Dalam kehidupan masyarakat, politik merupakan suatu hal yang penting. Secara etimologi, politik identik dengan kekuasaan dalam sebuah negara. Kata Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu “Polis” yang berarti kota atau negara. Pada saati itu orang-orang Yunani menggunakan politik untuk mempertahankan negaranya. Seiring dengan perkembangannya, politik mempunyai pengertian yang luas. Dalam hal ini, politik dapat diartikan sebagai cara atau seni untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Ada juga yang mendefinisikan politik sebagai seni untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zone politicon”. Kata tersebut memiliki arti bahwa manusia adalah makhluk politik. Maksudnya adalah, setiap manusia pasti berpolitik karena setiap manusia mempunya tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial dan berbudaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia menggunakan politik sebagai sarana dalam mencapai tujuan tersebut.
Di Indonesia, politik dipandang negatif karena banyak politikus berperilaku negatif dan melanggar nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Mereka melakukan korupsi, hidup bermewah-mewahan dan lain sebagainya. Sehingga sebagian masyarakat berpikir bahwa politik itu sesuatu yang buruk yang harus dihindari karena aktivitias-aktivitas kotor yang dilakoni oleh para politikus.
Dalam suatu negara, politik dibentuk menjadi suatu sistem atau disebut dengan sistem politik negara yang artinya mekanisme dalam mencapai tujuan, prosedur dalam mencapai setiap tujuan bernegara. Artinya bahwa sistem politik merupakan pilihan yang dipilih oleh negara guna mencapai setiap tujuan negara. Secara umum, sistem politik dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: monarki, oligarki dan demokrasi.
Sistem politik monarki merupakan suatu kekuasaan yang dipengang oleh satu orang, yaitu raja sebagai pemegang kekuasaan yang mutlak. Pada mulanya sistem monarki bersifat absolut dan seiring perkembangannya, dirasa tidak lagi cocok karena terjadi kesewenangan oleh raja dan digantikan oleh monarki konstitusional. Sistem ini membatasi kewenangan dari raja yang dibatasi dengan garis demokrasi yang bernama konstitusi. Sistem monarki absolut maupun monarki konstitusional masih belum bisa menjadi satu sistem politik yang baik dalam suatu negara dan membutuhkan suatu sistem politik yang baru dan pada akhirnya melahirkan sistem politik yang baru yang disebut oligarki.
Dalam sistem politik oligarki kekuasaan dipegang oleh sekelompok orang saja. Dalam sistem politik ini, negara hanya digunakan sebagai pelayan dari orang-orang elit saja. Dimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya. Masyarakat menengah kebawah yang merupakan kaum minoritas dalam sebuah negara tidak mendapatkan suatu keadilan. Sehingga menuntut untuk membuat sistem baru yang lebih adil yaitu demokrasi.
Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata “demos” yang bermakna rakyat dan kata “kratos” yang bermakna kekuasaan. Artinya dalam sistem politik demokrasi, kekuasaan dipegang penuh oleh rakyat, melalui perwakialn-perwakilannya yang ada di parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum, atau sering disebut dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya semua rakyat terlibat untuk mengatur, mengelola dan mengurus negara. Namun yang sering terjadi, demokrasi hanya sebatas prosedural dan tidak berjalan secara substansi. Namun diantara beberapa sistem politik yang ada sampai saat ini, demokrasi merupakan suatu sistem politik yang terbaik walaupun didalam perjalanannya masih banyak yang harus dibenahi.
Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik demokrasi. Demokrasi yang ada di Indonesia mengalami perubahan berkali-kali. Mulai dari sistem demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan demokrasi pancasila. Sistem demokrasi pancasila merupakan sistem yang masih dipakai sampai sekarang.
Sampai saat ini, sistem demokrasi hanya sebagai slogan semata dan demokrasi masih jauh dari apa yang diharapkan rakyat seutuhnya. Ditengah-tengah demokrasi yang masih banyak memerlukan perbaikan, maka rakya dan khususnya mahaiswa yang konon katanya adalah sebagai kaum intelektual, harus melibatkan diri dalam ranah politik. Sebab apatisme dan sikap apolitis tidak akan merubah sesuatu apapun.
