Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat universal, permanen, dan mendasar yang melekat pada kodrat manusia yang harus dilindungi, dihormati,  dan dijunjung tinggi, serta tidak dapat diabaikan, dibatasi, atau dirampas oleh siapa pun. Selain hak asasi manusia, manusia  mempunyai kewajiban mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antar manusia  dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, masyarakat Indonesia mempunyai tanggung jawab moral dan hukum untuk menaati dan melaksanakan Deklarasi Universal  Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia lainnya yang disetujui oleh  Republik Indonesia.
Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum diakui sebagai prinsip dasar yang  melindungi martabat dan kebebasan semua individu. Meskipun norma-norma tersebut tertuang dalam berbagai instrumen internasional, namun kenyataan di lapangan seringkali memberikan gambaran yang kontradiktif. Kurangnya hak asasi manusia merupakan tantangan serius yang dihadapi  masyarakat global saat ini. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai aspek dari kurangnya hak asasi manusia dan mendiskusikan langkah-langkah yang mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah ini.
Diskriminasi SistemikÂ
Salah satu penyebab utama lemahnya hak asasi manusia adalah  diskriminasi sistematis yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Diskriminasi ini mungkin didasarkan pada ras, gender, agama, atau kelas sosial. Individu dan kelompok yang terpinggirkan sering kali terkena dampak ketidaksetaraan  akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Diskriminasi juga dapat tercermin dalam undang-undang dan kebijakan yang mengesampingkan hak-hak individu tertentu. Misalnya, di beberapa negara perempuan seringkali masih  kesulitan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Etnis minoritas  mungkin mengalami perlakuan tidak adil dalam sistem hukum dan mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang setara dengan mayoritas.
Konflik dan KekerasanÂ
Kurangnya hak asasi manusia  sering dikaitkan dengan konflik bersenjata dan kekerasan. Konflik bersenjata, baik domestik maupun internasional, seringkali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar. Penggunaan kekuatan militer untuk menekan oposisi sering kali menimbulkan konsekuensi serius bagi warga sipil yang tidak berkepentingan. Pengepungan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penculikan adalah kejadian  umum dalam konflik bersenjata. Contoh penting adalah konflik berkepanjangan di Suriah. Jutaan warga sipil terpaksa mengungsi,  banyak di antara mereka yang menjadi korban langsung dari kebrutalan konflik tersebut. Organisasi-organisasi kemanusiaan melaporkan  pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi tanpa akuntabilitas yang jelas.
Ketidakpastian hukum  Â
Ketidakpastian hukum merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap kurangnya hak asasi manusia. Di beberapa negara,  peraturan perundang-undangan tidak jelas atau rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu,  penegakan hukum yang lemah dan sistem peradilan yang korup dapat menyebabkan ketidakadilan yang meluas. Misalnya, undang-undang anti-terorisme di beberapa negara sering disalahgunakan untuk menekan oposisi politik dan kelompok minoritas. Pendekatan pemerintah yang sewenang-wenang  dalam menahan dan menghukum orang tanpa pengadilan yang adil merupakan contoh nyata betapa ketidakpastian hukum dapat melemahkan hak asasi manusia.
Penindasan terhadap Kebebasan
Berekspresi Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang penting, namun sering kali ditekan oleh pemerintah otoriter. Pemadaman media, penangkapan aktivis politik, dan pembatasan akses internet adalah beberapa metode yang digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi. Contoh  penindasan terhadap kebebasan berekspresi adalah situasi di beberapa negara di mana akses terhadap platform media sosial dibatasi secara sistematis dan mereka yang mengkritik pemerintah akan dihukum. Hal ini menghambat kemampuan masyarakat untuk memperoleh informasi yang obyektif dan beragam, sehingga menciptakan lingkungan yang menyulitkan masyarakat dalam mengutarakan pendapatnya.
Respon GlobalÂ
