara. Itu yang pertama.
