Setiap pemimpin tentu memiliki keunikan tersendiri pada kepemimpinannya. Kesuksesan dalam memimpin dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh dan dampak dari semua kebijakan, program kerja, dan keputusan yang dibuat. Kepemimpinan memiliki banyak jenis, salah satunya adalah gaya kepemimpinan diktator. Pemimpin diktator merupakan sebuah mimpi buruk bagi negara dan warga negara. Kekejaman, kekerasan, kebijakan yang merugikan warga negara, hingga keputusan yang diputuskan tanpa memikirkan aspek lain menjadi alasan kenapa pemimpin diktator dikatakan sebagai mimpi buruk.
Kediktatoran adalah pemerintahan absolut satu orang atau sebuah kelompok kecil. Diktator dianggap sebuah kata yang merendahkan. Seorang diktator biasanya orang yang memiliki gelar di suatu pemerintahan negara seperti Presiden, Perdana Menteri, Kaisar, dan lain - lain. Kebanyakan diktator memimpin dalam jangka waktu yang lama karena untuk menurunkan para pemimpin diktator dari pemerintahan negara bukanlah hal yang mudah. Tidak jarang juga pemimpin diktator mengubah konstitusi negaranya untuk memberi keuntungan besar bagi dirinya sendiri agar dapat tetap berkuasa. Selain itu, pemimpin diktator juga sering melakukan tindakan illegal, tidak bermoral, dan tidak etis semata - mata untuk mempertahankan kekuasaanya. Berdasarkan data dari World Population Review tahun 2020, ada 52 negara dengan rezim diktator yang memerintah negaranya: 3 negara di Amerika Latin dan Amerika Selatan, 27 negara di Asia dan Timur Tengah, serta 22 negara di Afrika.
Istilah kediktatoran berasal dari kata Latin "dictator" dan digunakan pada masa Republik Romawi yang merujuk pada penunjukan hakim sementara dengan kekuasaan khusus untuk menangani krisis nasional. Pada 501 - 202 SM, Republik Romawi telah berganti pemimpin diktator setidaknya 85 kali. Seorang diktator tidak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan setelah masa kepemimpinannya telah berakhir. Dengan menurunnya dan hilangnya monarki turun temurun selama abad ke - 19 dan ke - 20, kediktatoran menjadi salah satu dari dua bentuk pemerintahan utama negara di seluruh dunia, bersama dengan demokrasi konstitusional.
Di dunia saat ini di mana kebebasan dijunjung tinggi dan dihormati, pemimpin diktator di suatu negara dapat ditemukan dengan sangat mudah. Yang menjadi perbincangan dan permasalahan di dunia internasional ialah kepemimpinan diktator di negara demokrasi dan hilangnya hak asasi manusia ditangan pemimpin diktator. Diktator bagi orang yang menerima haknya sebagai warga negara merupakan hal yang tidak wajar dan tidak etis. Beberapa pemimpin diktator yang masih menjabat saat ini, antara lain: Kim Jong Un (Pemimpin Tertinggi Korea Utara), Recep Tayyip Erdoan (Presiden Turki), Vladimir Putin (Presiden Rusia), Alexander Lukashenko (Presiden Belarus), Isaias Afwerki (Presiden Eritrea), Thongloun Sisoulith (Presiden Laos), dan lain - lain. Biasanya, pemimpin diktator terpilih melalui kekuatan militer, pemilihan yang curang, atau juga mewarisi jabatan keluarga. Namun, saat ini pemimpin diktator justru terpilih melalui pemilihan umum, apakah ini ketidaksengajaan atau sebuah tren?
Tidak sedikit pemimpin diktator menjabat karena terpilih melalui pemilihan umum. Para diktator ini memimpin negaranya sama dengan pemimpin sebelumnya memimpin, namun seringkali tindakan yang dilakukan hanya untuk memalsukan demokrasi agar negara tersebut tidak kehilangan citranya sebagai "negara demokrasi". Terpilihnya pemimpin diktator pada pemilihan umum tentu disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena kebijakan, janji, dan program kerja yang diberikan ketika masa kampanye sangat menggiurkan dan cukup untuk membuat masyarakat merasa dirinya maupun negaranya akan sangat diuntungkan dengan semua itu. Faktanya, pemimpin diktator hanya akan melakukan apa yang mereka inginkan tanpa mendengarkan suara masyarakat.
Pemilihan umum yang curang juga menjadi faktor meningkatnya jumlah diktator yang terpilih. Sebagai contoh pemilihan umum di Rusia yang dimenangkan Vladimir Putin selama 5 periode. Dalam pemilihan umum Rusia 2024, Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Ella Pamfilova di TV pemerintah Rusia mengumumkan bahwa Vladimir Putin memperoleh 15.759.224 suara atau sama dengan 87,97% dari seluruh suara yang diberikan. Hasil pemilihan umum ini sudah terencana dan dapat diprediksi. Menurut Economist Intelligence Unit, pemilu tidak tepat di seluruh dunia adalah hal biasa, setidaknya 28 dari 76 negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di tahun 2024 tidak sepenuhnya bebas dan adil.
Meskipun kediktatoran banyak sekali mendapat perlawanan, tidak dapat dipungkiri justru hal tersebut semakin berkembang di dunia internasional. Secara definisi tentu masyarakat lebih memilih demokrasi. Tetapi saat ini demokrasi malah menjadi bayangan untuk kediktatoran. Tidak mudah tentunya untuk lepas dari pemimpin diktator, terlebih lagi mereka tidak takut untuk melakukan kekerasan demi menjaga posisinya. Diktator memiliki kecenderungan untuk menolak kritik dan oposisi politik dengan cara melakukan pembatasan, penangkapan, penahanan, bahkan pembunuhan individu maupun kelompok yang besangkutan. Ini menjadi alasan mengapa pemimpin diktator sering dikatakan tidak peduli hak asasi manusia. Sebagai orang yang menjabat di pemerintahan negara, pemimpin diktator tentu juga memiliki pendukung. Masyarakat cenderung akan memilih pemimpin diktator ketika di masa lalu ada ketidakpuasan pada kepemimpinan demokratis. Dengan kekuatan yang dimiliki pemimpin diktator, akan timbul rasa kepercayaan dan keyakinan bahwa hadirnya pemimpin diktator di negara memberikan keamanan, stabilitas ekonomi, kemajuan pembangunan, teratasinya masalah - masalah di negara, dan lain - lain di masyarakat.
Akan selalu ada sisi positif dan negatif dari setiap gaya kepemimpinan. Pemilihan pemimpin negara merupakan sebuah hak sebagai warga negara yang cukup beresiko. Penting untuk masyarakat mencari tau latar belakang dan pengalaman kandidat - kandidat pemimpin negara sebelum memilih. Pemimpin yang tepat akan membawa negara ke perubahan dan kemajuan menuju arah yang positif.
